Rabu , 24 Mei 2017
Home » Hukrim » Polda Sumut bakal tangkap Pelaku Ilegal Minning di Madina

Polda Sumut bakal tangkap Pelaku Ilegal Minning di Madina

Medan.Sidaknews.com – Dalam waktu dekat ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Polda Sumut ) tampaknya bakal melakukan penyidikan.

Dugaan kuat penyidikan itu setelah adanya surat balasan dari Polda Sumut bernomor K/62/I/2014/Ditreskrimsus tertanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani Dirreskrimsus Kombes Dono Indarto ke Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina ) di Jalan Letda Sujono Medan 141/441.

Bila terbukti tidak menutup kemungkinan melakukan penangkapan dan menahan oknum Bupati Madina berinisial HB, oknum Direktur PT M3 berinisial LW dan oknum Kepala Distamben Madina berinisial AHS yang diduga keras terlibat dalam pencurian harta negarayang nilainya ditafsir mencapai ratusan Milliar per tahunnya.

“Polda Sumut telah merespon surat laporan pengaduan yang kita layangkan untuk memeriksa oknum Bupati Madina berinisial HB, oknum Direktur PT M3 berinisial LW dan oknum Kepala Distamben Madina berinisial AHS yang diduga keras terlibat dalam pencurian harta negara yang nilainya ditafsir mencapai 200 Milliar per tahunnya.

Kalau bisa semua oknum-oknum yang terlibat didalam kasus ini kita harapkan Bapak Kapoldasu mau menahan dan menjebloskannya ke dalam penjara” tegas Ketua Umum DPP IMA MADINA,Ahmad Irwandi Nasutian kepada sejumlah wartawan dikantornya Jalan Letda Sujono Medan hari ini.

Dengan penuh rasa gembira dan menaruh harapan penuh kepada Kapoldasu, Irwandi juga memaparkan kalau sebelumnya DPP IMA Madina melaporkan PT Madinah Madani Minning ( M3 ) ke Polda Sumut lantaran dugaan telah melakukan ilegal minning dikabupaten Madina yang diduga merugikan negara sebesar Rp 200 Miliar setiap tahunnya,

Dalam surat bernomor 106/SEK-DPP IMA MADINA/B/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013, Irwandi menjelaskan modus PT M3 melakukan kegiatan ilegal minning yang beroperasi di Kabupaten Madina dengan cara bermain dalam penerbitan perijinan. Dimana salahsatu perijinan itu yakni PT M3 mengajukan surat permohonan izin kuasa pertambangan Nomor : 001/ M-3/ VIII/ 2007 Tanggal 1 Agustus 2007, seluas 3900 Ha dengan bahan galian Bauksid DMP. Kemudian, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Kuasa Pertambangan Nomor : 540/ 987/K/2007 tanggal 23 Nopember 2007 seluas 1.410 Ha dengan bahan galian Bauksid DMP yang ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal Amru Daulay SH.

“ Masih banyak lagi surat-surat perijinan tentang ilegal mining PT M3,” aku Irwandi. Sehingga berdasarkan proses penerbitan perijinan itulah masih dikatakannya dapat disimpulkan ,pengaktifan kembali IUP PT M3 oleh Pj Bupati Madina Aspan Sopian setelah ijin tersebut dicabut secara permanen oleh Sekda Madina adalah cacat hukum, karena PT M3 telah melanggar sejumlah kewajiban termasuk mangkir dari pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Sehingga perusahaan tersebut seharusnya di black list dan tidak berhak lagi memperoleh perijinan apapun di Madina. Selanjutnya surat penghentian aktifitas pertambangan yang ditandatangani Bupati Madina HM Hidayat Batubara diduga menjadi modus untuk memaksa pihak PT M3 untuk melakukan negosiasi terlarang dengan sejumlah kompensasi dan kewajiban-kewajiban yang diduga untuk memperkaya Bupati dan pihak-pihak tertentu yang bertentangan dengan undang-undang.

Pengaktifan kembali kegiatan operasi produksi PT M3 diduga syarat dengan persekongkolan dan suap, pihak PT M3 yang mengantongi ijin IUP Bauksit DMP yang sudah pernah dibatalkan secara permanen diduga melakukan penambangan emas, pembiaran terhadap penyimpangan operasionalisasi ijin tersebut diduga penuh dengan persekongkolan yang menyebabkan kerugian negara ratusan milliar rupiah.

Sampai saat ini kegiatan penambangan emas di areal dengan bermodalkan ijin bermasalah tersebut masih berlangsung dengan menggunakan teknologi pertambangan moderen yang mengerahkan peralatan berat dan mesin-mesin pertambangan. “ Berdasarkan informasi dilapangan, diduga produksi emas perharinya mencapai 12 KG atau sekitar Rp. 6 Milliar hasil yang di gondol pihak PT M3 secara illegal, “pungkas Ketum DPP IMA MADINA.

Disamping itu masih diungkapkannya,operasionalisasi illegal tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun sehingga diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp. 200 Milliar lebih. Dapat dilaporkan bahwa pihak-pihak yang diduga keras terlibat dalam pencurian harta negara ini antara lain, oknum Bupati Madina inisial HB, oknum Direktur PT M3 inisial LW dan oknum Kepala Distamben Madina inisial AHS. Untuk menyelamatkan kerugian Keuangan Negara tersebut, diharapkan pihak Kepolisian serius mengusut kasus ini.(Waspada).

Check Also

Pelaku Pencabulan ini Menangis Saat Diekspos Polisi

Tanjungpinang, sidaknews.com – Muhammad Saputra (32), tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur menangis saat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *