Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Suban Hartono Diduga Sebagai Konspirator Dalam Mengatur Sindikat Tanah Di Dompak

Suban Hartono Diduga Sebagai Konspirator Dalam Mengatur Sindikat Tanah Di Dompak

Oleh: Jendaita Pinem

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Didalam Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI dan Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN/TPI Suban Hartono terbukti berperan sebagai KONSPIRATOR dan merupakan Agen kejahatan dalam mengatur sindikat Tanah pada kedua-dua perkara dengan merekayasa fakta melalui keterangan palsu.

Hal itu berdasarkan pada Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 yang dipesan oleh Suban Hartono tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktif/Palsu sehingga menimbulkan Kekhilafan Penyidik dan Kekeliruan yang nyata dalam menghentikan Pertambangan CV Tri Karya Abadi pada Tanggal 25 Mei 2009 dengan cara yang salah dan melanggar Undang-Undang.

Memperkuat Suban Hartono sebagai KONSPIRATOR dan Agen Sindikat Tanah dalam kedua-dua perkara diatas ialah apabila pada Tanggal 17 Maret 2011 Suban Hartono tiba-tiba melaporkan kembali kepada Polresta Tanjung Pinang bahwa SHGB No. 00871 telah hilang setelah Gugatannya dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Padahal semua pihak mengetahui bahwa Gugatannya diKabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktif/Palsu sehingga mana mungkin SHGB No. 00871 itu tiba-tiba Hilang pada Tanggal 17 Maret 2011.

Nuangseng
Nguanseng.

Selanjutnya tidak hanya sekadar itu bahkan Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, tanggal 21 April tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian yang dipesan oleh Suban Hartono juga didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 tersebut tetapi turut dicabut oleh suban Hartono dari Polresta Tanjung Pinang setelah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan ditahan dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI ini jelas membuktikan bahwa Suban Hartono adalah benar berperan sebagai Konspirator dan Agen Kejahatan yang mengakibatkan tejadinya kejahatan Hukum secara sistematik.

Padahal satu-satunya Dasar Hukum yang menghubungkan Suban Hartono dengan kedua-dua Perkara diatas hanyalah Fotocopy SHGB No. 00871 dan Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 tersebut.

Sehingga sangat tidak masuk diakal Suban Hartono mencabut Laporan Polisi tersebut jika ia benar dapat membuktikan keabsahan SHGB No. 00871 itu melalui Aslinya dan membuktikan tuduhannya dalam Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian.

Adapun alasan Suban Hartono mencabut Laporan Polisi itu dengan menyatakan adanya Perdamaean tanpa menyebutkan berdamai dengan siapa, ini patut dipandang sebagai suatu muslihat Suban Hartono untuk mempengaruhi Penyidik Polresta Tanjung Pinang agar laporannya bisa dicabut guna mengaburkan akar permasalahan untuk melindungi dirinya dari Sanksi Hukum.

Selain dari itu yang lebih ironi dan lebih menyedihkan ialah apabila Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang betugas sebagai Pembela Negara dan Penuntut Umum untuk membela Hak-Hak Negara dan menuntut yang bersalah tampak berperan bagaikan “Pagar diharap Pagar Makan Tanaman”.

Ini terbukti karena Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengembalikan barang Bukti berupa Bijih Bauksit bernilai Puluhan Milyar Rupiah yang dirampas dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI Kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan melalui Ferry Lee Garcia dengan mengabaikan Tatacara Pelaksanaan Undang-Undang yang berhubungan dengan pengembalian Barang Bukti Bijih Bauksit tersebut sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 46 KUHAP Jo Pasal 231 ayat (1) KUHP Jo Pasal 161, Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Padahal Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengetahui bahwa Nama Suban Hartono/PT kemayan Bintan maupun Nama Ferry Lee Garcia tidak ada disebutkan secara tegas sebagai pemilik barang Bukti Bijih Bauksit tersebut baik dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Hinggalah sampai kepada Putusan Mahkamah Agung RI.

Dan selain dari itu Suban Hartono telah pun mencabut Laporan Polisi yang menghubungkannya dengan Perkara yaitu Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 dan dasar kpemilikannya terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktif/Palsu dan itupun telah dilaporkan hilang oleh Suban Hartono.

Sehingga dengan demikian secara Hukum dapat dipastikan bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengembalikan Barang Bukti Bijih Bauksit tersebut kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan melalui Ferry Lee Garcicia tidak di dasarkan pada ketentuan UU yang mengatur tetapi didasarkan semata-mata hanya pada pendapat.

Untuk itu semua pihak baik Penyidik Polresta Kota Tanjung Pinang, Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang serta Hakim dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang seharusnya akur bahwa yang bersalah dalam Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI dan dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI adalah SUBAN HARTONO.

Pertanyaannya sampai kapankah Penegakan Hukum Khususnya di wilayah Hukum Tanjung Pinang membiarkan Suban Hartono berbuat sesuka hati mempermainkan dan mengangkangi Undang-Undang Negara kita ini, dan sampai kapankah Aparat Penegak Hukum menyedari bahwa mereka telah diperalatkan oleh Suban Hartono untuk merampok Harta yang dikuasai oleh Negara dan menjajah Hak anak bangsanya sendiri walaupun mengetahui Suban Hartono telah terbukti melakukan Perbuatan yang melawan Hukum.

Tidakkah ada Tokoh dari Negri ini atau Pemimpin dari Negeri ini yang melihat masa depan anak negeri ini 10 atau 20 tahun kedepan jika langkah dan perbuatan Suban Hartono-Suban Hartono ini yang tampak merupakan suatu gerakan missioner tidak dihentikan mulai dari sekarang.

Saya kira ramai yang mengtahui asal usul keluarga Suban Hartono di Tanjung Pinang dan cara Suban Hartono untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga berdasarkan pada fakta yang terhurai seperti diatas apakah Secara Hukum Suban Hartono/PT Kemayan Bintan masih dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Gugatan NGUANSENG Karena sebagaimana yang diketahui bahwa asal usul perkara adalah sengketa Tanah tentu Persyaratan untuk mengajukan PK adalah Bukti Baru berdasarkan kepemilikan Tanah secara Otentik.

Apakah mungkin BPN akan menerbitkan Sertipikat yang baru kepada Suban Harono untuk menggantikan Sertipikat yang dilaporkanya hilang pada tanggal 17 Maret 2011 tersebut walaupun masyarakat telah membuat Bantahan kepada BPN baik melaui Surat maupun melalui Demo/Tunjuk Persaan.

Bantahan yang dibuat oleh Masyarakat ialah agar BPN tidak menerbitkan Sertipikat HGB yang baru kepada Suban Hartono Karena dalam areal SHBG No.00871 itu terdapat sebagian besarnya Tanah milik Masyarakat, Pemukiman Masyarakat dan Manggrove sehingga cara Suban Hartono/PT Kemayan Bintan memperoleh SHGB No. 00871 tersebut patut dipandang Non Prosedur.

Berdasarkan fakta Surat yang ditemukan bahwa sewaktu proses perubahan atau peralihan atas kepemilikan Setipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 00871 daripada PT Terira Pratiwi Development kepada Suban Hartono/PT Kemayan Bintan ditemukan bahwa Gambar situasi Nomor: 05/PGSK/1995 belum mempunyai Surat Ukur yang sah dari Kantor Pertanahan.

Kemudian dialihkan menjadi milik PT Kemayan Bintan berdasarkan AKTA JUAL BELI PPAT Nomor: 828, Tanggal 20-11-96, oleh Notaris Neneng Roosiana Supangat, SH tanpa menyebutkan Nominal jual belinya untuk mengetahui jumlah Pajak Pembeli dan Penjual.

Perubahan tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 21-11-96, selanjutnya perubahan atau peralihan atas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut disahkan dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja yaitu pada tanggal 22-11-96 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau pada waktu itu yaitu Bapak Syamsul
Kamar Yusuf BA, Mungkinkah???.

Seiring dengan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Peralihan Status PT Kemayan Bintan sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanam Modal Asing Nomor: 01/V/96. Nomor Proyek: 8310/9490-09-012239, Tanggal: 02 Januari 1996. Maka selain dari Perolehan SHGB No. 00871 yang patut dipandang Non Prosedur Peruntukannya juga telah disalah gunakan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Karena Peralihan Status itu dipersetujui oleh Menteri Negara Pengerak Dana Investasi adalah atas jaminan Hak kemilikan tanah oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan berdasarkan SHGB No. 00871 bersama Penyertaan Modal Asing dan dalam Negeri sebesar RM 30. 000.000.000. (terbilang tiga puluh milyar rupiah) namun begitu penyertaan Modal ini tidak diketahui kemana rimbanya sampai saat ini.

Tercatat Rincian Penyertaan Modal dari peserta Indonesia adalah sebagai Berikut:

1. PT Terira Peratiwi Development : Rp. 11.700.000.000;
2. SUBAN HARTONO : Rp. 10.000.000;

Rencana Proyek yang dikemukakan oleh PT Kemayan Bintan untuk dipersetujui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi ialah sebagai berikut:
a. Jasa Rekreasi : Lapangan Golf : 36 Hole
b. Wisata Tirta : Marina & Hous : 2 Unit
c. Perumahan : – Rumah Sederhana : 6.000 Unit
– Rumah Menengah : 1.800 Unit
– Rumah Mewah : 600 Unit
– Rumah Toko (Ruko) : 800 Unit

Sayangnya rencana Proyek yang telah dipersetujui ini satupun tidak dilaksanakan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan malah sebaliknya menyalah gunakan Peruntukan tanah yang telah dipersetujui dengan cara menyewakan sebagian besar Lokasi tanah yang dia klaim sebagai miliknya menjadi lokasi Penambangan Bijih Bauksit untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.(**)

 

 

 

 

 

Check Also

Salah satu Sertifikat praktek kerja industri.

Siswa SMKN 1 Malili Lulusan 2016 Masih Ada Yang Belum Menerima Ijazah

Lutim, sidaknews.com – Beberapa siswa SMKN 1 Malili tahun ajaran 2016 lalu, tidak menerima ijazah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>