Rabu , 24 Mei 2017
Home » Berita Foto » Tim, periksa Beberapa Pejabat RS Pelabuhan ratu Sukabumi

Tim, periksa Beberapa Pejabat RS Pelabuhan ratu Sukabumi

Keterangan foto: pembangunan gedung administrasi rsud palabuhan ratu
Keterangan foto: pembangunan gedung administrasi Rumah Sakit Pelabuhan ratu Sukabumi.

Sukabumi,Sidaknews.com – Tim Kejaksaan Negeri Sukabumi, Tipikor Polres dan BPKP telah memanggil dan membawa beberapa Pejabat terkait dengan molornya dan diduga tidak sesuai dengan Spek pekerjaan Proyek pembangunan Gedung administrasi Rumah Sakit Palabuhan ratu dengan dana senilai Rp.4.706.624.000 yang dikerjakan oleh PT..Demix Jaya Utama.

Menurut sumber media ini, ada 5 orang yang diperiksa oleh Tim, diantaranya,Perencana pembangunan (Jalil),Pengguna anggaran (PA) Agus Sanusi, Kuasa Pengguna anggaran (KPA),Pejabat pembuat Teknis kegiatan (PPTK) Wisnu, pihak konsuntan (Ari) dan bangian humas (Bili).

Ketika media ini mengkonfirmasi seputar pemanggilan oleh Tim, Agus Sanusi sebagai PA dan KPA mengatakan di ruang kerjanya, bahwa dirinya benar diperiksa oleh tim, juga Bupati,Sekda dan Inspektorat.Selasa (30/12)

Terkait dengan pembangunan Gedung Rumah Sakit pelabuhan ratu, Agus juga menyampaikan dengan nada sombongnya, asal anda tau, bahwa pembangunan tersebut belum turun dana seperak pun dari tingkat provinsi, dan jelasnya proyek tersebut di stop dan akan diputus kontrak.

Ketua DPC LSM LP3K-RI (Lembaga Penyidikan Pemantauan Pemberantasan Korupsi) H.Apep Imam Arapat.
Ketua DPC LSM LP3K-RI (Lembaga Penyidikan Pemantauan Pemberantasan Korupsi) H.Apep Imam Arapat.

Ketua DPC LSM LP3K-RI (Lembaga Penyidikan Pemantauan Pemberantasan Korupsi) H.Apep Imam Arapat saat ditemui oleh media ini di rumah kediamannya, mengatakan, kita sebagai sosial kontrol dan perlu kita pahami pada UU Keterbukaan Fublik jelas diatur.

Jadi untuk pembangunan Rumah Sakit Pelabuhan ratu tahap II tahun 2014 jelas tidak sesuai dengan Spek pada kontrak, tidak rampung dan kuat dugaan pejabat terkait dan pihak rekanan ada bermain mata, sehingga disiyalir ada unsur KKN yang berakibat menelan kerugian negara.

Kita berharap kepada pihak penengak hukum, baik Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Tipikor agar segera mengusut tuntas kasus ini, dimana pihak penengak hukum harus mengetahui kronolis singkat proyek tahap I dan II.

Artinya, berapa proogres yang dibayarkan pada tahap I dan berapa persen proogres yang dibayarkan pada tahap II. Dan kasus ini kita juga menyuratin pihak Kejaksaan sukabumi, dan kasus ini tetap kita kawan nanti jika ada dugaan kerugian negara. Ungkap.(Djadjang)

Check Also

A.Aziz Dilantik Sebagai Sekda Aceh Utara Difinitif

Lhoksukon, sidaknews.com – Di Aula kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Selasa (23/05/2017) sore dipenuhi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *