Jumat , 24 Maret 2017
Home » Berita Foto » Prof Mudzakir Sebut Kasus Faly Kartini Ranah Perdata

Prof Mudzakir Sebut Kasus Faly Kartini Ranah Perdata

Prof Mudzakir SH MH
Pakar Hukum Pidana, Prof Mudzakir SH MH. Foto: Rindu Sianipar

Tanjungpinang, sidaknews.com – Kasus dugaan korupsi perbankan di Bank Riau-Kepri dengan terdakwa Faly Kartini Simanjuntak sebagai nasabah (debitur) dinilai masuk ranah hukum keperdataan. Bukan ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

Hal ini dikemukakan pakar hukum pidana, Prof Mudzakir SH MH yang menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi tersebut pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang, Selasa (27/1) lalu.

“Saya memandang, jika kasus ini tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ini murni ranah keperdataan. Jika adapun permasalahan, semestinya pihak bank dan nasabah menyelesaikannya dengan gugatan keperdataan atau UU perbankan/kredit,” kata Mudzakir dalam persidangan yang juga disampaikan kepada sejumlah awak media usai sidang.

Guru Besar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini mengutarakan, jika terdakwa seharusnya tidak dipersalahkan atas dugaan kasus korupsi perbankan tersebut.

“Sebagai ahli, menurut pandangan saya, jika terjadi suatu kesalahan dalam prosedur pengajuan kredit di sebuah perbankan harus diselesaikan di ranah perbankan. Adanya kesalahan juga bukan ditentukan bank atau nasabah, tapi ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang melakukan penyelidikan,” ujat Muzakkir.

Terkait hal itu, lanjut Mudzakir, kesalahan administrasi dalam proses pengajuan kredit tersebut, tidak bisa langsung ditimpakan kesalahan kepada debitur. Ini bisa saja kesalahan dari pihak bank baik petugas maupun pimpinannya.

“Debitur tidak bisa langsung disalahkan dalam proses pengajuan kredit, karena pihak bank memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima pengajuan,” katanya.

Sehubungan dengan kasus yang dihadapi Faly saat ini, Mudzakir menilai jika tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut, pasalnya jaminan kredit yang diajukan Faly berupa sebidang tanah dan bangunan bisa dilakukan penyitaan oleh bank. Ini, jika suatu waktu terjadinya suatu permasalahan seperti kredit macet atau yang lainnya.

“Dalam kasus ini, saya melihat nilai jaminan lebih besar dari nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Dimana letak kerugian negaranya dalam kasus ini!,” terang Mudzakir.

Selain memberi pandangan, jika kasus ini lebih “condong” ke ranah keperdataan, Mudzakir menilai dakwaan yang disusun jaksa salah kaprah hingga kasus ini diseret ke ranah pidana korupsi.

“Saya kira jaksa salah kaprah dalam menerapkan pasal dalam kasus ini,” ucap Mudzakir.

Dilanjutkan Mudzakir, ia berharap majelis hakim yang menyidangkan kasus ini dapat mengambil kebijakan dengan membatalkan semua dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.

Sebagaimana diketahui, kasus ini juga menjerat Kaharudin Menteng dan Subowo dua pimpinan Bank-Riau Kepri. Keduanya telah divonis bersalah oleh hakim pengadilan Tipikor Tanjungpinang.(Rindu Sianipar)

Check Also

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus.

Polda Jabar Akan Mengusut Peyebar Berita HOAX Penculikan Anak

Bandung,sidaknews.com – Terkait penyebar berita bohong (hoax) tentang penculikan anak di media sosial (medsos) yang sudah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>