Selasa , 23 Mei 2017
Home » Berita Foto » Praktek Pungli di Lapas Cilegon Merajalela

Praktek Pungli di Lapas Cilegon Merajalela

Lembaga Permasyarakat Cilegon, Provinsi Banten.
Lembaga Permasyarakat Cilegon, Provinsi Banten.

Cilegon,Sidaknews.com – Praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum, sipir Lembaga Permasyarakat Cilegon, Provinsi Banten, kian merajalela.

Hal itu terungkap dari pengakuan salah seorang terpidana kasus tindak pidana korupsi, sebut saja nama Dimas Aryono (37) yang disudah menjaalni masa hukuman empat bulan, menjadi objek pemerasan oleh oknum sipir di Lapas Cilegon.

Lembaga permasyarakat yang baru berdiri sekitar tiga ini dengan kapasitas Warga Binaan, sebanya delapan ratus orang, yang saat dihuni oleh warga binaan sebanyak seratus delapan puluh orang. Namun luas lapas tersebut tidak terlepas dari praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum sipir lapas itu.

Berdasarkan pengakuan Dimas Aryono, mengaku bahwa dirinya telah menjadi korban pungutan liar dari oknum sipir, dengan cara setiap mendapat kunjungan keluarga, dirinya harus membayar uang sebesar seratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, kemudian apabila waktu kunjungan keluarga tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan maka Dimas harus mebayar uang sepuluh ribu ribu rupiah per jamnya.

Dimas merasa takut akan aturan yang tidak tertulis tersebut apabila tidak memenuhi permintaan para oknumu petugas tersebut, maka Dimas akan menerima ganjarannya berupa siksaan pemukulan dengan sesama warga binaan yang lebih berkuasa di dalam ruangan tahanan.

Hal ini disikapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat OPCI (Oppostion People Coucil ) yang bermarkas di Kabupaten Tangereng, Mulyadi yang di temui SidakNews.com di ruang kerjanya, sangat menyanyangkan tindakan yang dilakukan oleh” raja-raja kecil” oknum sipir di Lapas Cilegon itu, kata Mulyadi yang mendapat laporan dari korban Dimas Aryono.

“ Kami sikap oknum sipir lapas yang memungut sejumlah uang kepada para napi, harapan kami semoga praktek-praktek yang tidak terpuji itu segera dihentikan, dan apabila praktek tersebut tetap berlanjut maka kami tidak segan-segan untuk melaporkan hal itu ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta” Ungkap Ketua LSM OPCI. (Haris Maloko)

Check Also

Gubernur Aceh Minta Dinas Terkait Pastikan Harga Daging Meugang Dibawah 130 Ribu Per Kilogram

Banda Aceh, sidaknews.com – Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta dinas terkait untuk memastikan harga daging …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *