Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Polemik APBD Tanjungbalai Digadai Thamrin-Rolel ‘Menghamba’ ke Cukong

Polemik APBD Tanjungbalai Digadai Thamrin-Rolel ‘Menghamba’ ke Cukong

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tanjungbalai,Sidaknews.com – Kongkalikong antara Walikota-Wakil Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe-Rolel Harahap kembali muncul ke permukaan. Kali ini, masyarakat yang semakin gerah melaporkannya ke DPRD Tanjungbalai.

Perwakilan masyarakat, Idris Harahap, Selasa (9/4) mengungkapkan, sebagai bagian dari masyarakat Tanjungbalai, warga merasa dirugikan dan keberatan atas isi surat perjanjian penyandang dana kampanye Thamrin-Rolel oleh pengusaha berinisial HZB.

“Thamrin-Rolel sudah jelas mengangkangi kedaulatan rakyat dengan melakukan perjanjian yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak,” kata Idris.

Kegerahan itu membuat masyarakat memberanikan diri melaporkannya ke DPRD Tanjungbalai. Kata Idris yang dalam kesempatan itu didampingi Fadil Muhammad, laporan itu langsung diserahkan kepada Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai Ridwan Ritonga dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Leiden Butar-Butar.

Menurut Idris dasar laporan dan pengaduan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28, UU RI No 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Leiden Butar-Butar mengungkapkan terimakasih atas peranserta masyarakat menyampaikan laporan tersebut.
Kata Leiden, pihaknya segera meneruskan laporan itu ke seluruh fraksi untuk kemudian akan dilakukan rapat internal. Senada dengan hal itu, Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai H Ridwan Ritonga membenarkan telah menerima surat pengaduan dari masyarakat atas perjanjian kemenangan Thamrin-Rolel itu.

“Kita akan segera tanggapi dengan secepatnya memanggil notaris yang telah mengesahkan isi perjanjian,” ujar politisi Demokrat ini.

Tujuh Poin Perjanjian

Diketahui sebelumnya, perjanjian yang dibuat Thamrin-Rolel dengan HZB pada saat Pemilukada Tanjungbalai 2010 tertuang dalam akta notaris bernomor 919/W/SI/VIII/2010 pada agustus dan no.1019/L/SI/XI/2010 tanggal 19 november 2010.

Isinya, HZB (pihak pertama) berjanji kepada Thamrin-Rolel (pihak kedua) dalam pelaksanaan Pemilukada Tanjungbalai 2010 secara moral maupun material.
Namun, apabila pihak kedua memenangkan Pemilukada Tanjungbalai 2010, maka ada tujuh poin yang harus dipenuhi pihak kedua kepada pihak pertama.

Pertama, Thamrin-Rolel berjanji membantu pihak pertama dalam segala urusan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Kedua, HZB sebagai pihak pertama meminta keluarganya untuk dijadikan sebagai Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo selama lima tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pengawas, Pegawai PDAM Tirta Kualo dan atau Pengawai Honor.

Perjanjian ketiga, pihak kedua berjanji membantu keluarga HZB untuk dimasukkan sebagai PNS atau honorer di Pemko Tanjungbalai. Keempat, pihak kedua berjanji kepada keluarga HZB untuk mendukung sepenuhnya apabila keluarganya mencalonkan diri sebagai Ketua Kadin Tanjungbalai.

Kelima, pihak kedua berjanji membantu dan mendukung HZB dengan mencalonkan nomor urut satu dalam pencalonan Anggota DPRD Tanjungbalai untuk Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.

Keenam, pihak kedua berjanji akan melibatkan pihak pertama sebagai penasihat dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memajukan Kota Tanjungbalai.

Ketujuh, pihak kedua berjanji siap memberikan pekerjaan dan/atau proyek kepada keluarga Zulkifli dan/atau anaknya senilai Rp10.000.000.000 untuk setiap tahunnya selama pihak kedua sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai dengan ketentuan Fee tidak dipungut lagi.

Apabila tujuh poin itu dilanggar Thamrin-Rolel bila menjadi Walikota-Wakil Walikota Tanjungbalai, maka pihak kedua harus dan wajib mengganti secara materi sebesar Rp5.000.000.000 secara tunai dan seketika.

Pihak kedua juga akan menghibahkan sebesar 1% kepada HZB selaku Penasihat Partai Golkar Tanjungbalai dalam setiap pelaksanaan tender proyek di seluruh SKPD.
Dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaan tersebut tidak melaksanakan transparansi (kejujuran) maka pihak kedua didenda sebesar Rp20.000.000.000.(sumber:Orbit).

Check Also

img_20170328_001457

Dukung Visit Bireuen Year 2018 BIROAD Bireuen Ekspos Lokasi Wisata Air Terjun Ie Rhob

Bireuen, sidaknews.com – Bireuen Trail Organization Adventure (Biroad), kembali melakukan aktivitas adventure-nya dalam wilayah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>