Sabtu , 25 Maret 2017
Home » Hukrim » Toko Master DiKundur Terkesan Lakukan Perbudakan Buruh

Toko Master DiKundur Terkesan Lakukan Perbudakan Buruh

KUNDUR,Sidak News : Cerita dan kisah pilu para buruh diIndonesia bukan hanya terjadi ditangerang banten namun nasib yang hampir sama juga dialami oleh buruh dikecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepri.Cerita cukup menyedihkan yang dibeberkan oleh salah seorang pekerja atau buruh yang bekerja  disebuah toko yang bergerak dibidang Leaxing.Menurut salah seorang karyawan yang enggan namanya disebut Media ini menerangkan Gaji pokok yang dijanjikan oleh pemilik toko master Cuma Rp.100 ribu perbulan dan ditambah uang transportasi sama uang makan senilai Rp.8000 perhari,yang kalau dikalkulasikan menjadi Rp.380.000 Perbulan.

Ironisnya lagi jika karyawan dari toko tersebut yang bekerja sebagai marketing tidak dapat memasarkan produk dalam satu bulan, maka gaji pokok yang telah disepakati akan dihanguskan dengan demikian para marketing sama sekali tidak mendapatkan gaji.Padahal dalam ketentuan sudah jelas jelas disebutkan Rp.100 ribu terserbut dibunyikan menjadi gaji pokok.

Piter manager operasional toko master yang dijumpai diruang kerjanya baru baru ini untuk dimintai pendapat menerangkan.Menurut piter perusahan memiliki aturan tersendiri bukan aturan yang ditentukan oleh karyawan.Dikatakan piter, dikundur kita hanya cabang jadi kita harus mengacu dengan perusahaan pusat yang ada dijogja semua atauran dan segala macam perjanjian kerja sudah ditentukan dari perusahaan yang dijogja aturan gaji maupun aturan kerja terangnya.

Bambang, anggota Perpat Kundur meminta  toko master yang memiliki pekerja sudah lebih dari 30 orang harus mengikuti aturan sesuai undang undang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003.Ditambahkan bambang sudah selayaknya pengusaha dikecamatan kundur tidak lagi memperbudak para pekerja, para pengusaha seharusnya mengacu kepada aturan dan undang undang yang telah ditentukan. Perjanjian kerja harus dibuat sesuai pasal 54 undang undang nomor 13 tahun 2013 sebagai mana harus dibuat tertulis dan wajib dituangkan pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata dan perjanjian tersebut dipegang oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pemilik usaha sesuai pasal 54 ayat 3 undang undang nomor 13 tahun 2003.

Dengan demikian bambang selaku anggota perpat kundur meminta agar pemilik toko master merubah system dikarnakan perusahaan tersebut masih dikecamatan Kundur bukan dijokja.Apapun alasannya Kabupaten Karimun memiliki peraturan daerah (Perda) terlalu berlebihan kalau Kecamatan Kundur harus mengikuti Peraturan dari Jogja, terang Bambang(Majid )

Check Also

Mantan Wako Batam, Ahmad Dahlan dan Sekda Batam Agussahiman saat menjadi saksi di sidang kasus korupsi dana Bansos untuk homor Guru TPQ Batam beberapa waktu lalu. Foto: Dok

Korupsi Dana Bansos Honor Guru TPQ, Hakim Nilai Mantan Wako dan Sekda Batam Ikut Bertanggungjawab

Tanjungpinang, sidaknews.com – Mantan Walikota (Wako) Batam Ahmad Dahlan dinilai pihak yang juga ikut bertanggungjawab …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>