Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Tiga Pemilik Lahan Interkoneksi Batam-Bintan Segera Diganti Rugi

Tiga Pemilik Lahan Interkoneksi Batam-Bintan Segera Diganti Rugi

 Asdatun Kejati Kepri, Zairida SH MHum.
Asdatun Kejati Kepri, Zairida SH MHum.

Tanjungpinang,sidaknews.com – Persoalan lahan dalam perencanaan pembangunan proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan mulai menemukan titik terang. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pembangunan II Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk menyelesaikan hal ini.

“Kendala dalam mencari tahu keberadaan dari tiga pemilik lahan di Bintan yang terkena tiang PLN hampir rampung,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kepri, Zairida SH M Hum beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, tugasnya sebagai pengacara negara yang diberi kuasa dalam mendampingi masalah-masalah pemilik lahan itu kini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendaftarkan masalah itu dalam melakukan penitipan uang pengganti lahan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang.

Dikatakan, walapun awalnya mediasi sempat tidak berjalan mulus karena Kejati tidak dapat menemukan keberadaan pasti dan pemilik pasti dari lahan, Zairida yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat tetap akan mengajukan konsinyasi agar dapat mengganti hak dari pemilik lahan.

“Kita memiliki kendala tidak tahu keberadan pemilik lahan itu karena yang muncul itu banyak yang bukan pemilik sebenarnya. Ada yang hanya mengaku-ngaku ada juga utusan,” kata Zairida

“Kalau untuk nama yang kita dapat itu diantaranya, tower no 2 di lahan milik Nurhayati. Tower no 3 dan no 4 milik Latif atau Ayong dan yang satu lagi tower nomor 14 tanahnya milik Asmaraman. Cuma Asmaraman ini lah yang benar dan sempat hadir menemui kita, yang lainnya suruhan,” kata jaksa yang ditunjuk menjadi pengacara negara tersebut.

Untuk masalah uang ganti rugi lahan 15 x 15 meter milik warga tersebut, lanjut Zairida, bukan wewenang pada Kejati. Akan tetapi, harga permeternya akan disesuaikan dengan hasil data tenaga Apraisal yang ditunjuk PLN dalam menaksir nilai jual dan objek pajak lahan.

Menurut Zairida, harga dari lahan milik warga itu nantinya bisa akan berbeda-beda sesuai dengan taksiran penilaian Apraisal.

“Mau bagaimana lagi. Kita sudah mengumumkan di koran setempat. Pemilik lahan yang merasa rugi belum muncul. Jadi nanti mereka yang merasa keberatan lahannya, diganti rugi pemerintah. Mereka bisa ke Pengadilan saja. Seandainya warga itu tidak puas untuk langkah hukumnya, mereka bisa menggugat kepada PT PLN Unit Pembangunan II Medan. Gugatan bisa dilayangkan pada wilayah hukum pengadilan dimana konsinyasi itu dilaksanakan,” terang Zairida.

Selain itu, Zairida juga menjelaskan proses konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan yang dilakukan Kejati itu beralasan, mengingat telah dilakukan pemanggilan kepada pemilik lahan baik oleh PLN maupun Pemkab Bintan.

Namun, sejauh itu tidak diketahui siapa dan dimana keberadaan pemilik yang dapat menunjukan haknya.

Sementara untuk pengambilan lahan warga demi kepentingan masyarakat banyak itu telah diatur pada Undang-undang nomor 2 tahun 2012 dan Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Dalam ketentuan itu diatur apabila tidak ada kesepakatan atau yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Maka uang ganti rugi dapat dititipkan pada pengadilan negeri setempat,” terang Zairida.

PLN sendiri telah menargetkan akhir Desember persoalan ganti rugi ini harus telah selesai. Sedangkan pembangunan interkoneksi ditargetkan telah selesai pada awal tahun.

Sebelumnya, pihak Kejati juga telah melakukan proses non litigasi kepada warga tersebut. Yakni proses mediasi atau pemanggilan sebanyak tiga kali.

Akan tetapi upaya itu tidak menemui titik temu, maka proses litigasi akan diambil dengan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

Ditambahkan Zairida, atas adanya penitipan uang ganti rugi tersebut, warga harus menerima dana yang dititipkan lewat pengadilan. Dan hal itu perlu adanya proses putusan pengadilan.

Usai rapat bersama dengan Kejati Kepri dan Komisi III DPRD Kepri beberapa waktu lalu, Manager Hukum, Komunikasi dan Pertanahan PLN Medan, Heryawan, mengatakan saat ini masih ada empat titik lahan untuk tower di daerah Kabupaten Bintan yang belum dibebaskan atau diganti rugi.

Sebab pemilik lahan enggan bekerjasama untuk kebutuhan listrik masyarakat banyak. Proyek yang dibangun sebanyak 33 titik tower itu terdapat 4 titik dan lahannya milik tiga orang yang masih enggan diganti rugi.

Tower yang belum bisa dibangun itu diantaranya tower no 2 di lahan milik Nurhayati yang enggan membebaskan lahan seluas 15 x 15 meter persegi untuk kepentingan tower karena Nurhayati meminta PLN untuk membebaskan semua lahannya dengan luas sekitar 2 hektare. Sementara kebutuhan PLN hanya 15 x 15 meter persegi saja.

Selanjutnya tower no 3 dan no 4. Dua tower ini berada di lahan milik Latif alias Ayong yang tidak setuju lahannya diganti rugi kepentingan pembangunan tower.

Sedangkan tower terakhir adalah tower no 14 di atas lahan milik Asmaraman. Ia juga minta lahannya dibebaskan seluas 2.500 meter persegi dan keberatan bila lahannya cuma diganti 15 x 15 meter.

Atas persoalan inilah, PLN Medan menggendeng Kejati Kepri dan difasilitasi DPRD Kepri untuk menindaklanjuti persoalan ganti rugi yang tidak disetujui ketiga warga Bintan tersebut. Sebab hal itu kini menjadi kendala pembebasan lahan untuk tower yang akan dipasang jaringan interkoneksi PLN dalam mengatasi krisis listrik bagi masyarakat. (Rindu Sianipar)

Check Also

Indonesia Perlu Belajar Toleransi Dari Keberagaman di Sipirok

Sipirok, sidaknews.com – Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari sebuah wilayah dalam suatu negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *