Home » Berita Foto » PT Gandasari Gugat PT Lobindo Terkait Jual Beli Lahan Bauksit

PT Gandasari Gugat PT Lobindo Terkait Jual Beli Lahan Bauksit

– Sidang Perdatanya masih berjalan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Gedung Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
Gedung Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Tanjungpinang,sidaknews.com – Pihak PT Gandasari Resources menggugat PT Lobindo Nusa Persada atas perkara jual beli lahan yang kaya akan batu bauksit ini di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur. Sidang perkara perdatanya masih berjalan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai saat ini.

Hendie Devitra, selaku kuasa hukum PT Gandasari saat ditemui wartawan, Sabtu (19/7) malam mengungkapkan, agenda sidang pada Kamis (17/7) lalu adalah tahap mediasi. Namun, mediasi kedua belah tidak tercapai. “Sidangnya akan dilanjutkan ke tahapan pembuktian,” ujarnya.

Diungkapkan Hendie, pihak-pihak tergugat dalam perkara ini antara lain, PT Lobindo Nusa Persada sebagai tergugat I, Yon Fredy alias Anton (51) selaku Direktur PT Lobindo Nusa Persada sebagai tergugat II, PT Dua Karya Abadi diwakili Edy Susanto selaku direktur sebagai turut tergugat I, dan Kepala Pertanahan Kabupaten Bintan selaku turut tergugat II.

Perkara ini bermula saat, para tergugat sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah kosong seluas 3.017.466 meter persegi. Tanah ini terletak di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur (dulu namanya Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau).

Berdasarkan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang dikeluarkan pada 4 Desember 2009, tanah ini sudah dibalik nama atas nama PT Lobindo Nusa Persada. Segala uang yang digunakan untuk membayar hasil lelang atas tanah sengketa ini berasal dari uang pihak PT Lobindo dan turut pihak PT Dua Karya Abadi. Kepemilikan tanah kemudian dibagi dua oleh para tergugat. Masing-masing mendapat 1.508.733 meter persegi.

Namun, sertifikat Hak Guna Bangunan tanah ini atas nama PT Lobindo dengan Akta Perjanjian yang dibuat pada 23 April 2010 dan 3 September 2010. Akta perjanjian ini dibuat dihadapan notaris Hasan di Batam. Tanah itu dimanfaatkan untuk melakukan usaha pertambangan bauksit. Di tengah perjalanan, PT DKA membuat persetujuan tertulis dengan PT Gandasari. Setengah bagian tanah yang pernah dibeli bersama PT Lobindo dijual.

Perjanjian jual beli tanah ini tertuang dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak di notaris yang sama pada 26 November 2010. Atas perjanjian ini, PT Gandasari sebagai pemilik baru lahan tersebut bersama-sama PT Lobindo.

Dalam akta perjanjian kedua belah pihak disepakati, PT Lobindo wajib mengurus sampai diterbitkannya semua perizinan penambangan bauksit dalam jangka waktu enam bulan. Sedangkan PT Gandasari hanya menerima keuntungan sekitar 1,50 Dolar Amerika per ton. Surat izin usaha pertambangan (IUP) bauksit diperoleh berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Bintan pada 25 April 2011. Pertambangan diizinkan dalam jangka waktu empat tahun. Berarti, IUP ini hanya berlaku sampau 25 April 2015.

Karena modal penambangan ini butuh biaya yang besar, pihak PT Lobindo menyatakan tidak sanggup mengelola pertambangan bauksit tersebut. Direktur PT Lobindo, Anton, meminta pihak PT Gandasari mengerjakan penambangan tersebut pada 16 Mei 2011.
Hak pengelolaan pertambangan dialihkan ke PT Gandasari, termasuk jatah lahan PT Lobindo yang dimiliki dari hasil lelang terdahulu. Tanah ini diganti rugi oleh pihak PT Gandasari dengan nilai ganti rugi sekitar 5 juta Dolar Amerika atau sekitar Rp 43.075.000.000.

Dengan kesepakatan itu, lahan seluas 3.017.466 meter persegi resmi menjadi milik PT Gandasari sepenuhnya. Begitu juga dengan hak pengelolaan pertambangan tanpa ada pembayaran keuntungan penjualan batu bauksit kepada pihak PT Lobindo.

Pembayaran uang ganti rugi atas penyerahan hak pengelolaan dan hak atas sebagian tanah yang pernah dimiliki PT Lobindo itu dalam bentuk delapan cek Bilyet Giro (BG) Bank Windu dan Bang Mandiri cabang Tanjungpinang. Di hadapan notaris, pihak PT Lobindo menyerahkan Surat Kuasa IUP untuk mengerjakan penambangan bauksit.

Ternyata, pihak PT Lobindo masih meminta lagi tambahan pembayaran kepada pihak PT Gandasari pada November 2011. Biaya tak terduga itu untuk kelancaran operasional PT Gandasari.

Biaya ini disepakati secara lisan oleh pihak PT Gandasari dengan membayar uang Rp 15 miliar kepada pihak PT Lobindo dalam bentuk cek bilyet Bank Windu cabang Tanjungpinang. Biaya ini untuk mengurus biaya tak terduga selama 15 bulan ke depan. Setiap lembar cek ini dicairkan pihak PT Lobindo setiap bulan.

Dalam perjalanannya, produksi batu bauksit itu hanya berjalan selama enam bulan. Pasalnya, pemerintah pusat menghentikan kegiatan pertambangan bauksit secara nasional pada Mei 2012. Pihak PT Lobindo mengembalikan 10 lembar cek yang belum dicairkan. Jadi, dana tak terduga yang sudah diterima pihak PT Lobindo selama lima bulan sekitar Rp 7,5 miliar. Kegiatan penambangan bauksit dibuka kembali oleh pemerintah pusat pada November 2012. PT Gandasari melanjutkan kegiatan penambangan.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan menghentkan operasi dan produksi penambangan pada Februari 2013. Berhentinya operasional pertambangan bauksit itu, pihak PT Lobindo membatalkan secara sepihak dengan mencabut Surat Kuasa IUP pada 3 Juni 2013. Dengan demikian, hak pengelolaan pertambangan bauksit diambil alih secara sepihak tanpa persetujuan pihak PT Gandasari.

Ketika akan beroperasi satu bulan kemudian, pihak PT Lobindo menyampaikan maksudnya membeli lahan yang pernah dijual kepada PT Gandasari dulu. Pihak PT Lobindo memberikan uang sekitar Rp 5 miliar sebagai tanda jadi pada 30 Juli 2013. Tanah itu disepakati dijual dengan harga Rp 50 miliar pada 1 Agustus 2013.

Sisa yang belum dibayar menjadi RP 45 miliar. Pihak PT Lobindo berjanji akan melunasinya dengan tiga kali angsuran, Rp 15 miliar setiap kali pembayaran. Disepakati, uang tersebut harus dibayar setiap tanggal satu. Bila melewati tanggal jatuh tempo, maka pihak PT Lobindo didenda dua persen per bulan.

Jika angsuran tidak dibayar lebih dari dua bulan, maka kesepakatan batal. Uang yang sudah dibayarkan sebelumnya, sepenuhnya milik PT Gandasari.

Untuk memenuhi perjanjian itu, pihak PT Lobindo kembali membayarkan uang senilai Rp 5 miliar pada 1 September. Uang yang diterima pihak PT Gandasari hanya Rp 10 miliar. Utang yang belum dibayar Rp 40 miliar belum dibayar. Oleh karena itu, pihak PT Lobindo dinilai sudah ingkar janji atau wanprestasi.

Pihak PT Gandasari juga merasa dirugikan atas pencabutan Surat Kuasa IUP sepihak. Kerugian materiil mencapai Rp 35 miliar. Dari segi immateriil, pihak PT Gandasari merasa malu dan hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis. Pihak PT Lobindo harus membayar Rp 50 miliar untuk mengobati rasa malu tersebut.

Pada Akta Perjanjian yang pernah dibuat pada 26 November 2010 disebutkan, apabila lahan sudah tidak dapat lagi ditambang bauksitnya, maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Kenyataannya, lahan itu masih dikuasai pihak PT Lobindo. Sementara itu, pihak PT Gandasari sudah berulang kali menegur dan meminta itikad baik dari pihak PT Lobindo agar masalah ini diselesaikan secara musyawarah. “Karena tidak ada itikad baik, maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang”.

Agar tanah sengketa ini tidak dialihkan dengan cara jual beli, sewa, hibah, agunan, dan atau dikuasakan kepada pihak lain, Pihak PT Gandasari meminta pihak PN Tanjungpinang melakukan sita jaminan. Untuk menjami agar tuntutan ganti rugi dalam perkara ini, pihak PN Tanjungpinang dimohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda tidak bergerak milik PT Lobindo.

Harta tidak bergerak itu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Permaisuri di Tanjunguban dan sebuah bangunan rumah tinggal beserta tanah pertapakannya yang terletak di Happy Valley, Jodoh, Batuampar, Batam.(Sn)

Check Also

Pembangunan Gedung Auditorium masjid jamik pertama kali untuk fasilitas umum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pangkalpinang

Gedung Auditorium Masjid jamik bisa tampung 3000 Orang

Pangkalpinang, sidaknews.com – Pembangunan Gedung Auditorium masjid jamik pertama kali untuk fasilitas umum yang menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>