Home » Berita Foto » Pulau Kundur Diambang Kehancuran Akibat Tambang Ilegal

Pulau Kundur Diambang Kehancuran Akibat Tambang Ilegal

-Diduga Kegiatan Tambang Ilegal Melibatkan Oknum Petinggi Pejabat Karimun.

Keterangan Foto: Bentuk Alam di Kundur kian porak poranda seperti diancam kiamat.
Keterangan Foto: Bentuk Alam di Kundur kian porak poranda seperti diancam kiamat.

Karimun,Sidaknews.com – Kentalnya nuansa politik telah memboncengi berbagai permasalahan masyarakat dikabupaten Karimun khususnya Pulau Kundur.Persoalan ditengah tengah masyarakat kerap kali berujung kebijakan yang kurang populer dan cukup diragukan obyektifitasnya oleh berbagai pihak.

Salah satu contoh beroprasinya,tambang pasir darat di pulau Kundur yang melibatkan Dua Desa tepatnya didesa teluk Radang dan Desa Kundur, diduga belum mengantongi izin dari dinas pertambangan Kabupaten Karimun.

Sehingga dengan hal tersebut, dugaan masyarakat kian meruncing,terkait adanya keterlinbatan oknum petinggi pejabat dipemkab Karimun, ikut memiliki modal dalam usaha tambang pasir darat didesa Teluk Radang dan Desa Kundur Kabaupaten Karimun.

Dipandang dari sudut kepentingan aturan, illegal mining tergolong pelanggaran berat, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun dan denda kurang lebih Rp10 milyar. Sedangkan dari sudut pandang Lingkungan Hidup, illegal mining tergolong kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh mendapat perlakuan khusus dalam bentuk toleransi, karena tambang illegal (illegal mining) adalah bentuk perosakan alam dan juga pembantaian masal yang secara perlahan lahan.

Keterangan Foto: Salah satu aktivitas Tambang pasir timah Ilegal di Kundur.
Keterangan Foto: Salah satu aktivitas Tambang pasir timah Ilegal di Kundur.

Mengacu dari pemahaman gamblang seperti ini, maka illegaal mining tidak ubahnya momok menakutkan yang harus diwaspadai semua pihak kendati pemerintah Kabupaten Karimun juga wajib menyikapinya dengan serius bukan dibiarkan atau diabaikan.

Bayangkan saja, dalam kurun waktu relatif singkat kurang lebih 3 bulan tambang yang diduga belum mliki izin tersebut beroprasi,telah memporak perandakan lokasi tambang hampir mencapai kedalaman 30 meter dengan limbah yang dibuang begitu saja diatas permukaan tanah.

Hal ini terjadi sudah jelah akibat tidak adanya pengawasan, penertiban dan pembinaan dari pihak pemerintah, Kabupaten Karimun maka resiko keselamatan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang sudah jelas tidak ada jaminan, resiko konflik selalu terbuka dan resiko kerusakan alam pasti terjadi.

Kondisi ini semestinya segara disikapi,baik oleh dinas Pertambangan,DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam artian yang global, karena bukan tidak mungkin akan menjadi sebuah kesengsaraan masyarakat Pulau Kundur dimasa mendatang.

Kendati demikian masyarakat meminta pada DPRD Karimun untuk meninjau dan mengkaji ulang tambang tersebut, karena sikap pemerintah daerah setempat dan juga Pemerintah Kabupaten terkesan apatis, tidak jelas akan bersikap seperti apa. Disatu sisi masyarakat menduga tambang illegal tersebut bejalan mulus karena danya permainan oknum pejabat dipemkab Karimun.

Disisi lain Pemerintah Daerah terkesan sengaja menutup mata demi kepentingan orang orang terkeedat yang merupakan kaum kerabatnya sehingga mungkin prilaku semacam inilah yang disebut kentalnya nuansa politik, sehingga pulau Kundur seperti telah diancam Kiamat.

Menurut beberapa warga didaerah sekitar tambang , mereka sangat mengeluh dengan adanya aktivitas tambang pasir ini, sebab yang jelas pemilik tambang telah melakukan pelanggaran Hukum, disisi lain Pelaku Usaha Tambang juga melakukan pengrusakan Lingkungan Hidup, namun ironisnya sampai saat ini belum ada teguran dari pihak berwenang dikabupaten karimun maupun pemerintah setempat.

Dengan demikian Himbauan tinggal himbauan, terbukti dengan masih sangat leluasanya para pelaku illegal mining sejak beberapa tahun lalu dikabupaten Karimun, yang menguras Sumber Daya Alam hingga detik ini. “Apakah himbauan DPRD Karimun untuk menutup beberapa usaha pertambangan yang telah dipublikasikan dibeberapa media hanya sekedar Tips service tanpa tindak lanjut….?.

Kenapa kepala daerah dan aparatur terkait merasa sungkan bahkan takut menindak aktivitas ilegal tersebut. Atau, mungkinkah ada sosok yang kuatnya melebihi Bupati Karimun di balik aktivitas ilegal tersebut, sehingga H Nurdin Basirun Bupati Karimun dinilai Ciut nyali.

Sehingga rata-rata masyarakat setempat belum bisa menjawab teka-teki di balik aktivitas meresahkan di dua Desa ini tepatnya Desa Teluk Radang Dan Desa Kundur yang menjadi wilayah dua kecamatan Kundur Barat dan Kundur Utara.

Seperti yang diketahui kegiatan illegal mining diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar) karena melanggar pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, imbuh sekelompok masyarakat disekitar lokasi tambang.

Ngadino Kepala Desa Teluk Radang yang dihubungi Via Selulernya untuk dimintai pendapat,menurut Ngadino selaku Kepala Desa, pemilik tambang belum ada kordinasi dengan pihak Desa terkait aktifitas tambang pasir tersebut.Kalau wartawan mau keterangan yang pasti langsung saja hubungi Bahtiar selaku pengurus lapangan terangnya dengan media ini.

Dengan demikian awak media ini coba menghubungi Bahtiar selaku pengurus lapangan.Ironisnya Bahtiar pengurus lapangan seakan berang ketika dimintai keterangan,dengan nada keras Bahtiar melampiaskan kata kata,Wartawan jangan coba coba usil dengan usaha orang,inikan usaha orang Melayu ucap Bahtiar dengan nada berang.(Majid/Ahmad)

Check Also

Ular Phyton yang sudah diamankan warga Tangjung

Penduduk Tanjungkapur Dikejutkan Penangkapan Ular Piton Liar

Bintan, sidaknews.com – Warga setempat menemukan dan menangkap seekor ular piton besar di depan sebuah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>