Home » Berita Foto » Tersangka Korupsi Pembangunan Rutan Batam Penuhi 2 Alat Bukti

Tersangka Korupsi Pembangunan Rutan Batam Penuhi 2 Alat Bukti

Kejati Kepri Segera Tetapkan  Tersangka Korupsi Pembangunan Rutan Batam

Ari Projec Manajer (PM) PT.Mitra Prabu Pasundan
Ari Projec Manajer (PM) PT.Mitra Prabu Pasundan.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pihak Kejaksaan Tinggi Kepri, menyatakan teleh menemukan unsur melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi, dalam penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batam. Dalam waktu dekat, kasus dugaan korupsi itu akan segera ditingkatkan ke proses penyidikan.

Menurut Fadeli,SH Kasi Penyidikan Kajati Kepri kepada media ini mengatakan, Kita sudah lakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dan dokumen pelaksanaan proyek baik dari kontraktor serta PPK di Kanwil Hukum dan HAM, dan dari penyelidikan, yang dilakukan telah ditemukan unsur melawan hukum dari pelaksanaan pembangunan rutan tersebut, kita akan segera meningkatkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rutan Batam itu.

“Unsur melawan hukumnya sudah ditemukan, dalam waktu dekat akan kita tingkatkan ke Penyidikan dengan menetapkan tersangka,” kata Fadeli.

Ditanya siapa dan berapa orang tersangka yang akan ditetapkan dalam kasua dugaan korupsi itu, Fadeli masih enggan menjelaskan dengan alasan kewenangan menyebutkan nama tersangka dalam korupsi itu pada pimpinannya.Namun impormasi yang diperoleh media dari lingkungan Kajati kerpi ada dua orang tersangkanya, cuma belum dikasih tau siapa-siapa saja tersangkanya.

“Sudah ada tetapi biar nanti pimpinan saja yang mengekspos dan menyebutkan, siapa-siapa saja yang ditetapkan tersangka dalam proyek pembangunan rutan ini, termasuk modus yang dilakukan tersangka,” ujarnya.

Fhoto: Rutan Batam
Fhoto: Rutan Batam

Tampak terlihat tadi siang di ruangan penyidik Pidsus Kajati Kepri 3 orang saksi-saksi untuk diminta keterangan seputar pekerjaan Proyek Rutan Batam. saat disambangi media ini Ari Projec Manajer PT.Mitra Prabu Pasundan, dia mengatakan pusing kalau sudah berurusan dengan Jaksa. Bahkan Pimpinan Perusahaan yang bakal tersangka dan dari pihak KAnwil Hukum dan HAM Provinsi Kepri.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Rutan Batam menelan dana Rp14.379.349.000 dari APBN 2013. Adapun dugaan korupsi yang dilaporkan LSM-ICTI-NGO Kepri, menyangkut dugaan manipulasi progres pelaksanaan pekerjaan yang diduga dilakukan kontraktor pelaksana, PPK, konsultan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dimana Pekerjaan proyek tidak selesai 100 persen, tetapi PPK dan KPA, sudah membayarkan jasa kontraktor 100 persen,” kata Eko Prasetia Sekjen LSM-ICTI (Investigation Coruuption Transparan Independen) pada Media ini.

Dari data LSM-ICTI, proyek dikerjakan oleh PT Mitra Prabu Pasundan, dengan konsultan pengawas dilaksanakan oleh PT Kuantan Graha Marga.

Eko juga mengatakan, dari data LSM-ICTI-Ngo Kepri pelaksanaan pembangunan Rutan Batam terhitung dari sejak 14 Juli 2013 lalu, dengan masa pelaksanaan berakhir pada 20 Desember 2013. Namun kenyataanya, hingga Februari 2014 pelaksanaan pekerjaan masih dilaksanakan dengan volume progress baru mencapai 80 persen.

“Alasan kontraktor dan konsultan melaksanakan proyek melewati masa pelaksanaan karena sudah dilakukan adendum (penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan-red) selama 10 hari. Namun kenyataannya, dikerjakan hingga Februari 2014,” kata dia.Dan menyalahi aturan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Yulianto.SH.MH Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Kajati Kepri kepada media ini belum lama, mengatakan, bahwa laporan kasus dugaan korupsi Pembangunan Rutan Batam tahun 2013 baru kulit luarnya saja, setelah kami bentuk Tim dilapangan, ternyata kasus ini luar biasa.

Dan kami dari pihak kejaksaan Tinggi kepri juga berterimakasih atas kinerjanya yang luar biasa dan patut diperhitungkan, semonga para penggiat anti korupsi yang ada di Kepri khususnya lebih banyak bekerja, sebab, tampa ada kerjasama yang baik, kami juga tidak terlepas dari kekurangan personil. “Kita jadikan sebagai mitra kerja, untuk membasmi para koruptor”.

Adapun laporan yang kita sampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepri dengan Nomor Laporan:123/LSM-ICTI/Tpi-III/14.Lamp: I(satu).Prihal: (Laporan), Tentang: Adanya Dugaan KKN pada Pembangunan Rutan di Batam tahun 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.379.349.000 miliar, yang notabenenya, pihak konsultan membuat laporan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi pada saat dilapangan, sehingga mengakibat ada dugaan KKN yang merugikan keuangan Negara.

Sesuai dengan hasil Investigasi kami di lapangan, pada pembangunan Gedung kantor Rutan Batam tahun 2013 banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pihak konsultan PT.Kuantan Graha Marga dengan pihak pelaksana kegiatan PT. Mitra Prabu Pasundan dan pihak Pejabat Pembuat komitmen di kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau juga memenuhi unsur melawan hukum.

Dari permasalahan tersebut pada rapat tanggal 18 Desember 2013, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rutan Batam kontraktor Pelaksana PT.Mitra Prabu Pasundan menjelang akhir tahun anggaran 2013.

Adapun materi yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1.Pelaksanaan pekerjaan pada pembangunan Rutan Batam terhitung dari tanggal 14 juli 2013, dan masa pelaksanaan berakhir pada tanggal 20 Desember 2013.

2.Pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor pada saat Investigasi kami tertanggal 11 Pebruari 2014 baru mencapai 80 persen pisik yang dikerjakan.

3.Addendum yang dibuat oleh pihak PPTk hanya dengan waktu 10 hari kalender, seharusnya pekerjaan tersebut sudah rampung pada tanggal 30 Desember 2013.

4.Namun pada pelaksanaan di lapangan sesuai dengan Investigasi pada tanggal 11 Pebruari 2013 dimana pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor PT.Mitra Prabu Pasundan belum selesai, dan Secara fisik Pembangunan Rutan tersebut belum mencapai 100 persen.

5.Untuk tagihan 90 persen kontraktor masih hutang prestasi kepada proyek sebesar 14 persen.

6.Lalu bagaimana pihak konsultan dapat menghitung pisik yang dikerjakan bisa mencapai 90 persen, padahal pemasangan Interiol sendiri baru siap bagian depan saja, tampak Poto pada tanggal 11 pebruari 2013 yang lalu.

7.Pada saat evaluasi kedua pada tanggal 31 Desember 2013 ADD II tambah waktu pelaksanaan. (tagihan 90 persen dibayarkan 85 persen)

8.Kontrak membuat program kerja percepatan disetiap bagian perkerjaan (Justifikasi) yang dibuatkan oleh pihak konsultan pada tanggal 30 Desember 2013, apakah kontraknya pekerjaan tersebut sudah habis, dan Justifikasi tidak mungkin dilaksanakan lagi?.

9.Seharusnya PPTk sudah harus menghentikan pekerjaan ini, sebab, masa pelaksanaan pekerjaan sudah habis kontrak kerjanya.
10.Dari permasalahan ini, setelah kami evaluasi ada dugaan persengkolkolan, dan sudah menyalahi aturan pada Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Bahwa pekerjaan tersebut kuat Dugaan ada permainan antara pihak Konsultan dan Rekanan dan pihak Kanwil Hukum dan HAM kepulauan Riau.

Dan pekerjaan tersebut tidak dapat disiapkan 100 persen, Namun anggaran diduga dicairkan menjadi 100 persen.
Indikasi. Diduga proyek pekerjaan pembangunan Rutan Batam sarat dengan KKN.Diduga pihak konsultan dan Rekanan ada bermain dengan pihak pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Hukum dan HAM kepri.(Red)

Check Also

Nurdin Basirun Saat Ratas dengan petinggi PT. BRC.

Gubernur: Investasi Untuk Kepentingan Masyarakat Dan Memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal Kepri

Tanjungpinang, sidaknews.com – H. Nurdin Basirun, Gubernur Kepri saat melakukan rapat terbatas (ratas) dengan para petinggi PT. Bintan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>