Minggu , 26 Maret 2017
Home » Berita Foto » Tim Reskrim Polres Tanjungpinang Bertolak ke Makassar

Tim Reskrim Polres Tanjungpinang Bertolak ke Makassar

 Terkait Kasus “Dugaan” Keabsahan Ijazah yang dimiliki oleh Syaiful Bahri Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

kampus STAI DDI Polmas polewali mandar
Kampus STAI DDI Polmas polewali mandar,Makassar

Tanjungpinang, Sidaknews.com– Tim Penyidik Reskrim Polres Tanjungpinang, tadi pagi bertolak ke Makasar, adapun tujuan tim Penyidik untuk melakukan Investigasi atas dasar laporan LSM soal kasus dugaan Ijazah yang dimiliki oleh salah seorang anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang sekarang juga mencalonkan sebagai Bacaleg dengan bendera yang sama.

Tujuan keberangkatan kami ke Makasar adalah untuk meminta data-data dari Kampus STAI DDI Polmas Polewali Mandar Sulawesi barat, dan ke Kopertais Wilayah VIII Makassar, Tutur Evendri Ali Kaur Bin Ops Reskrim Tanjungpinang.

Ditambahkannya, kita sangat serius menindaklanjuti kasus Dugaan Ijazah yang dimiliki oleh anggota Dewan tersebut, apabila ada fakta dilapangan, bahwa ijazah tersebut palsu atau patut diduga keabsahannya tidak benar, maka kita tinggal meningkatkan tahap penyelidikan.

Ketika dihubungi AKP Andrian Memo Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, membenarkan hal ini, bahwa Tim Penyidik sudah berangkat ke Polewali Mandar Makassar, ada pun tujuan kesana untuk mempertayakan sejauh mana keabsahan Ijazah atas Nama Syaiful Bahri.

Pihak kopertais wilayah VIII Makasar juga sudah melayangkan surat kepada Polres Tanjungpinang, adapun isi surat yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa An. Syaiful Bahri, dengan NPM.0106210175 tidak terdaftar di Kopertais Wilayah VIII atau tidak bisa dilacak keberadaannya di Kopertais Wilayah VIII karena NIMKO (Nomor Induk Mahasiswa Kopertais) tidak dicamtumkan dalam Ijazah bersangkutan.

2. Pada Ijazah An.Saiful Bahri, tidak dicantumkan Nomor SK Kementerian Agama RI tentang Status Izin Operasional STAI DDI Polmas.

3. Tanggal SK BAN-PT tentang Status Akreditasi yang tertanggal 21 Juli 2000, padahal ijazah bersangkutan dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2005, itu berarti bahwa ijazah tersebut dikeluarkan setelah status akreditasi PTAIS tersebut kedaluwarsa.

4. Bersadarkan Edaran Dirjen Pendis kemenag RI Nomor Dt.II.III/PP.02.3/919/2003, ijazah yang diterbitkan oleh PTAIS yang telah memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Ditjen Pendis Kemenag RI tidak lagi berkewajiban menandasahkan ijazahnya ke Kopertais, Akan tetapi sesuai dengan KMA Nomor 155 Tahun 2004, karena peran dan fungsi Kopertais sebagai perpanjangan tangan Ditjen Pendis Kemenag RI dalam rangka penga-wasan, pengendalian, dan pembinaan PTAIS, maka PTAIS masih tetap diawasi, dikendalikan, dan dibina dalam kelengkapan perguruan Tinggi, kegiatan Akedemik, Pengabdian masyarakat, Wisuda, dan sebagainya. Salah satu bentuknya adalah setiap mahasiswa PTAIS harus memiliki NIMKO (Nomor Induk Mahasiswa Kopertais).

Berdasarkan keempat hal tersebut di atas, maka kami dari pihak Kopertais Wilayah VIII tidak bertanggungjawab atas penerbitan ijazah An.Syaiful Bahri yang dikeluarkan oleh STAI DDI Polmas pada tanggal 30 Juli 2005.

Menurut Pengacara Senior, Hermansyah.SH, jika terbukti Ijazah itu palsu atau diragukan, dimana pengguna Ijazah tersebut harus mengembalikan Uang Negara selama dia menerima gaji dari DPRD kota Tanjungpinang, untuk sementara kita lihat dulu perkembangan dari pihak kepolisian Polres Tanjungpinang.(kuncus)

 

Check Also

Presiden RI, Ir. Joko Widodo saat memberikan pidato dalam penutupan Silatnas di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, sabtu (25/3).

Presiden Tutup Silatnas di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

Mandailing Natal, sidaknews.com – Usai melakukan peresmian pembangunan asrama haji Mandailing Natal (Madina). Presiden RI, Ir …

2 comments

  1. sudah bergulir begitu lama, apa hasil penyidikan polisi?
    dipertanyakan juga fungsi panwaslu kota tanjungpinang,seharusnya itu juga pelanggaran administrasi di KPUD kota tanjungpinang….

    buktikan pelanggaran ini benar apa tidak????

  2. Pengguna ijazah palsu tidak boleh dibiarkan, agar pengkhianatan dunia pendidikan tidak berlanjut. Olehnya itu ybs seharusnya diproses hukum dan dikenakan hukuman yg berat.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>