Jumat , 26 Mei 2017
Home » Daerah » Aceh » Sekwan DPR-K Bireuen Mengelak Saat Di Minta Imformasi

Sekwan DPR-K Bireuen Mengelak Saat Di Minta Imformasi

Sekwan DPR-K Bireuen Husaini,SH,MM.
Sekwan DPR-K Bireuen Husaini,SH,MM.

BIREUEN,ACEH.Sidaknews.com – Walau sekarang sudah ada undang-undang informasi keterbukaan publik namun masih ada pejabat yang belum mengerti aturan tersebut, namun sangat di sayangkan jika pejabat tersebut berani melawan aturan seperti yang satu ini.

Sebagai warga negara Indonesia dan niat baik untuk mendapat informasi yang benar dan akurat serta jurdil tentang penghapusan dana ”Suplesi” waduk paya si kameh Peudada, Bireuen di APBK- P yang sebelumnya sudah dianggarkan pada anggara APBK Murni.

Tarmizi A. Gani  Ketua Pemuda Tani HKTI Aceh asal Kecamatan Peudada, mencoba mendatangi kantor DPR-K Bireuen, pada (24/9) untuk mengkonfirmasi tentang penghapusan dana program “Suplesi” waduk Sikameeh. yang merupakan salah satu program yang cukup di nanti-nantikan oleh masyarakat petani sawah tadah hujan di Kecamatan Peudada, Bireuen.

Tarmizi A.Gani Ketua Pemuda Tani HKTI Aceh.
Tarmizi A.Gani Ketua Pemuda Tani HKTI Aceh.

Ketika ditanyakan soal tersebut, Sekwan DPR-K Bireuen Husaini,SH,MM malah mengarahkan masalah ini kepada dinas teknis terkait, alhasil tampa mendapatkan impormasi yang kita inginkan. Ungkapnya kepada wartawan.

Mendapat perlakuan yang menurut saya aneh, saya bertemu salah seorang aktifis GASAK Bireuen Mukhlis Munir,ST, untuk mendapat beberapa masukan.

Mukhlis memberitau saya, ”Setiap pejabat pengelola informasi (PPID) daerah wajib mempublikasi setiap data yang menyangkut informasi publik, sesuai dengan uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,termasuk sekretariat DPR-K Bireuen yang merupakan PPID.

Mukhlis Melanjutkan, jadi agak aneh dan rancu jika sekwan Husaini berkilah untuk mempublikasikan data yang diminta oleh setiap warga negara dalam hal ini saudara tarmizi A. Gani kemarin (24/9)

“Ini pertanda pejabat kita di Bireuen belum ada kepatuhan terhadap upaya implementasi undang-undang khususnya keterbukaan informasi publik”.

Entahlah, saya tidak tau bagaimana yang sebenarnya, yang terpenting sebagai petani kami berharap agar pemerintah tidak lupa dan bisa membantu meringankan beban petani sawah tadah hujan di Peudada yang sudah bertahun-tahun menderita, termasuk dengan program pemasukan air ke waduk Paya Sikameh, dan Paya Laot.(Hasbi)

Check Also

Program USAID Prioritas Sumut Berakhir

Tebingtinggi, sidaknews.com – Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terima kasih kepada USAID Prioritas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *