Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Terkait PLTU Galang Batang: Langgar UU No.32 Tahun 2009 Bisa Dipidana

Terkait PLTU Galang Batang: Langgar UU No.32 Tahun 2009 Bisa Dipidana

Limbah
Tumpukan Limbah sisa pembakaran PLTU galang Batang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Bintan,Sidaknews.com – Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan yang mudah diketahui masyarakat. Pemerintah daerah serta DPRD wajib mengalokasikan anggaran memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan dan program pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Dan mengalokasikan dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, dan Pemda wajib mengalokasikan anggaran.

Tumpukan Limbah sisa pembakaran PLTU Galang Batang tampak menggunung di sekitar proyek karena belum miliki tempat pengolahan. Kendati demikian Pemkab Bintan belum bertindak sesuai UU nomor 32 tahun 2009.

Analisis risiko lingkungan hidup setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup harus dilakukan. Dan analisis risiko lingkungan hidup itu meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko.

Untuk itu pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada usaha atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dan dilakukan secara berkala.

Apabila penanggung jawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya maka Menteri dapat menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan, dan Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup tentu yang memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dengan cara memberi informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pengisolasian. Setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Setiap orang berhak mengajukan usul keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dan berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata.

Dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan, membuang limbah, membuang B3 dan limbah B3, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

Juga dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif juga tidak membebaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan produksi, memindahkan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Bahkan, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan mengancam sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya.

Kerugian lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakan, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan dari pemerintah.

Bupati berwenang memaksa penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Bupati juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan.(JK)

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *