Home » Kampus » Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

oleh:Ranggi Mentalia A, Mahasiswa Fisip Umrah Jurusan Sosiologi

Yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak di tentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah upaya untuk merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak.
Adapun bidang prioritas perlindungan anak seperti:
– Anak – anak yang tidak memiliki pengasuh utama( yatim piatu, ank-anak yang berkonflik dengan hukum, dll),
– Anak – anak yang terjebak dalam kerja paksa dan kerja ijon.
– Perdagangan anak(trafficking).
– Eksploitasi seksual anak- anak
– Perlindungan anak dalam konflik senjata.
– Kekerasan terhadap anak disekolah, dirumah, penjara, panti asuhan, praktek-praktek tradisional yang berbahaya,dll.

Bagaimana dampak jika anak tidak dilindungi
– Kematian.
– Menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
– Mempengaruhi kesehatan anak.
– Mempengaruhi kemampuan untuk belajar dan kemauannya untuk bersekolah.
– Mengakibatkan anak lari dari rumah. Hal tersebut menjadikan anak lebih rentan terhadap pada resiko-resiko lain antara lain yaitu trafficking.
– Menghancurkan rasa percaya diri anak.
– Dapat mengganggu kemampuannya untuk menjadi orang tua yang baik dikemudian hari

Selain perlindungan terhadap anak , anak berhak mendapat konvensi hak anak (KHA) yang merupakan salah satu instrument hak asasi manusia berkembang dari deklarasi yang tidak mengikat:
o Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak-1924
o Deklarasi Universal HAM – 1948
o Deklarasi PBB tentang Hak-hak anak – 1959
Disahkan tahun 1989, mulai berlaku 1990 diratifikasi oleh 193 negara Indonesia meratifikasi KHA dengan KEPPRES 36/1990

Perlindungan Anak termasuk dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu
– Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
– Pasal 13
1) Setiap anak selama dalam pengasuh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuh, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi:b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual: c. penelantaran:d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan: e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.
2) Dalam halo rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), maka pelaku dikenakan pemberataan hukum.
– Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan dalam kerusuhan social
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan ,dan
e. Pelibatan dalam peperangan.

– Pasal 16
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
3. Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Adapun dari pasal 17, 18 33,35,36,37,38,39,40,41,59,60,61,62, dan pasal 63 menyangkut tentang perlindungan anak.

 

Check Also

Mahasiswi stisipol raja haji sedang meneliti penghapusan LKS yang ada di sekolah Tanjungpinang.

Mahasiswi STISIPOL Raja Haji Meneliti LKS di Sekolah Tanjungpinang

Tanjungpinang, sidaknews.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan baru mengenai pengadaan buku pelajaran yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>