Selasa , 23 Mei 2017
Home » Berita Foto » Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Rutan Batam Bertambah

Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Rutan Batam Bertambah

 

keterangan Foto: Aspidsus Kajati Kepri, Yulianto,SH.
keterangan Foto: Aspidsus Kajati Kepri, Yulianto,SH.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan tiga lagi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) di Tembesi Batam senilai Rp 14,3 miliar. 

Sebelumnya, Kejati Kepri sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni Abdul Muis, Kasubbag Program di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepri yang pada proyek tersebut, ia menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Dan Asep Gusta Manur, Direktur PT Mitra Prabu Pasundan (MPP) yang menjadi kontraktor pelaksana proyek puluhan miliar rupiah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 tersebut. 

“Dalam kasus ini, kita menetapkan tiga lagi tersangka. Sementara, seperti yang diketahui bersama, dua tersangka sudah ditetapkan sebelumnya. Dimana, kedua tersangka saat ini  sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Yulianto SH saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin (12/1). 

Penetapan penambahan tiga tersangka ini, lanjut Yulianto, juga berdasarkan fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan untuk dua tersangka terdahulu. 

“Mereka ini juga menjadi saksi di persidangan,” kata Yulianto. 

 

Dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rutan Batam, Ari Nurcahyo dan Samidan usai diperiksa di Kejati Kepri, Senin (12/1). Usai diperiksa kedua tersangka ini langsung ditahan. Foto: Rindu Sianipar.
Dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rutan Batam, Ari Nurcahyo dan Samidan usai diperiksa di Kejati Kepri, Senin (12/1). Usai diperiksa kedua tersangka ini langsung ditahan. Foto: Rindu Sianipar.

Tersangka baru yang ditetapkan yakni Raden Nurma Sapta Gumbira yang juga Direktur di PT MPP, Ari Nurcahyo sebagai Manajer di PT MPP dan Samidan sebagai marketing eksekutif di PT MPP. 

“Tersangka Raden Nurma Sapta Gumbira mangkir terus saat dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. Jika besok, saat sidang tidak juga hadir, kita akan tetapkan yang bersangkutan sebagai (Daftar Pencarian Orang (DPO),” ancam Yulianto sembari menyebut jika persidangan untuk dua tersangka terdahulu sudah memasuki agenda mendengarkan keterangan ahli. 

Yulianto mengutarakan, sebelumnya Nurma Sapta sudah tiga kali dilakukan pemanggilan, bahkan sudah dipanggil secara patut (pemanggilan paksa-red). Akan tetapi, tersangka ini mengabaikan semua surat panggilan. 

“Kemarin, saat petugas mendatangi kantor tersangka untuk dipanggil secara patut, tersangka sudah tidak ada di kantornya. Info yang kita dapat, hingga saat ini sudah tujuh bulan tersangka tidak pernah di kantornya lagi,” ujar Yulianto menceritakan sikap tersangka yang dinilai tidak kooperatif ini. 

Yulianto juga mengutarakan, temuan baru dalam kasus ini sesuai dengan fakta persidangan. Tersangka Samidan diduga menerima aliran dana proyek sebesar Rp 400 juta. 

“Sedangkan, tersangka Raden Nurma Sapta Gumbira diduga menerima aliran dana Rp 480 juta. Sementara, tersangka Ari diduga menerima aliran dana Rp 2,15 miliar. Hal ini, sudah terungkap di persidangan,” ujar Yulianto. 

Dalam kasus ini, terang Yulianto, perkiraan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP senilai Rp 3,6 miliar. Sebanyak Rp 642 juta sudah dikembalikan beberapa tersangka dalam proses penyelidikan recovery asset. 

“Samidan dan Raden belum mengembalikan sama sekali. Sedangkan, tersangka Ari hanya mengembalikan Rp 65 juta saja,” kata Yulianto. 

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan jaksa, adapun modus pada kasus dugaan korupsi yang dilaporkan pertama kali oleh LSM ICTI-Ngo (Investigation Coruuption Transparan Independen) Kepri  ini yakni dugaan memanipulasi progress pelaksanaan pekerjaan yang diduga dilakukan para tersangka. 

Pekerjaan proyek tidak siap 100 persen sebagaimana spesifikasi awal, akan tetapi proyek dibayarkan  100 persen. 

Pekerjaan ini sendiri dikerjakan PT MPP dan Konsultan Perencana serta konsulatan pengawas yakni PT Kuantan Graha Marga. 

Pada proses pelaksanaanya, PT MPP menyerahkan pelaksanaan pekerjaan proyek untuk sarana pematangan lahan (cut and fill) pada PT Laksana Putra Batam. 

Sementara, untuk pelaksanaan sarana fisik bangunan juga diserahkan pada sub-kontraktor lain yakni  PT Aquarius Kalpataru.(Rindu Sianipar)

Check Also

Gubernur Aceh Minta Dinas Terkait Pastikan Harga Daging Meugang Dibawah 130 Ribu Per Kilogram

Banda Aceh, sidaknews.com – Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta dinas terkait untuk memastikan harga daging …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *