Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Tata Kelola ASN dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Tata Kelola ASN dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Untuk Kenduri Cinta Birokrasi pada awal Maret ini yang digelar Senin malam tadi (09 Maret 2015) di Bale Citra Resmi, menghadirkan pembicara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bapak Dr. Harry Azhar Azis, MA dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPanRB), Dr. Yuddy Chrisnandi. Keduanya berbicara mengenai Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Publik.
Keterangan Foto: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bapak Dr. Harry Azhar Azis, MA dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPanRB), Dr. Yuddy Chrisnandi. Dan Kang Dedi. Keduanya berbicara mengenai Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Publik.

PURWAKARTA,Sidaknews.com – Pemkab purwakarta sudah tidak lagi menggelar apel pegawai yang dilaksanakan setiap pagi dengan upacara berdiri, namun sejak 2012 mengganti apel pegawai dengan Kuliah Budaya setiap bulannya dengan Tajuk “Kenduri Cinta Birokrasi yang menghadirkan pembicara nasional baik dari budayawan, politisi, pengamat hingga pejabat negara.

Untuk Kenduri Cinta Birokrasi pada awal Maret ini yang digelar Senin malam tadi (09 Maret 2015) di Bale Citra Resmi, menghadirkan pembicara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bapak Dr. Harry Azhar Azis, MA dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPanRB), Dr. Yuddy Chrisnandi. Keduanya berbicara mengenai Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Publik.

Acara diawali dengan simbolisasi penyerahan Santunan Kematian Pekerja Sosial kepada 10 perwakilan ahli waris, dilanjutkan dengan pagelaran budaya. Sebagai prolog diskusi, Bupati Purwakarta, H.Dedi Mulyadi, SH. Membuka pembicaraan mengenai sosok birokrat yg harus hadir ditengah masyarakat dan berbaur (secara kultur) bersama rakyat dalam memberikan pelayanannya.

Jangan ada lagi birokrat yg terkesan ingin dilayani rakyat, tetapi harus sebaliknya. Untuk itu yang dibutuhkan saat ini PNS yang heterogen, mereka yang spesialisasi memasang lampu, mahir menyuguhkan makanan, rajin tiap hari bergelut dengan sampah dan membersihkannya. “Bukan yang sekedar duduk depan meja, hanya membereskan hal-hal yang bersifat administratif saja. Harus turun ke masyarakat” jelas bupati.

Terkait pengelolaan keuangan negara, Bupati Dedi ingin ada arah yang jelas dalam kualifikasi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap keuangan negara baik pusat maupun daerah yang dilakukan BPK. Menurutnya jangan ada ironi ketika satu daerah dinilai berpredikat WTP tapi rakyatnya tidak sejahtera.

Sehingga, yang muncul jika seperti ini adalah negara hanya mengejar target tertib adminitrasi pelaporan pertanggungjawaban kegiatan atau proyek saja, “sementara kegiatan atau proyek itu tidak dilihat manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Kan banyak terjadi, kegiatan negara lebih banyak hanya menggelar seminar, sosialisasi dan sejenisnya, karena ini gampang dibuatkan SPj nya, padahal kegiatan ini tidak menyentuh langsung masyarakat” tandasnya.

Sementara itu, MenpanRB menilai banyak usaha dilakukannya untuk melakukan efisiensi anggaran, Salahsatunya larangan PNS menggelar rapat resmi di hotel.

Dari larangan ini, pihaknya bisa menghemat dan memangkas anggaran negara sebesar 5 trilyun 122 Milyar rupiah dalam kurun waktu 3 bulan ini.

“Ikhtiar ini tentunya untuk menghemat uang negara yang banyak keluar hanya untuk rapat saja. Kita harus menggunakan fasilitas gedung milik negara. Baru hasil efisiensi ini bisa kita gunakan untuk kesejahteraan publik, pendidikan, kesehatan infrastruktur dan sosial lainnya” jelas MenPanRB.

Sementara itu, Ketua BPK menilai perlu ada langkah kongkret dalam upaya melakukan audit kegiatan dan proyek yang dilakukan negara baik pusat maupun daerah.

Audit ini menurutnya perlu agar pemeriksaan bukan hanya pada aspek administratif saja melainkan pada tingkat kepuasan publik atas program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah, “apakah nanti bermanfaat atau enggak program itu bagi kesejahteraan rakyat. Kita sedang berkoordinasi dengan kementerian PanRB untuk membentuk semacam tim atau unit kerjanya” tutup Ketua BPK.

Acara Kenduri Cinta Birokrasi ini dihadiri para pegawai eselon 2,3 dan para kepala sekolah di purwakarta. hadir pula ketua BPKP Propinsi Jawa Barat, Mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se propinsi jawa barat.(karla)

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

One comment

  1. Purwakarra istimewa..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *