Sabtu , 27 Mei 2017
Home » Berita Foto » Seluruh Kadis Kumpulkan Uang Untuk Sewa Pengacara Bela Bupati Karawang?

Seluruh Kadis Kumpulkan Uang Untuk Sewa Pengacara Bela Bupati Karawang?

Asep Advokat Kabupaten Karawang
Asep Agustian,SH.MH Advokat & Pengacara Kondang di Kabupaten Karawang.

KARAWANG,sidaknews.com – Buntut ditangkapnya Bupati Karawang Ade Swara Dan Istrinya Nurlatifah, tersiar rumor saat ini para kepala dinas sedang sibuk ‘iuran berjamaah’ mengumpulkan uang untuk menyewa pengacara (Lowyer) dari Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, nominal yang harus dikumpulkan untuk menyewa salah satu pengacara kondang di Jakarta itu nominalnya mencapai Rp 10 Milyar. Hal itu diungkapkan pengacara lokal Karawang Asep Agustian, SH.MH saat berbincang dengan sidaknews.com Selasa (5/8) siang di ruang kerjanya.

Dijelaskan Asep, rumor itu sampai ke telinga dirinya dari seseorang yang ia sendiri enggan menyebutkan siapa orang tersebut. Namun Asep yakin jika hal ini ditanyakan langsung kepada salah satu kepala dinas, ia yakin tidak akan ada yang mengakui.

Namun jika saja rumor itu benar adanya sangat ia sesalkan. Pasalnya aksi ‘iuran berjamaah’ para kadis tersebut akan menggunakan uang yang tidak jelas asal-usulnya, dan akan menimbulkan aksi korupsi lain.

“Kalau saya tidak akan pernah mau untuk mendampingi Ade Swara dan istrinya . Record untuk membela koruptor itu tidak ada yang mendapatkan vonis ringan, yang ada lowyer bakal malu. Bayar mahal, tapi ditahan tetep maksimal.” papar Asep.

Bahkan Asep sendiri sempat mendengar bahwa keluarga Ade Swara dan istrinya telah mengajak Yusril Ihsa Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Namun hal itu ditolak oleh Yusril dengan alasan sedang berada di luar negeri. “Yusril ada terus kok di Jakarta, mana mungkin Yusril mau walaupun dulu Ade dan Nurlatifah kader Partai PBB, tapi mereka kan loncat pindah partai,” tuturnya.

Sementara itu ketika disinggung apakah kasus yang menjerat Ade Sara dan istrinya ini akan menyeret nama lain, secara tegas Asep memastikannya. Menurut dia Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK ini akan membuka pintu untuk menangkap mafia-mafia perijinan di Karawang.

“Kalau pejabat lain jelas tinggal menunggu waktu, terutama dinas yang berkaitan dengan perijinan,” tegas Asep Termasuk Anggota DPRD Karawang yang saat menjadi pansus RT/RW menurut dia akan terseret dalam kasus ini. “Pelajarannya, kasus yang menyeret bupati dan istrinya ini jadikan cermin oleh pejabat lain agar tidak terjerumus ke jurang yang sama,” imbuhnya.(ega)

 

Check Also

Bupati Sergai Resmikan BUM Desa “Maju Bersama” Desa Kuta Pinang

-BUM Desa Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Mengelola Potensi Desa Secara Kolektif Sergai, sidaknews.com – Badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *