Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Sidang mediasi Gugatan Nguan Seng Terhadap Kemayan Bintan Ditunda 2 Minggu

Sidang mediasi Gugatan Nguan Seng Terhadap Kemayan Bintan Ditunda 2 Minggu

Oleh: Jendaita Pinem

Nuang Seng
Nguan Seng 

Sidaknews.com.Tanjungpinang – Penundaan Sidang pada prinsipnya adalah hal yang lumrah dalam suatu sidang Perkara di Pengadilan karena mungkin ada syarat yang belum terpenuhi atau ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan mediasi.

Namun begitu dalam Perkara Gugatan Nguan Seng terhadap Suban Hartono/PT Kemayan Bintan seharusnya kedua belah pihak sudah siap dari segala pertimbangan untuk melakukan Mediasi atau pun melanjutkan Perkara untuk disidangkan karena Perkara sudah berlarut hingga 5 Tahun dan masing-masing pihak memiliki salinan berkas perkara dan salinan semua Putusan.

Sebagaimana diketahui bahwa Suban Hartono/PT Kemayan Bintan mengklaim Tanah sebagai miliknya di Dompak dalam Perkara ini didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya fiktif/palsu.

Secara Hukum harusnya Fotocopy SHGB No.00871 tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepemelikan tanah yang sah menurut Undang-Undang dalam Persidangan di Pengadilan sebelum pemiliknya dapat menunjukkan Aslinya karena Fotocopy bisa direkayasa dan mudah di palsukan.

Selain dari itu mengingat Suban Hartono tiba-tiba melaporkan Sertipikat HGB No. 00871 telah hilang walaupun sejak dari awal diketahui bahwa kepemilikanya terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya didasarkan hanya pada fotocopy SHGB No. 00871 maka dalam hal ini selayaknya Suban Hartno dinyatakan telah membuat keterangan palsu dan penundaan Persidangan Mediasi tersebut patut di duga sebagai upaya Suban Hartono untuk melobi BPN terlebih dahulu agar BPN sekurang-kurangnya dapat menyatakan Fotocopy itu sah menurut Undang-Undanag atau menerbitkan Sertipikat yang baru sebagai pengganti Setipikat No. 00871 yang telah dilaporkannya hilang itu.
Jika itu yang terjadi BPN harus berhati-hati untuk tidak turut terseret kedalam kancah kejahatan Suban Hartono apabila nantinya menyatakan Fotocopy tersebut sah menurut Undang-Undang atau menerbitkan Sertipikat Yang baru kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan.

Karena prosedur Legalisir dalam menyatakan Fotocopy itu sah menurut Undang-Undang haruslah dengan menunjukkan ASLINYA atau untuk Menerbitkan Sertipikat HGB yang baru wajib pula Hukumnya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.

Sesuai dengan hasil peninjauan Komisi IV DPR RI sewaktu melakukan KUNKER ke lokasi SHGB No. 00871, Komisi IV DPR RI menemukan dalam lokasi SHGB No. 00871 tersebut sebagian besarnya adalah Tanah milik Masyarakat, Pemukiman Masyarakat, dan Manggrove/Hutan Lindung Bakau.

Sehingga dengan demikian jika BPN akan menerbitkan Sertipikat yang baru kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan, maka BPN wajib mensyaratkan kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan untuk menunjukkan secara otentik bukti dan cara Suban Hartono/PT Kemayan bintan memperoleh tanah yang dikuasai oleh Negara dan cara pembebasan terhadap tanah milik masyarakat dan penguasaan lainya serta Surat Keputusan Pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan karena Manggrove/Hutan Lindung Bakau turut di Sertipikatkan Kedalam SHGB No. 00871 yang diklaim oleh Suban Hartono sebagai miliknya.

Dalam hal ini nilai pembebasannya atau nilai ganti rugi yang diberikan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan juga wajib disertakan secara hitam putih dan konkrit agar Daerah dan Negara tidak kehilangan tambahan pendapatan dari Sumber Retribusi dan Pajak Tanah serta nilai Komersil Tanah yang dikuasai oleh Negara dan Tanah milik masyarakat tidak dirampas oleh Suban Hartono dengan cara sewenang-wenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Agar BPN tidak terseret kedalam kejahatan Suban Hartono dalam mengklaim tanah di Dopak sebagai miliknya diminta kepada BPN untuk memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pengalihan Status Penanam Modal Dalam Negeri Mejadi Penanam Modal Asing Nomor: 01/V/PMA/96, Nomor Proyek: 8310/9490-09-012239, Tanggal 02 Januari 1996.

BPN harus berhati-hati mencermati dan menelisik peristiwa dan fakta dari kejahatan Suban Hartono/PT Kemayan Bintan dalam menguasai tanah di Dompak yang didasarkan hanya pada fotocopy SHGB No. 00871 karena Suban Hartono/PT Kemayan Bintan terbukti telah menyalah gunakan Peruntukan Tanah tersebut dari Pembangunan menjadi Penambangan Bijih Bauksit dengan cara menyewakannya dari beberapa Fotocopy Sertipikat HGB untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Terbuktinya Suban Hartono/PT Kemayan Bintan telah menyalah gunakan Peruntukan tanah yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh Pemerintah dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah berdasarkan prosedur untuk memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1993 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pembuktian tersebut diperkuat lagi berdasarkan surat-surat yang di tanda tangani oleh Dr. E.W. Papilaya kepada Kakanwil BPN Propinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Oktober 2006, Kepada Yth, Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang tertanggal 13 November 2007, Kepada Yth, Bapak Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjungpinang tertanggal 21 April 2008 dan Kepada YTH Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Kepulauan Riau.

Untuk itu Demi Masa Depan Bangsa dan Negara dimohon kiranya pihak Media, LSM dan Khususnya Masyarakat Dompak agar sama-sama memantau Lobi-Lobi yang akan dilakukan oleh Suban Hartono yang diduga akan menghalalkan segala untuk mencapai tujuannya.

Pemantauan secara bersma-sama ini sangat penting artinya agar peristiwa yang lalu tidak terulang kembali sebagaimana seorang oknum BPN Bernama Arfani SH diperalat untuk merekayasa Fakta.(**)

 

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *