Senin , 27 Maret 2017
Home » Berita Foto » Sidang Perdana: Dua Tersangka Korupsi Rutan Batam Mulai Disidangkan

Sidang Perdana: Dua Tersangka Korupsi Rutan Batam Mulai Disidangkan

Terdakwa Abdul Muis pada kasus rutan batam.
Terdakwa Abdul Muis pada kasus rutan batam tahun 2013 senilai Rp15 miliar.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pada sidang Perdana Dua tersangka dugaan kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) Batam APBN 2013 senilai Rp15 miliar, Abdul Muis dan Asep Gusta Manur, menjalani sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (30/9).

Jalannya sidang perkara kedua terdakwa berlangsung secara terpisah, dipimpin oleh majelis hakim yang sama, yakni R Aji Suryo SH MH dan dalam ruangan sidang yang sama. Agenda sidang kali ini untuk mendengarkan dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Kepri dan Kejari Batam

Sidang pertama dilakukan terhadap terdakwa Abdul Muis, selaku mantan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program di Kanwil Hukum HAM Kepri ini, sekaligus bertindak sebagai Panitia Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan proyek tersebut. Dalam sidang ia didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Rio Wandi SH.

Usai pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Abdul Muis, dilanjutkan pembacaan dakwaan oleh JPU yang sama M Zein SH dan Nopriandi SH, terhadap terdakwa Asep Gusta Manur. Dalam sidang ia didampingi oleh penasehat hukumnya, Agusutanto SH dan Mirwansyah SH

Asep Gusta Manur
Asep Gusta Manur Direktur PT.Mitra Prabu Pasundan duduk dipesakitan, sedang menjalani sidang.

Usai membacakan dakwaan kedua terdakwa, baik Abdul Muis maupun Penasehat Hukumnya, termasuk terdakwa Asep Gusta Manur dan panasehat hukumnya, sama-sama
tidak mengajukan pembelaan (Eksepsi). Sehingga sidang perkara ini dilanjutkan sepekan mendatang untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi.

Dalam sidang terungkap, dugaan korupsi proyek pembangunan Rutan Batam berawal adanya laporan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kepri.

Hal itu didasari adanya dugaan manipulasi progres pelaksanaan pekerjaan yang diduga dilakukan Kontraktor Pelaksana, PPK serta konsultan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Pekerjaan Proyek tidak siap 100 persen, tetapi PPK dan KPA, sudah membayarkan jasa kontraktor sebesar 100 persen.

Pekerjaan Proyek Rutan Batam itu sendiri, dikerjakan PT Mitra Prabu Pasundan, dengan konsultan Perencana serta Pengawas PT Kuantan Graha Marga dilaksanakan, sejak 14 Juli 2013 lalu, dengan masa pelaksanaan berakhir pada 20 Desember 2013.

Namun dalam pelaksanaanya, PT Mitra Prabu Pasundan, menyerahkan pekerjaan pelaksanaan proyek itu melalui sub-kontrak pekerjaan berupa Cut and Fil pada PT Laksana Putra Batam.

“Sedangkan untuk pelaksanaan sarana fisik bangunan proyek itu, oleh PT Mitra Prabu Pasundan tidak mengerjakannya, melainkan juga dikerjakan melalui Sub-kontrak pada PT Aquarius Kalpataru,” kata JPU dalam membacakan dakwaannya.

Dilanjutkan, dalam pelaksanan pekerjaan proyek tersebut, sediaya sudah terselesaikan pada 31 Desember 2013, ternyata hingga Februari 2014 pekerjaan masih dilaksanakan. Dan dari 85 persen volume progres pekerjaan di lapangan, oleh PPK justru melakukan pembayaran pekerjaan 100 Persen.

Hasil penyelidikan yang lakukan, akhirnya menemukan adanya dugaan unsur melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Perbuatan kedua terdakwa dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi, jo pasal 55 KUHP.

LSM ICTI-NGO KEPRI LAPORKAN KASUS RUTAN BATAM

Menurut ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Coruuption Transparan Independen Kepulauan Riau, Kuncus mengatakan, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rutan Batam tahun 2013 yang lalu, dimana pihak pemenang tender PT. Mitra Prabu Pasundan tidak pernah mengerjakan proyek tersebut, melainkan pihak perusahaan hanya menerima fei dari Sub kontraktor.

Didalam penerimaan fei tersebut, pihak perusahaan ada menerima uang sekitar hampir 2 miliar rupiah, dengan catatan dua kali penerimaan, data yang diperoleh oleh lsm ini yang pertama pihak Direktur ada menerima sebesar Rp1.4 miliar dan tahap kedua ada menerina sekitar Rp500.000.000,00,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

Diluar penerimaan uang dari dari Sub-kontraktor ada juga beberapa Oknum dari pihak Kantor Kanwil Hukum Dan HAM kepulauan Riau, Nanti kita lihat pada fakta di persidangan. Ungkap kuncus kepada media ini.

Selain masalah tersebut, Proggres pekerjaan yang dikerjakan oleh Sub-kontrak hanya mencapai 85 persen, itu pun diragukan, sebab, ada dugaan rekayasa pihak konsultan PT Kuantan Graha Marga dengan pihak pelaksana kegiatan.

Yang tidak habis pikir, kenapa pihak  PPK dan KPA, sudah membayarkan jasa kontraktor sebesar 100 persen klo tidak ada suatu permainan busuk, untuk meraup uang negara dalam memperkaya diri sendiri. Maka dalam hal ini, barang siapa berani berbuat akan tetap menerima resikonya, sepandai-pandai tupai melompat akan tetap jatuh.

Dalam hal ini juga kita minta kepada pihak JPU dan para Hakim Tipikor Tanjungpinang agar lebih profesional menangani kasus ini, sebab kita dari lembaga pemirhati anti korupsi di kepulauan riau tetap mengawal dari saat sidang hingga pada putusan pengadilan nantinya. (SN)

 

 

Check Also

Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menyerahkan trophy dan bantuan pembinaan kepada Joki dan kuda pemenang

Kualitas Pacuan Kuda Tradisional Gayo akan Terus Ditingkatkan

Takengon, sidaknews.com – Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan kualitas pacuan kuda tradisional Gayo akan terus …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>