Senin , 29 Mei 2017
Home » Daerah » Aceh » Perkumpulan BIMa Kritisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perkumpulan BIMa Kritisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 yang ada dalam buku laporan keterangan pertanggungjawab bupati tahun 2013 yang diberikan kepada perkumpulan bima.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 yang ada dalam buku laporan keterangan pertanggungjawab bupati tahun 2013 yang diberikan kepada perkumpulan bima.

Bireuen,ACEH,Sidaknews.com – Melalui salah satu pemberitaan di media harian, Bupati Bireuen melakukan publikasi tentang Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2013. Dalam laporan tersebut disampaikan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Rabu (22/10/2014).

Direncanakan Rp. 1.065.157.148.435,00 dan realisasinya Rp. 1.043.303.275.817,50. Pendapatan asli daerah direncanakan Rp. 115.622.741.557,00 dapat direalisasikan Rp. 93.893.140.983,71 atau 81,20 %. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan direncanakan Rp. 801.380.208.112,00 dapat direalisasikan Rp. 801.415.717.109,00 Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp. 148.154.198.766,00 dan realisasinya Rp. 147.994.417.724,79.

Perkumpulan BIMa pada tanggal 8 Oktober mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kabupaten Bireuen (Sekda) atas tidak ditanggapi permohonan informasi publik oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), atas surat keberatan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2014 Bapak Sekda melalui Assisten III menyerahkan dokumen/buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Akhir Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 berdasarkan hasil audit BPK.

Terjadi perbedaan angka yang cukup besar antara laporan yang dipublis oleh Bupati Bireuen dengan data yang ada pada Perkumpulan BIMa berdasarkan dokumen LPPD yang kami terima, seperti:
1. Total anggaran (APBK-P) direncanakan Rp. 1.065.157.148.435,00 dan yang dapat direalisasi Rp. 1.043.303.275.817,50 sedangkan data yang kami terima realisasi anggaran sebesar Rp. 981.481.877.803,19 atau 92,14 % dari yang direncanakan.
2. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) rencanakan Rp. 115.622.741.557,00 dan yang dapat direalisasikan Rp. 93.893.140.983,71 atau 81,20 %. Sedangkan data yang kami terima realisasi anggaran sebesar Rp. 32.030.844.810,40 atau 27,71 %.
3. Total Dana Perimbangan direncanakan Rp. 801.380.208.112,00 yang dapat direalisasikan Rp. 801.415.717.109,00. Sedangkan data yang kami terima realisasi anggaran sebesar Rp. 801.242.979.494,00 atau 99,98 %.
4. Total pendapatan bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan Rp. 148.154.198.766,00 dan yang dapat direalisasikan Rp. 147.994.417.724,79. Sedangkan data yang kami terima realisasi anggaran sebesar Rp. 148.167.155.339,79.

Ketidaksesuaian angka antara data yang tertera dibuku LPPD dengan data yang dipublikasi, kami beranggapan:
1. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2013 yang dipublikasi melalui media cetak Serambi Indonesia halaman 2 pada rabu tanggal 22 oktober 2014 bukanlah data yang sebenarnya sebagaimana fakta yang terjadi.
2. Pemerintah Kabupaten Bireuen sengaja meninggikan tingkat realisasi anggaran daerah untuk menutupi kelemahan kinerjanya dalam melakukan realisasi terhadap anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian kami mencurigai adanya “permainan” dalam penggunaan dana SILPA karena data pada kami Silpa sebesar 7,86 % dari total anggaran, sedangkan yang dipublis sebesar 2,05 %.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen sengaja meninggikan capaian PAD untuk menutupi kelemahannya dalam mendongkrat PAD di Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini kami mencurigai adanya “permainan” antara Eksekutif dengan Legislatif karena tingkat capaian PAD mempengaruhi tingkat pendapatan/tunjangan yang diterima oleh anggota dewan yang terhormat.
4. Total penerimaan dana perimbangan dan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, ada yang dinaikan dan diturunkan tingkat realiasinya kami juga mencurigai ada “permainan” didalamnya.

Maka dari itu, Perkumpulan BIMa menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal ini Bupati Ruslan telah melakukan pembohongan publik karena melakukan publikasi data yang tidak sesuai dengan fakta. Dengan demikian, kami mendesak Bupati Ruslan membuat pernyataan maaf kepada publik dan melakukan klarifikasi data sehingga publik mendapatkan informasi yang sebenarnya. Dan kami berharap kepada pihak berwenang untuk menelusuri sejumlah kekeliruan yang kami nilai terdapat indikasi korupsi didalamnya.

Demikian Press Release ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Kata M. Nasir selaku Manager Database dan Informasi BIMA. (Hasbi/mukarram)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Suasana Ramadhan di Kota Peureulak Spontan Berubah, Pedagang Musiman Penuh Disepanjang Jalan

Aceh Timur, sidaknews.com – Kebiasaannya setiap tahun penjualan jajanan atau bukaan puasa penuh di jalan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *