Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Rekan Kerja Sesama Jaksa Bersaksi Untuk Lukman

Rekan Kerja Sesama Jaksa Bersaksi Untuk Lukman

Kasus Dugaan Korupsi Penyitaan Barang Bukti Perkara.
Terdakwa Lukman SH saat menjalani proses persidangan kasus dugaan korupsi penyitaan barang bukti perkara di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Selasa (25/11). Foto: Rindu Sianipar

-Kasus Dugaan Korupsi Penyitaan Barang Bukti Perkara

Tanjungpinang, sidaknews.com – Terdakwa Lukman SH, oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Batam yang terbelit kasus dugaan korupsi penyitaan barang bukti perkara kembali menjalani persidangan, Selasa (25/11) di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, JPU menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing mantan rekan kerja terdakwa di Kejari Batam yakni jaksa Loody Prima SH, M Manik SH dan Faisal SH.

Namun, sidang kali ini hanya bisa menghadirkan satu orang saksi saja yakni Loody P SH. Sedangkan, dua saksi lagi tidak dapat memberikan kesaksian karena waktu sudah jelang sore hingga hakim terpaksa menundanya.

Salah satu keterangan saksi Loody, ia mengutarakan jika dirinya, ketika itu bertugas di bidang penyimpanan barang bukti perkara. Ia menegaskan jika dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa Lukman telah mengambil barang bukti berupa uang dari perkara kasus narkoba yang ditangani terdakwa Lukman yang sebelumnya berada di rekening BNN di Bank Mandiri.

“Kalau itu saya kurang tahu. Akan tetapi, ada surat Berita Acara yakni BA22 tidak dibuatkan terdakwa sebagai salah satu persyaratan dalam menangani penyitaan barang bukti perkara,” kata saksi.

Saksi juga menyebutkan, selain uang yang disita dari rekening dua terpidana kasus narkoba Murhadi alias Rizky Ananda alias Mat dan Novie Cahyati. Dalam kasus narkoba tersebut juga disita barang bukti narkotika, mobil, sepeda motor serta uang tunai senilai Rp 29,7 juta.

“Kalau barang bukti yang lain seperti uang tunai Rp29,7 juta sudah diserahkan dalam pelimpahan tahap II saat itu,” kata saksi.

Saat bersidang, Lukman didampingi pengacaranya Aman Simamora SH dan Nur Waviq Warodat SH. Sedangkan jaksa juga diwakili dua jaksa dari Kejagung RI yakni Bebi Dewi SH dan Tri SH. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Jarot Widiyatmoko SH yang didampingi hakim anggota Lindawati SH dan hakim pengganti Fatan Riadi ini akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sebagaimana diketahui dalam dakwaan JPU, kasus bermula ketika sekitar bulan Desember 2012 lalu terdakwa mendapat surat penunjukan sebagai JPU untuk menyelesaikan kasus narkotika atas nama dua terdakwa yakni Murhadi alias Rizky Ananda alias Mat dan Novie Cahyati di PN Batam.

Setelah penunjukan, Lukman aktif melakukan persidangan dua perkara tersebut hingga ada putusan dari hakim PN Batam untuk dua terdakwa. Dalam putusan hakim PN Batam disebutkan sekitar Rp766 juta dana di dalam rekening kedua terdakwa dinyatakan disita dan dirampas untuk negara.

Terhadap putusan itu, kemudian Kepala Kejari Batam memerintahkan terdakwa untuk melakukan eksekusi atas barang bukti yang didapat dari hasil transaksi narkoba kedua terpidana. Mendapat surat perintah dari atasannya, kemudian bekerja.

Lukman pertama sekali mendatangi Kasubdit Prekusor dan Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Sri Ana. Disana, Lukman mengatakan akan mengambil dan mengekseskusi dana sekitar Rp766 juta lebih yang sebelumnya dititipkan di dalam rekening milik BNN di Bank Mandiri.

Selanjutnya, barang rampasan ratusan juta tersebut diserahkan pihak BNN dengan disertai berkas berita acara penyerahan ke Lukman. Akan tetapi, barang rampasan tersebut tidak disetorkan yang bersangkutan ke kas negara.

Adapun perkiraan kerugian negara yang timbul dalam kasus dugaan korupsi ini yakni sekitar Rp766 juta yang berasal dari barang rampasan dalam perkara narkotika yang sebelumnya telah diputuskan PN Batam.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan JPU Firdaus SH, terdakwa dijerat pasal berlapis yakni didakwa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer.

Dalam dakwaan subsider dan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 3 dan pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Rindu Sianipar)

Check Also

Baliho bakal calon Gubernur Sulsel, Prof. HM. Nurdin Abdullah dan H. Rusdi Masse warnai ruas-ruas jalan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel.

Prof. HM. Nurdin Abdullah & Rusdi Masse ‘Masuk’ di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kep. selayar, sidaknews.com – Bursa pemilihan balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan masih sangat jauh. …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>