Jumat , 31 Maret 2017
Home » Daerah » Aceh » Perkumpulan BIMA Selenggarakan Diskusi Kesiapan Implementasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Bireuen

Perkumpulan BIMA Selenggarakan Diskusi Kesiapan Implementasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Bireuen

Unsur Kepala Desa, anggota DPRK dan unsur lainnya di Bireuen ikut FDG tentang kesiapan implementasi undang - undang Desa, yang di gelar oleh Perkumpulan BIMA ( Foto, TARMIZI A. GANI )
Unsur Kepala Desa, anggota DPRK dan unsur lainnya di Bireuen ikut FDG tentang kesiapan implementasi undang – undang Desa, yang di gelar oleh Perkumpulan BIMA ( Foto, TARMIZI A. GANI )

BIREUEN,ACEH,Sidaknews.com – Perkumpulan BIMa melaksanakan focus group discussion (fgd) tentang persiapan implementasi anggaran desa tahun 2015 di Kabupaten Bireuen.

Kegiatan fgd dilaksanakan pada Sabtu ( 08/11/2014 ) di kantor Perkumpulan Bima, peserta yang hadir sekitar 50 orang dari berbagai unsur, mulai Pemerintah, Anggota DPRK, Asosiasi Geuchik, Asosiasi Sekdes, Asosiasi Mukim, LSM, Ormas, OKP, dan communitas facebooker yang ada di Bireuen.

Koordinator Panitia pelaksana M. Nasir mengatakan rencananya kegiatan ini diisi oleh empat orang pemateri yaitu Drs. Murdani Asisten 1 Sekdakab Bireuen, Bob Mizwar, S.STP, M.Si Kepala BPM-PKS, Mawardi, S.STP, M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan Muklis Ketua Badan Legislasi yang juga anggota Badan Anggaran DPRK Bireuen.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya dua orang pemateri berhalangan hadir yaitu Drs. Murdani dan Bob Mizwar. M. Nasir menambahkan kegiatan fgd ini bertujuan untuk mendiskusikan tingkat kesiapan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Desa dalam implementasi anggaran desa di tahun 2015 sebagaimana amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dari itu peserta nantinya dapat memberikan masukan-masukan agar pengelolaan anggaran desa yang sudah dianggarkan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, jelas M. Nasir.

Mawardi, S.STP, M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang didampingi Kabag Humas dan Protokpler Setdakab Bireuen Farhan Husein,SE,MM menyampaikan pengelolaan anggaran desa tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten juga tantangan bagi pemerintah desa.

Bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam menyiapkan segala bentuk dokumen yang dibutuhkan contohnya dokumen APBDes. Muklis ketua Badan Legislasi DPRK Bireuen menyampaikan dalam hal implementasi undang-undang desa Pemerintah Kabupaten perlu membuat sebuah aturan pengelolaan dalam hal ini bisa melalui Perbup. Akan tetapi DPRK Bireuen komit panyung hukum pengelolaan tersebut akan disiapkan dalam bentuk qanun.

Sofyan Noor M, S.Sos Ketua Asosiasi Geuchik Kabupaten Bireuen (AGKB) menyatakan pengelolaan anggaran desa di tahun 2015 jangan sampai seperti tahun 2014, melalui Perbup nomor 1 tahun 2014 dana desa dikelola oleh kecamatan, bukan langsung oleh desa. Asnawi ketua Asosiasi Sekretaris Desa Kabupaten Bireuen menambahkan Pemerintah Kabupaten Bireuen harus iklas memberikan kewenangan kepada desa.

Kami akui masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan pemerintah di desa, akan tetapi kalau tidak diberikan kesempatan kapan kami bisa dimana ada kekurangan disitulah peran pemda memberikan pembinaan kepada kami, tambah Asnawi yang juga pengurus APDESI Aceh.

Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Mukim Muhammad anggota Asosiasi Mukim Kabupaten Bireuen dengan sudah adanya berbagai pendampingan di gampong geuchik mampu mengelola dana tersebut. Akan tetapi undang-undang desa tidak mengatur tentang mukim, dengan demikian pemerintah perlu merumuskan kebijakan agar mukim memiliki peran kedepan, sebut Sofyan dalam diskusi tersebut.

Sementara, Sudarman Alkatiri Puteh Team Leader Perkumpulan BIMa yang memfasilitasi jalannya diskusi menyampaikan di tahun 2015 Pemerintah Pusat sudah menganggarkan sekitar 9,1 triliun rupiah untuk anggaran desa. Dan alokasi tersebut baru 1,4 % dari 10% amanah undang-undang. Dan Aceh mendapatkan alokasi sekitar 266 miliar, dari alokasi tersebut Kabupaten Bireuen mendapatkan sekitar 25 miliar rupiah.

Kabupaten Bireuen juga telah mengajukan anggaran tambahan sekitar 80 miliar 10% dari dana perimbangan. Dan jika dibagi rata dengan jumlah gampong yang ada di Bireuen pergampong mendapatkan sekitar 170 juta. Akan tetapi dalam pengelolaan dan pembagian nanti harus dilakukan secara proporsional dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis, jelas Sudarman.

Untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapi penting kiranya menyediakan tenaga pendamping dalam bentuk relawan, tambahnya.

Fungsi Relawan menurut Sudarman dari BIMA tersebut akan berperan dalam memfasilitasi, mendampingi, dan menjadi pengawal pengelolaan anggaran di desa. Relawan dibentuk secara terstruktur mulai dari kabupaten, kecamatan, dan sampai ketingkat desa. Relawan itu nantinya bekali dengan berbagai isu tentang desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan keuangan desa.

Relawan desa direkut dari penduduk desa setempat tentunya sangat terbantu pemerintahan desa untuk meminimalisir potensi-potensi masalah sebagaimana kekhawatiran kita bersama, tambah team leader Perkumpulan BIMA dan gagasan tersebut disambut baik oleh peserta diskusi, tukas Sudarman.

Kepala Desa / Geuchik ) Gampong Bireuen Mns. Reuleut Bireuen menyatakan “Gagasan relawan Desa” dan diskusi mecam ini, patut diapresiasikan dan di beri penghargaan, terutama sekali kepada BIMA yang telah berbuat sesuatu yang dibutuhkan oleh Desa saat ini, sekali lagi terimakasih buat BIMA sebut Askarimuddin Geuchik Gampong Bireuen Mns Reuleut Bireuen saat di minta tanggapannya tentang penyelenggaan diskusi ini oleh penulis.(Tarmizi /Hasbi)

Check Also

Indri Ayu Astuti Dapat Bantuan Kursi Roda Dari Polres Madina

Panyabungan, sidaknews.com – Indah Nurhayati yang rela menggendong kakaknya Indah Indri Ayu Astuti setiap berangkat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *