Rabu , 28 Juni 2017
Home » Berita Foto » Suban Hartono tidak layak apabila mengklaim tanah di Dompak sebagai miliknya

Suban Hartono tidak layak apabila mengklaim tanah di Dompak sebagai miliknya

Oleh:Jentaita Pinem

Jentaita Pinem
Jentaita Pinem

Sidaknews.com,Tanjungpinang – Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak layak dan melanggar Undang-Undang mengklaim tanah di Dompak sebagai miliknya didasarkan hanya pada Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00871 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Didalam Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak katas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal diantaranya disyaratkan sebagai berikut:
1.Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara, pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya.

-Sebagai pertimbangan perlu diketahui bahwa pada area tanah yang digambarkan dalam Fotocopy Peta lokasi SHGB Nomor: 00871 tanpa gambar situasi hasil pengukuran kadasteral oleh Kantor Pertanahan Setempat dan tanpa risalah pemeriksaan tanah serta tanpa tanda sempadan dan tanda Titik koordinat. (digambarkan secara global).

2.Dalam lokasi yang digambarkan pada Fotocopy SHGB Nomor: 00871 sebagian besarnya adalah merupakan Pemukiman masyarakat dan Tanah yang dikuasai oleh masyarakat diantaranya dikuasai berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Alas hak dll kepemilikan serta Manggrove/Hutan Lindung Bakau.

-Oleh karena itu wajib Hukumnya Suban Hartono/PT kemayan Bintan dapat menunjukkan secara otentik bukti perolehan/pembebasan tanah yang dikuasai oleh Negara, garapan atau penguasaan lainnya serta nilai pembebasannya guna menentukan tanah masyarakat tidak turut diklaim oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan sebagai miliknya dengan begitu saja serta Daerah dan Negara juga tidak kehilangan Tambahan Pendapatan dari segi Retribusi dan Pajak Tanah.

-Dalam hal kawasan Manggrove/Hutan Lindung Bakau yang turut di sertipikatkan kedalam SHGB No.00871 Suban Hartono/PT Kemayan Bintan juga wajib untuk menunjukkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari Huntan Konversi.

3.Yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai Bangunan-Bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

-Ini mununjukkan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Agraria yang mengatur dan membenarkan Suban Hartono/PT Kemayan Bintan untuk mengkalim Tanah sebagai miliknya di Dompak didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB Nomor 00871. Apalagi Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menguasai Mineral yang terkandung didalam tanah ataupun menyewakannya menjadi lokasi Penambangan Bijih Bauksit.

Maka dengan demikian, jika hal tersebut diatas dihubungkan dangan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal tentang Pengalihan Status Pemodal Dalam Negeri Menjadi Penanam Modal Asing Nomor: 01/V/PMA/96, Nomor Proyek : 8310/9490-09-012239, Tanggal: 02 Januari 1996, yang dipersetujui berdasarkan Sertipikat Hak guna Bangunan No. 00871 dan Penyertaan Modal Peserta Asing dan Peserta Indonesia Sebesar Rp 30.000.000.000, (tiga puluh Milyar) Rupiah.

Dimana dari surat Persetujuan tersebut Fasilitas Penanaman Modal telahpun diberikan oleh pemerintah kepada PT Kemayan Bintan (PMA) ialah Pengimporan barang modal untuk keperluan Investasi guna menyelesaikan Rencana Produksi berupa jenis Jasa seperti yang telah dipersetujui penyelesaiannya sampai dengan tanggal 18 Oktober 1998, Produksi Jasa yang dimaksud adalah sebagai merikut:
a.Jasa Rekreasi : Lapangan Golf : 36 Hole
b.Wisata Tirta : Marina & House : 2 Unit
c.Perumahan : – Ruhah sederhana : 6.000 Unit
Rumah menengah : 1.800 Unit
Rumah Mewah : 600 Unit
Rumah Toko (Ruko) : 800 Unit

Namun begitu sampai Suban Hartono memesan sebuah Laporan Polisi yang didasarkan hanya pada Fotocopy No. 00871 yaitu Laporan No.Pol: LP /B.81/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian yang digunakan oleh Penyidik untuk menghentikan Pertambangan CV Tri Karya Abadi dengan cara paksa dan melanggar Undang-Undang pada tanggal 25 Mei 2009 tidak ada satupun rencana Produksi yang telah dipersetujui diselesaikan oleh Suban Hartono/PT kemayan Bintan.

Bahkan lebih Ironi apabila lokasi tanah dan peruntukannya yang telah dipersetujui dalam Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal tentang Pengalihan Status Penanaman Modal Dalam Negeri mejadi Penanam Modal Asing yaitu untuk rencana Pembangunan Proyek seperti di atas Peruntukannya diubah oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan menjadi lokasi Penambangan Bijih Bauksit dengan cara menyewakannya.

Kemudian setelah Gugatan Suban Hartono dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI dan setelah Para Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 82/PID.B/2010/PN.TPI dijatuhi bersalah dan ditahan dan/atau tanah-tanah tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan lokasi Penambangan Bijih Bauksit Tiba-tiba Suban Hartono melaporkan Sertipikat HGB No.00871 Hilang dan mencabut Laporan Polisi No.Pol: B.81/IV/2009, tanggal 21 April dari Polresta Tanjung Pinang.

Dalam Bab ini Suban Hartono Patut dinyatakan sebagai “KONSPIRATOR” dan telah merekayasa Fakta serta membuat keterangan Palsu guna mengaburkan akar permasalahan dan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sehingga dengan demikian ia tidak layak dan melanggar Undang-Undang untuk mengklaim tanah di Dompak sebagai miliknya yang didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktif/Palsu.

Oleh karena itu walaupun Suban Hartono/PT Kemayan Bintan akan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Gugatan Nguan Seng, tetapi berdasarkan pada fakta-fakta diatas sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Majelis hakim Yang akan memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali tersebut seharusnya menolaknya dan menghentikannya pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai efek jara dan pengajaran bagi Suban Hartono bahwa dalam Negara RI yang sudah Merdeka Hampir 70 Tahun dia tidak bisa selama-lamanya menjadi Tuan Takur, Raja kecil atau Kebal Hukum diwilayah Hukum Tanjungpinang.

Selain dari itu Penolakan dan Penghentian Peninjauan Kembali yang akan dimohonkan oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tersebut juga untuk menghindarkan kerugian lebih besar yang akan ditanggung oleh masyarakat pemilik tanah dan para pihak yang berperkara serta tanah yang diklaim selama ini oleh Suban Hartono/PT Kemayan Bintan sebagai miliknya dapat dikembalikan kepada Rakyat dan Negara.(**)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Lebaran Ketiga, Warga Padati Plaza Marelan

Medan, sidaknews.com – Berbagai macam cara warga untuk mengisi waktu libur lebaran Idul Fitri 1438 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *