Senin , 29 Mei 2017
Home » Berita Foto » Saksi sebut proyek Hambalang mestinya cuma telan 1,7 T

Saksi sebut proyek Hambalang mestinya cuma telan 1,7 T

hambalang. ©2012 Merdeka.com/imam buhoriJakarta,Sidaknews.com – Perlahan-lahan informasi kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai terkuak.

Menurut saksi Sonny Anjangsono, mestinya proyek Hambalang cuma menelan anggaran Rp 1,7 triliun, terpaut Rp 800 miliar dari uang yang dianggarkan.

Sonny merupakan Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Eksakta. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan konsultan teknik dan konstruksi yang sempat digaet oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, buat membangun proyek Hambalang.

Hari ini, dia bersaksi dalam sidang terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Deddy Kusdinar.

Sonny mengaku sempat melakukan pengamatan lapangan pada proyek awal Hambalang. Dia mengatakan, uang Rp 125 miliar yang dianggarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya habis buat melakukan perbaikan lahan (soil development).

“Rp 125 miliar hanya habis buat soil development (perbaikan lahan), karena tanahnya rapuh dan sering longsor,” kata Sonny saat bersaksi dalam sidang Deddy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (12/11).

Sonny menjelaskan, pernah diajak Wafid untuk mengikuti rapat pengubahan anggaran. Dia mengatakan, ada empat kali rapat dan menaikkan anggaran Rp 125 miliar, Rp 255 miliar, Rp 800 miliar, dan terakhir Rp 2,5 triliun.

“Saya cuma mengikuti arahan menerima dokumen untuk kalkulasi. Tapi menurut saya, Rp 2,5 triliun tidak mungkin untuk membangun fasilitas di tanah Hambalang. Itu pendapat teknis saya,” ujar Sonny.

Sonny mengatakan, alasan teknis dia adalah analisis mengenai dampak lingkungan jika memaksakan membangun bangunan dengan anggaran Rp 2,5 triliun belum ada. Dia menambahkan, di lokasi proyek juga masih ada bangunan-bangunan yang baru berumur lima tahun. Dia melanjutkan, luas bangunan yang bisa dibangun hanya 15 sampai 20 persen dari luas lahan.

“Enggak mungkin bangunan itu dihapuskan begitu saja tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. Kalau siap, maksimum itu Rp 1,7 triliun,” lanjut Sonny.sumber.merdeka.com

Check Also

Suasana Ramadhan di Kota Peureulak Spontan Berubah, Pedagang Musiman Penuh Disepanjang Jalan

Aceh Timur, sidaknews.com – Kebiasaannya setiap tahun penjualan jajanan atau bukaan puasa penuh di jalan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *