Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Temuan BPK Terhadap Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat Tahun 2007 Belum Di Tindak Lanjuti

Temuan BPK Terhadap Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat Tahun 2007 Belum Di Tindak Lanjuti

Ilustrasi. Karikatur
Ilustrasi. Karikatur

Tanjab Barat,Sidaknews.com – Dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah ( DPA- SKPD) tahun anggaran 2007 silam, pada kantor Kesbang Polinmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi terdapat program peningkatan penyakit masayarakat, dalam kegiatan Komunitas Intelejen Daerah, (Kominda) Kegiatan tersebut dianggarakan Sebesar 908.796.900 dengan realisasi 76.951.900.

Menurut Sumber media ini, M. Arsyad yang merupakan salah seorang Pengamat Ekonomi dan Keuangan di Tanjab Barat beberapa waktu lalu mengatakan dari laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, pada anggaran tahun 2007 silam ditemukan kelebihan pembayaran honorarium tim Kominda Sebesar Rp 545.375.000.

Dan dalam laporan BPK tersebut, M.Dina selaku Kasi Kominda pada saat itu mengakui bahwa memang ada kelebihan dana pembayaran Honorarium sesuai dengan bukti lampiran temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Masih menurut sumber, Selain itu Bupati Tanjab Barat dalam menertibkan keputusan bupati Tanjab Barat, No 32 tahun, 2007 tentang kominda tidak mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri, nomor 11 tahun 2006 tentang Kominda.

Penetapan honor kegiatan untuk dewan penyelenggara koordinasi, pembinan komunitas intelejen daerah sebesar Rp. 5 juta perbulan dan tim kominda sebesar Rp. 2,5 juta melebihi dari standar yang telah di tetapkan.

Keterlibatan Ketua DPR kabupaten Tanjab Barat priode 2004- 2009 dalam dewan penyelenggara koordinasi pembinaan Komunitas Intelejen Daerah berdasar keputusan bupati, Tanjung Jabung barat nomor, 320 tahun 2007 tidak ada dasar hukumnya, karena tidak sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor : 11 tahun 2006,” Ujar sumber di kediamannya beberapa waktu lalu.

Menurutnya dalam menetapakan standar biaya tahun anggaran 2007, seharus nya mengacu pada peratutan mentri keuangan nomor 96/PMK. 02/2006 tentang standar biaya tahun anggaran 2007 dalam menetapkan honor kominda untuk ketua/wakil ketua Rp 500 ribu, per orang per bulannya, sekretaris Rp 350 ribu dan anggota Rp 300 ribu.

Akibat tidak mengikuti standar biaya berdasarkan, peraturan mentri keuangan tersebut, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 545. 375.000,.yang menjadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

dari dokumen pertanggung jawaban laporan kegiatan komunitas intelejen daerah daerah tahun anggaran 2007 dan daftar hasil rapat di ketahui bahwa rapat hanya di selenggarakan dua kali yaitu, 30 juli dan 6 Desember 2007 tanpa diikuti oleh dewan pembina.

Sementara realisasi honor yang di bayarkan pada waktu itu mencapai total sebanyak sepuluh bulan. Tentu ini menjadi sebuah tanda tannya dan ada kejanggalan dalam melaksanakan kegiatan ini. Jelas sumber.

Saat wartawan Sidak News mengkonfirmasi Andi Andika selaku Kepala Badan Kesbangpol yang di dampingi M.Dina selaku Kasi Kominda pada tahun 2007 silam, Andi Andika memberikan keterangan kepada media ini, menurut Andi Andika Selasa(17/6) penggangaran honorarium Kominda tahun 2007 sudah sesuai dengan peraturan kemendagri.

“Jadi kalu mau diangkat kepermukan lagi dengan kawan-kawan media dan Lsm menurut saya tidak ada persoalan sama sekali”.(Andi)

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *