Home » Hukrim » Proyek Padat Karya memakai Perusahaan Fiktif

Proyek Padat Karya memakai Perusahaan Fiktif

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Tujuan Program “Padat Karya” dibuat Pemerintahan adalah suatu program untuk memberdayakan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah, namun program ini berbeda dengan apa yang sebenarnya di lapangan, dan menjadi ajang korupsi para pejabat di Dinsosnaker dan Transmigrasi kabupaten Natuna untuk mengorgoti uang Negara dalam kepentingan memperkaya pribadi.

Awal kegiatan tersebut sudah diprogramkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Natuna, untuk Pengadaan Alat sebesar 40% (persen) dari total Anggaran senilai Rp.19.000.000.000,00,- (sembilan belas miliar rupiah), atau 40%  dikali Rp 19.000.000.000,00,- atau sebesar Rp.7.600.000.000,00,- (dan sisanya untuk Upah kepada kelompok kerja), peruntukannya untuk 26 Desa ditambah 7 kelurahan.

Namun hal ini panitia merubah menjadi 219 kelompok dari 73 desa, dan sehingga praktek dilapangan tidak sama dengan apa yang sudah terprogram, pada Paket Pengadaan senilai terindikasi proyek tersebut sebagian fiktip, menjadikan Ajang korupsi.

Peruntukan kegiatan Padat Karya untuk 73 Desa, dengan mata Anggaran sebesar Rp104.109.589,00,- per kelompok dari total Anggaran Rp.7.600.000.000,00,- atau 40% dari Rp.19.000.000.000.00,- namun hal ini panitia merubah dan memecah mata anggaran tersebut.

Maka untuk menghindari adanya pelelangan, maka KPA, PPTK, Panitia berusaha untuk memecah paket tersebut untuk di PML kan, sehingga Paket tersebut tidak dilelangkan atau ditenderkan, Panitia memecah mata Anggaran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dalam satu mata anggaran yang sama, sehingga total yang didapat oleh setiap Desa adalah sebesar Rp.34.703.196,00,-/satu satu kelompok, dan Upah kerja selama 20 hari sebesar Rp.20.000.000,00,-

Modus operandi yang dilakukan oleh Panitia, PPTK dan KPA adalah, sudah tidak dapat diteleransi dan jelas-jelas suatu pelanggaran Kepres 80 tahun 2003, dan sudah mengarah pada tindak Pidana korupsi, Artinya, Panitia, PPTK dan KPA berperan sebagai kontraktor, sebab, tidak satu pun pihak rekanan atau yang punya perusahaan yang ikut bekerja dalam hal pelaksanaan pekerjaan dalam paket tersebut, “konon” kontraktor hanya cukup mendapat Fei perusahaan dalam paket tersebut, dan tak mungkin panitia bisa mendapatkan Perusahaan sebanyak 219 Perusahaan.

Untuk perbelanjaan modal pada kegiatan tersebut langsung ditangani dan dilakukan oleh Jokoyugo Putro Kabid Pelatihan Produktifitas Tenaga kerja dan Trasmigrasi, juga sebagai PPTK pada paket Proyek Padat Karya, adapun barang-barang yang dibelanjakan berupa : Cangkul, Garuk, Semen, Parang, Gerobak, Sekop, Sarung tangan, Baju Kaos.

Dari hasil keterangan yang diperoleh di lapangan oleh LSM GEBUKI-NGO, bahwa dana tersebut sudah dicairkan 100 persen oleh Bendahara kegiatan yang disetujui .oleh KPA, namun pelaksanaan kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan pakta, dan tidak menyentuh kepada masyarakat, untuk anggaran dalam satu kelompok sebesar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah).

Namum hal ini dilapangan bervairiasi, ada sebagian kelompok Cuma bekerja dua hingga tiga hari, dan ada juga Desa yang tidak mendapatkan kegiatan Padat Karya, begitu juga peralatan yang diterima kelompok berbeda, terbukti dari beberapa kelompok kerja, yang mengatakan siap mengembalikan peralatan tersebut, karena mereka menilai alat-alat yang disiapkan oleh panitia kegiatan tidak layak dipergunakan dan tidak bermanfaat dan mubazir, dan terkesan untuk menghabiskan juga untuk menghambur-hamburkan orang Negara dalam kepentingan memperkaya pribadi.

Rincian Anggaran Pengeluaran Pembelian Alat atau Material dan Upah Kerja per satu kelompok, Adapun Anggaran yang dikeluarkan oleh PPTK Dinsosnaker dan Transmigrasi kabupaten Natuna adalah Rp.34.703.196,00,- Per Satu kelompok dikali dengan 219 kelompok = Rp.7.600.000.000.00,- Upah Kerja Rp.20.000.000,- per satu kelompok dikali 219 kelompok = Rp.4.380.000.000.00,-

Jadi Total kerugian Negara adalah : Rp.7.600.000.000.00,- + Rp.4.380.000.000,00,- = Rp.11.980.000.000.00,- (Sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)
Atau kerugian Negara sebesar Rp. 19.000.000.000,00,- dikurang dengan Rp.11.980.000.000,00,- = Total kerugian Negara Rp.7.020.000.000.00,- (tujuh miliar dua puluh juta rupiah).

Angka ini adalah hasil analisis perhitungan dari lsm Gerakan Berantas korupsi Tanjungpinang yang dilaporkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.(Red/SN).

Check Also

Saksi diperlihatka  barang bukti mobil dan beberapa ban

Pengakuan Saksi Penggerebekan Ratusan Kilogram Narkoba di Tanjungpinang

Tanjungpinang, sidaknews.com – Sidang lanjutan kasus penggerebekan narkoba yang diperkirakan seberat ratusan kilogram di Toko …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>