Jumat , 31 Maret 2017
Home » Berita Foto » RTLH Salah Sasaran

RTLH Salah Sasaran

Salah Satu Rumah Tak Layak Huni
Salah Satu Rumah Tak Layak Huni

TANJUNGPINANG,Sidak News : Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan Kantor BAPPEDA Kota Tanjungpinang telah membuat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan kelanjutan dari program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Namun, program bantuan RTLH yang di gadang-gadangkan Pemerintah bagi masyarakat kurang mampu ini, sangat disayangkan dan terkesan tebang pilih terhadap siapa yang mendapatkan bantuan tersebut. Warga di sejumlah Kelurahan yang ada diwilayah Tanjungpinang semakin dibuat bingung dengan program bedah rumah tidak layak huni yang dicanangkan Pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pantauan Sidak News.com, dilapangan bahwa,  yang terjadi dibeberapa Kelurahan yang ada diTanjungpinang, warga yang semestinya mendapatkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) ternyata tidak mendapatkannya. Namun sebaliknya,  warga yang seharusnya tidak layak  mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah, justru mendapatkan bantuan RTLH tersebut.

Aneh memang untuk dipahami, namun itulah yang sebenarnya terjadi. Patut dipertanyakan apakah karena kurangnya monitoring yang dilakukan oleh pihak dinas terkait, sehingga terkesan asal-asalan dalam melakukan pendataan. Ataukah aparatur Pemerintahan pada Kelurahan Tersebut sendirilah yang sengaja mengolah dan memasukkan nama orang-orang tertentu untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dimasukkan dalam program RTLH.

Adanya laporan dari masyarakat kepada LSM ICTI-NGO Kepri, bahwa disalah satu Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang, menyangkut Program RTLH tersebut, ada permainan Pihak Kelurahan dan Calon Penerima RTLH yang telah melakukan permainan data, karena calon penerima tersebut masih ada hubungan keluarga dengan salah seorang pegawai yang bekerja pada Kantor Kelurahan tersebut, sementara keadaan rumah keluarga pihak kelurahan tersebut masih layak.

Menyikapi laporan masyarakat tersebut, Sekretaris, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ICTI-NGO Kepri, Eko Prasetya menjelaskan, disamping kurangnya monitoring dari dinas terkait, program RTLH yang dicanangkan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat miskin, terindikasi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tanjungpinang.

Eko, berharap, Pemerintah Kota Tanjungpinang bersikap adil dan lebih jeli dalam menyeleksi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan bantuan RTLH tersebut dengan betul- betul memperhatikan masyarakat yang kurang mampu sehingga layak mendapat bantuan RTLH tersebut, dan kepada pihak kelurahan, “ jangan hanya memandang dari ikatan keluarga, warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan RTLH, yang keadaan rumahnya memang layak untuk bantuan tersebut harus disisihkan dan mengutamakan keluarganya untuk mendapatkan bantuan RTLH tersebut walaupun kondisi rumahnya masih terbilang layak,” tegasnya.

Check Also

Keluar Dari Wilayah Kontrak Kerja, PT Vale Bayar Denda ke Negara Rp 5 M

Lutim, sidaknews.com – Penyerahan uang sebesar Rp 5 Milyar dari PT Vale Indonesia kepada Kejaksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *