Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » PPTK Kasus Padat Karya Menghilang 2 tahun dari Natuna

PPTK Kasus Padat Karya Menghilang 2 tahun dari Natuna

Ilustrasi. Sidak PNS Nakal
Ilustrasi. Sidak PNS Nakal

Tanjungpinang, Sidaknews.com – Terkait kasus Padat karya Natuna tahun 2009 dengan menelan kerugian negara sebesar Rp.19 miliar, Jokoyugo Putro mantan PPTK proyek padat karya sudah 2 tahun menghilangkan Jejak  dari Natuna kepulauan riau dan tidak pernah gantor namun tetap saja menerima gaji.

Impormasi yang diperoleh oleh media ini, bahwa Jokoyugo Putro berada di kampung halamannya di daerah Joygakarta, hanya saja kami tidak mengetahui sejauh mana perkembangan dia, Ujar “Nd” yang tidak mau disebutkan jati dirinya.

“Ironisnya” Gajinya tetap berjalan dari Pemkab Natuna. pada hal Jokoyugo Putro tidak pernah atau terlihat selama dua tahun terakhir ini.

Menurut keterangan Tasrif kepala Kantor BKD kabupaten Natuna yang dikomfirmasi oleh Sidaknews.com semalam sore 30/12 mengatakan, bahwa, kami dari BKD tidak bisa menahan gaji yang bersangkutan, sepanjang masih ada usulan dari bendahara gaji dari SKPD tersebut, dan lebih jelas lagi silakan ditanyakan langsung kepada bendahara gaji.”Ungkapnya.

Menurut Eko Prasetia sekretaris Lsm ICTI-Ngo Kepulauan Riau, mengatakan, bahwa, Sanksi Bagi PNS Nakal Akan Lebih Kejam sekarang tidak bisa main-main lagi dalam bekerja. Ada sanksi yang lebih kejam mengancam PNS. Apa itu?

Sanksi itu diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2010. mengatur tentang hukuman dan pemberian sanksi. PP ini mengganti PP Nomor 30 Tahun 1980. Dalam PP yang lama PNS bisa dipecat bila selama 6 bulan berturut-turut tidak masuk kantor.

“Sekarang lebih kejam. Tidak sampai 6 bulan dan tidak harus berturut turut tidak masuk bisa dipecat, tapi tentu ada tahapannya,” Ungkap Eko.

Sanksi yang lebih kejam ini diberlakukan untuk meningkatkan kinerja dan citra PNS. “Selama ini kan PNS kesannya ogah-ogahan dalam bekerja,” ujarnya lagi.

Impormasi yang diterima oleh Media ini, bahwa Jokoyungo Putro Mantan PPTK kasus Padat Karya tahun 2009 kabupaten Natuna, telah meninggalkan utang di Dinsostransnaker Natuna, hanya saja kita belum mengetahui berapa besarannya.

Hal ini ditambahkan oleh Kuncus ketua Lsm ICTI-Ngo kepri, mengatakan, jika ada Utang piutang dari oknum tersebut, seharusnya, pada mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan pada PP Nomor 53 tahun 2013.

Ada dugaan permainan antara bendahara Gaji dan kadis Dinsostransmigrasi Kabupaten Natuna dalam penerimaan gaji oknum tersebut, seharusnya pihak SKPD dari awal sudah menyusulkan kepada BKD.

Kedepan kita mengharapkan BKD khususnya bidang Pembinaan aparatur akan memperketat sanksi bagi pelanggar peraturan sebagai abdi negara.(Red/SN)

Check Also

Dandim Pimpin Pelepasan Kasdim 0111 Bireuen

Bireuen, sidaknews.com – Komandan Kodim (Dandim) 0111/Bireuen Letkol Arm Adekson, memimpin acara pelepasan Kasdim Mayor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *