Home » Berita Foto » Perkara Korupsi BPK FTZ Wilayah Bintan-Tanjungpinang Dilimpahkan Setelah Habis Lebaran

Perkara Korupsi BPK FTZ Wilayah Bintan-Tanjungpinang Dilimpahkan Setelah Habis Lebaran

Perkara Korupsi BPK PTZ Wilayah Bintan-Tanjungpinang Dilimpahkan Setelah Habis Lebaran -Terkait adanya dugaan korupsi dana hibah Rp 900 Juta pada tahun (TA) 2010-2012
Kajari Tanjungpinang.Saidul Rasli Nasution. Perkara Korupsi BPK PTZ Wilayah Bintan-Tanjungpinang Dilimpahkan Setelah Habis Lebaran. 

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Perkara Korupsi BPK FTZ Wilayah Bintan-Tanjungpinang berkas berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap kedua tersangka dugaan korupsi dana hibah di Badan kawasan (BPK) FTZ bersumber dari dana APBN dan APBD tahun anggaran 2010-2012 senilai Rp 900 juta.

Dua tersangka yakni Firmansyah selaku bendara BPK FTZ serta H Herman selaku mantan Kepala BPK FTZ untuk wilayah Tanjungpinang-Bintan, akan dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, usai lebaran.

“Berkas dua tersangka dugaan korupsi BPK FTZ tersebut sudah rampung kita susun untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjunpinang usai lebaran nanti,”ucap Kepala Kejari Tanjungpinang, Saidul Rasli Nasution di ruang kerjanya, Rabu (23/7).

Dikatakan, pihaknya juga sudah menujuk beberapa orang Jaksa Penuntut Umum(JPU) dari Kejari Tanjungpinang untuk menghadapi persidangan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pengadilan Tipikor nantinya.

“Sejauh ini sudah tidak ada kendala lagi. Semua berkas tersangka, termasuk keterangan sejumlah saksi dan barang bukti terkait dugaan kasus korupsi itu sudah kita siapkan, hanya tinggal menuggu waktu yang tepat, usai lebaran nanti,”ucap Saidul.

Sebagaimana diberitakan, tim penyidik Kejari Tanjungpinang telah melakukan penahanan terhadap tersangka Fimansyah selaku mantan bendahara BPK FTZ, Kamis (12/6) lalu. Ia sempat menangis ketika digiring Jaksa penyidik keluar ruangan pemeriksaan menuju mobil tahanan Kejari Tanjungpinang untuk dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Tanjungpinang saat itu.

Semantara satu tersangka lagi, yakni Drs H Herman selaku mantan Kepala BPK FTZ untuk wilayah Tanjungpinang-Bintan saat itu, setelah dua kali tidak datang memenuhi panggilan Kejari Tanjungpinang, lantaran menderita penyakit komplikasi seperti jantung, hipertensi, diabetes dan lainnya yang dialaminya, akhirnya hanya dikenakan tahanan kota.

Status tahanan kota diberikan setelah tersangka korupsi BPK FTZ Tanjungpinang itu memenuhi panggilan ketiga Kejari Tanjungpinang untuk pemeriksaan lanjutan selama lebih dari enam jam di Kantor Kejari, Senin (23/6) lalu.

Alasannya, rekomendasi tim medis Rumah Sakit Umum Saerah (RSUD) Tanjungpinang yang melakukan pemeriksaan kesehatan Herman menyatakan bahwa ia masih perlu pemeriksaan kesehatan lanjutan secara rutin.

“Hasil pemeriksaan kesehatan diperkuat rekomendasi dari tim medis RSUD, maka status tersangka Herman hanya dilakukan penahanan kota. Artinya, Herman tidak diperkenankan meninggalkan Kota Tanjungpinang. Sewaktu-waktu dibutuhkan, yang bersangkutan harus segera hadir,” ungkap Kasi Pidum Maruhum SH.

Penetapan Firmansyah dan Herman sebagai tersangka dugaan kasus korupsi senilai Rp400 juta dari pagu dana hibah Rp900 juta dari APBD dan APBN tahun anggaran (TA) 2010-2012 itu, didasari awal hasil pemeriksaan dan audit audit Inspektorat Daerah yang mendapati adanya sejumlah kegiatan fiktif berupa pengeluaran anggaran tentang surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang berasal dari dana hibah APBD dan APBNv dan dilakukan tersangka sejak tahun 2010, 2011 hingga 2012.

“Ada beberapa kegiatan yang seolah-olah dilakukan tersangka, tentang SPPD fiktif senilai Rp400 juta dari totoal dana hibah senilai total Rp900 juta pada APBD dan APBN tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012,”kata Maruhum.

Diterangkan, penyelidikan kasus ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Dari bukti-bukti dan fakta yang ditemukan, adanya dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat yang berkaitan langsung dalam pengucuran dana hibah di BPK FTZ tersebut.

“Terhadap penanganan kasus ini, sedikitnya ada sebanyak 30 orang saksi yang sudah kita periksa, termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti (BB) berupa dokumen tentang seluruh pelaksanan kegiatan pada BPK FTZ tersebut,” ucap Maruhum.

Atas perbuatan kedua tersangka, dinilai telah melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 8 junto pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selain dua tersangka, tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain. Hal itu nanti akan terlihat dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang,”ucapnya.(Sn)

Check Also

Calon Wakil Gubernur Aceh, Nasaruddin ketika berbicara dihadapan perwakilan masyarakat Pegasing.

Warga Pegasing Aceh Tengah Sepakat Dukung AZAN

Takengon, sidaknews. com – Perwakilan warga Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah menyatakan dukungan untuk pasangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>