Rabu , 24 Mei 2017
Home » Berita Foto » Polsek Cikakak Akan Selidiki Kasus Pembangunan Sekolah MTs Miftahusa’Adah Cihurang

Polsek Cikakak Akan Selidiki Kasus Pembangunan Sekolah MTs Miftahusa’Adah Cihurang

kapolsek Cikakak AKP I.Djubaedi,SH.
kapolsek Cikakak AKP I.Djubaedi,SH.

SUKABUMI,sidaknews.com – Tim Reskrim Polsek Sektor Cikakak akan menindaklanjuti dugaan kasus pembangunan Gedung sekolah MTs Miftahusa’Adah Cihurang di kampung Cihurang RT.002 RW.005 desa Margalaksa Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Anggaran proyek pembangunan sekolah tersebut menelan biaya sebesar Rp120.000.000,00,- dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2013. Hingga saat ini proyek tersebut tidak rampung,dan pihak pengelola tidak bertanggungjawab.

Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Cikakak AKP I.Djubaedi,SH kepada sidaknews.com saat menerima laporan dari masyarakat, namun dikatakannya, pihak kami akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan mempelajarinya. (02/2).

Terkait dengan hal ini, kita juga akan mengumpulkan bukti dan data terkait pisik bangunan apakah sesuai dengan Proogres yang dikerjakan dan pihak yang dirugikan seperti masyarakat, begitu juga pihak pengelola ketua BPD dan pemilik Toko Meubel sebagai pihak yang dirugikan.

Sebelumnya dana untuk proyek pembangunan gedung tersebut dicairkan secara bertahap yaitu 3 kali pencairan oleh UPK.Ketua UPK saat itu dijabat oleh Irfan Firdaus.

Kapolsek juga mengatakan dengan nada yang sangat serius, ”dan yang paling harus bertanggungjawab lebih berat adalah Ketua UPK (Irfan Firdaus), disini Ketua UPK itu melihat situasi dan kondisi pada saat pencairan pertama, realisasinya bagaimana, bermasalah atau tidak.”

Kalau bermasalah harus di stop dulu dong dan jangan mencairkan lagi Dana untuk tahap ke 2 (dua) apalagi tahap ke 3 (tiga). “Dan ini sudah jelas bermasalah sehingga menimbulkan hutang di antaranya ke Toko Meubel,ada apa di balik semua ini,” ungkapnya.Bersambung… (Djadjang)

 

Check Also

A.Aziz Dilantik Sebagai Sekda Aceh Utara Difinitif

Lhoksukon, sidaknews.com – Di Aula kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Selasa (23/05/2017) sore dipenuhi …

2 comments

  1. POLRI (polisi republik indonesia) berhak juga memangil untuk kelarifikasi dan atau menindak lanjuti atas dasar informasi dari media dan lebih bagusnya lagi di dorong dengan adanya delik aduan atau laporan sesuai dengan yang di maksud, dalam menangani permasalahan jangan di lihat dari sisi kecil atau besarnya permasalahan dan didasari oleh UU NO.02 TAHUN 2002. Terimakasih., Lanjutkan. . !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *