Kamis , 30 Maret 2017
Home » Berita Foto » Sidang Korupsi Pembebasan Lahan Natuna, Asmiyadi Dan Bakhtiar Divonis Berbeda

Sidang Korupsi Pembebasan Lahan Natuna, Asmiyadi Dan Bakhtiar Divonis Berbeda

Dua Terdakwa Korupsi Pengadaan Fasos Dan Fasum Di Kabupaten Natuna, Asmiadi Dan Bakhtiar, Saat Menjalani Sidang Di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang.
Dua Terdakwa Korupsi Pembebasan Lahan Di Kabupaten Natuna, Asmiadi Dan Bakhtiar, Saat Menjalani Sidang Di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Sidaknews.com – Sidang kasus korupsi dana pembebasan lahan di Kabupaten Natuna berakhir, Senin (4/8). Asmiyadi dan Bakhtiar divonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang.

Ketua Majelis Hakim Iwan Irawan saat ditemui, Selasa (5/8), mengatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam membebaskan lahan di Sei Pauh, Desa Penaga Ulu, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Asmiyadi dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara. Ia juga didenda Rp.50 juta. Bila uang denda tak mampu dibayar, maka terdakwa dihukum kurungan selama dua bulan.

“Terdakwa yang satu ini sudah membayar kerugian negara sekitar Rp.240 juta dari Rp.367 juta. Sisa uang yang belum diganti inilah yang belum dibayarnya,” ujarnya.

Bila sisa kerugian negara tadi belum dibayar hingga satu bulan setelah amar putusan dibacakan, maka terdakwa dihukum 10 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya, Bakhtair divonis satu tahun dan tiga bulan penjara. Ia juga didenda Rp.50 juta atau subsider dua bulan.

“Terdakwa ini terbukti tak menggunakan uang negara. Makanya, ia tak dikenai uang pengganti,” sebut Hakim Iwan.

Dalam sidang agenda tuntutan, Asmiyadi dituntut selama dua tahun penjara, denda Rp.50 juta atau subsider dua bulan kurungan. Ia juga harus mengganti kerugian negara sekitar Rp.127 juta atau subsider dua bulan kurungan.

Sementara itu, Bakhtiar dituntut satu tahun dan enam bulan penjara. Ia didenda Rp.50 juta atau dihukum kurungan tiga bulan.
Dalam sidang agenda kesaksian pada 7 Mei lalu, mantan Bupati Kabupaten Natuna Raja Amirullah mengaku tak tahu aturan secara mendetail mengenai aturan-aturan pembebasan lahan. Pasalnya, tata cara pembebasan lahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kompensasi dibayarkan kepada warga yang terkena dampak pembangunan jalan pada 2010 itu. Namun, teknis ganti rugi lahan warga itu, Raja Amirullah tidak mengetahuinya. Panitia itu sebenarnya ada dibentuk oleh Bupati sebelumnya pada 2009 lalu. Sementara itu, saksi lainnya yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu Daeng Amhar Wakil I Ketua DPRD Natuna.

Ia mengatakan, ia diminta hadir dalam acara sosialisasi mengenai anggaran kompensasi untuk masyarakat pemilik lahan. Ia diminta hadir oleh Lurah Bandarsyah. Ia diundang ke acara itu hanya sebagai wakil rakyat yang diminta mendengar tentang keluhan masyarakat.

Raja Amirullah ada dalam pertemuan itu. Dana pembebasan lahan itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2010. Dalam rapat itu tak ada dibicarakan tentang kepanitiaan. Karena, panitia itu sebenarnya ada dibentuk oleh Bupati sebelumnya.

Untuk diketahui, Raja Amirullah merupakan pengganti Bupati Natuna sebelumnya yang juga tersangkut kasus korupsi, Daeng Rusnadi. Ia yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan lokasi kompensasi tanah akibat dampak Jalan Pering menuju ke lokasi perkantoran DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2010 dengan luas 39.242 meter persegi.

SK itu dikeluarkan tanpa rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna. Di samping itu, Raja Amirullah juga tidak membentuk panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah dalam pembebasan lahan tersebut.

Perbuatan Raja Amirullah telah melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pada Bab IV mengatur tentang tata cara pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari satu hektar, maka Bupati membentuk panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah.

Pada November 2010, kedua terdakwa mengadakan musyawarah pembebasan lahan di Kantor Lurah Bandarsyah. Pada Desember, pertemuan dilakukan kembali membahas pembebasan lahan dan kompensasi ganti rugi bagi masyarakat di Kantor Bupati.
Dalam pertemuan itu, Raja Amirullah juga hadir berserta para pemilik tanah. Mereka diundang oleh Bakhtiar yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam musyawarah tersebut, pemilik tanah meminta harga Rp.75.000/meter.

Tapi, Asmiyadi selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan harga untuk pembebasan tanah sebesar Rp.50.000/meter. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 8 Juli 2013, Pemkab Natuna melakukan pembebasan lahan seluas 39.252 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp.1.871.835.000.

Seharusnya, lahan yang dibebaskan hanya sekitar 30.078 meter persegi dengan anggaran Rp.367.935.000. Ternyata, tanah warga yang dibebaskan hanya sekitar 30 meter persegi. Sehingga, ada kelebihan pembayaran. (IK)

Check Also

Tiga Pelaku Pengeroyokan Wartawan Berhasil Ditangkap Polda Sumut

Medan, sidaknews.com – Tiga orang tersangka pelakukasus pengeroyokan terhadap seorang wartawan Inews Tv bernama Adi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *