Home » Berita Foto » Program Awal PT Kemayan Bintan & Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00871

Program Awal PT Kemayan Bintan & Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00871

Oleh: Jendaita Pinem

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem

Sidaknews.com – Sebagai pertimbangan tehadap ungkapan saya melalui Sidaknews.com selama ini ingin saya sampaikan bahwa bukan tanpa adanya alasan atau hanya berupa tuduhan guna mempengaruhi persepsi Umum semata-mata untuk menyalahkan Suban Hartono/PT Kemayan Bintan.

Ungkapkan saya selama ini adalah mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan kepemilikan tanah yang diklaim oleh Suban Hartono sebagai miliknya berdasarkan fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya fiktif/palsu dalam Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI dan program awal Suban Hartono/PT Kemayan Bintan mendapatkan Surat Persetujuan menteri Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tentang Pengalihan Status Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanam Modal Asing Nomor: 01/V/PMA/96. Nomor Proyek: 8310/9490-09-012239. Tanggal 02 Januari 1996, didasarkan pada SHGB Nomor: 00871 yang diklaim oleh Suban Hartono sebagai miliknya.

Dimana Proyek dan Rencana Produksinya ialah Jenis Jasa sebagai berikut:

a.Jasa Rekreasi :Lapangan Golf   : 36 Hole
b.Wisata Tirta : Marina & House : 2 Unit
c.Perumahan:
– Rumah Sederhana : 6.000 Unit
– Rumah Menengah : 1.800 Unit
– Rumah Mewah : 600 Unit
– Rumah Toko (Ruko) : 800 Unit

Jadwal waktu penyelesaian proyek Nomor: 8310/9490-09-012239, sesuai yang tertuang dan ditetapkan dalam Surat Persetujuan dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 581/I/PMDN/1995, Tanggal 18 Oktober 1995 dan Nomor: 01/V/PMA/96, tertanggal 02 Januari 1996, yaitu sampai dengan Tanggal 18 Oktober 1998.

Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal memberi persetujuan terhadap Proyek diatas adalah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00871 dan penyertaan Modal Peserta Asing dan Peserta Indonesia berjumlah RP. 30.000.000.000, (tiga puluh Milyar).

Walaupun Fasilitas Penanaman Modal telah diberikan oleh Pemerintah kepada PT.Kemayan Bintan (PMA) untuk Pengimporan barang modal guna keperluan Investasi. Namun begitu sampai kehari ini rencana pembangunan yang dijanjikan seperti diatas satupun tidak dilaksanakan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan.

Ini menunjukkan Persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal dan Pemerintah kepada PT Kemayan Bintan telah disalah gunakan dan diakali oleh Suban Hartono Dkk untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain karena lokasi yang dipersetujui untuk membangunkan Proyek seperti diatas peruntukannya diubah oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan (PT TPD) dengan cara menyewakannya menjadi lokasi Penambangan Bijih Bauksit.

Sehingga Suban Hartono/PT Kemayan Bintan jelas telah melanggar Persetujuan dan Peruntukan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Penanaman Modal diatas dan telah melanggar ketentuan peruntukan SHGB Nomor: 00871 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang bermaksud bahwa yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan ialah Hak Untuk Mendirikan Bangunan-Bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Oleh karena itu mengingat Lokasi tanah atas SHGB No. 00871 hampir secara keseluruhannya mengandungi Tanah Masyarakat, Pemukiman Masyarakat dan Manggrove/Hutan Lindung Bakau, Maka Perlu dipertanyakan apakah dalam persidangan di Pengadilan Suban Hartono pernah menunjukkan bukti atau cara ia memperoleh tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan Permohonan secara resmi untuk pembebasan garapan.

Atau penguasaan lainnya terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya atau dapatkah Suban Hartono/PT Kemayan Bintan menunjukkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dalam Hal tanahnya di Peroleh dari Hutan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Selanjutnya dapatkah Suban Hartono menunjukkan Sertipikat GHB Nomor: 00871 yang aSLI dan dapatkah Suban Hartono membuktikan Tuduhannya tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian dalam Laporan Polisi yang dia pesan untuk menghentikan Pertambangan CV Tri Karya Abadi.

Dari itu mengingat Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa semua Pengadilan di seluruh wilayah RI adalah Peradilan Negara yang diatur dengan Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Maka dengan demikian apabila semua Ketentuan Undang-Undang tentang Hak kepemilikan atas tanah dan data-data pendukungnya tidak dapat dipenuhi dan ditunjukkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan secara otentik melalui aslinya dalam Persidangan di Pengadilan, Maka secara Hukum dapat dipastikan bukti baru (Novum) yang akan diajukan oleh Suban hartono/PT Kemayan Bintan tidak ada satupun bukti yang dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan Tanah yang sah menurut Undang-Undang sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan Peninjauan Kembali yang akan dimohonkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan.

Atas dasar itu dan untuk menghindarkan Persangkaan terhadap Hakim dan Pengadilan menyidangkan perkara tidak Adil dan Berpihak maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Majelis Hakim yang menangani Permohonan Peninjauan Kembali(PK) yang akan dimohonkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan menolak dan menghentikan Permohonan Pininjauan kembali yang dimohonkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjungpinang apabila Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti seperti dibawah ini sebagai Bukti Baru (Novum) yang dijadikan sebagai alat pembuktian kepemilikan tanah yang sah menurut Undang-Undang yakni:

1.Bahwa Suban Hartono wajib dapat menunjukkan bukti GUGATANNYA secara otentik berdasarkan Sertipikat HGB Nomor: 00871 sesuai aslinya.

2.Suban Hartono melaporkan SHGB Nomor: 00871 telah hilang dan BPN tidak menerbitkan Sertipikat baru kepada Suban Hartono sebagai pengganti Sertipikat yang dilaporkannya hilang tersebut.

3.Walaupun Suban Hartono telah mencabut Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian Polresta Tanjung Pinang namun begitu dia wajib menunjukkan bukti Laporannya dan mempertanggungjawabkan tuduhannya karena berdasarkan Laporan tersebut Penyidik telah menghentikan Pertambangan CV Tri Karya Abadi secara paksa dan melanggar Undang-Undang.

4.Suban Hartono wajib dapat menunjukkan bukti secara otentik tentang perolehan Tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan Pembebasan garapan atau Penguasaan lainnya.

5.Suban Hartono wajib dapat menunjukkan secara otentik Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan Konversi.

Demikianlah diantaranya alasan saya (Jendaita Pinem) menyatakan Suban Hartono sebagai Konspirator, bagaikan Tuan Takur, Raja Kecil serta Kebal Hukum. Rekayasa yang sering diungkapkan baik melalui aduan masyarakat maupun melalui laporan media sepatutnya mendapat perhatian dari Penegak Hukum.(**)

Check Also

Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) untuk Tahun Anggaran 2017

Wakil Bupati Bintan Serahkan DPA Tahun 2017 ke SKPD

Bintan, sidaknews.com – Wakil Bupati Kabupaten Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyerahkan Dokumen Pelaksana …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>