Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Tuntut Lahan, Ratusan Warga Geruduk Kantor Wali Kota dan DPRD

Tuntut Lahan, Ratusan Warga Geruduk Kantor Wali Kota dan DPRD

Para pengunjuk rasa ketika berorasi di halaman kantor Walikota Tanjungpinang, Senini (23/2). Foto: Ist
Para pengunjuk rasa ketika berorasi di halaman kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (23/2). Foto: Ist

Tanjungpinang, sidaknews.com -Tidak terima pembangunan tembok pembatas di lahan sengketa antara sebuah perusahaan dan warga, ratusan warga melakukan unjuk rasa di kantor DPRD dan Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang Tanjungpinang, Senin (23/2).

Dalam orasinya, warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Pembebasan Lahan Terlantar (FPPLT) Kilometer 15 tersebut memprotes kebijakan pihak perusahaan.

“Kedatangan kami karena tidak terima lahan di wilayah Batu 15 Air Raja yang masih sengketa dicatut oleh perusahaan yang membangun tembok beton pada lahan terlantar,” kata Koordinator aksi demo, Muhammad Parkusnadi.

Dalam orasinya, pendemo yang mayoritasnya warga Air Raja Tanjungpinang Timur, meminta keadilan dalam sengketa lahan seluas 300 hektar yang telah dikelola warga selama 25 tahun.

Parkusnadi mengatakan, sengketa ini berawal, karena PT Citra Daya Aditya (PT CDA) juga mengaku memiliki izin Hak Guna Bangunan untuk tahun 1994 hingga 2024 bertindak sepihak dalam penguasaan lahan.

Sedangkan, menurut warga yang sudah lama melakukan pengelolaan lahan hingga ada bangun sekitar 100 rumah merasa haknya direbut oleh perusahaan tersebut.

”Warga tempatan sangat keberatan dengan tindakan PT Citra Daya Aditya. Setelah kami telusuri, alamatnya di Jakarta juga tak jelas. Kok malah membangun pagar tembok untuk membatasi lahan tersebut.

Sekitar 300 warga disana jelas keberatan. Karena selama ini ada yang sudah mengelola dan tinggal di lahan tersebut sekitar 20 tahun hingga 25 tahun,” kata Parkusnadi dalam orasinya.

Menurut, Yus sapaan Parkusnadi, menceritakan pada era Lurah Air Raja sebelumnya, kedua belah pihak telah melakukan pertemuan dengan PT CDA. Hanya saja, pertemuan tersebut dalam keadaan deadlock atau tidak ada titik temu.

Perusahaan yang mengklaim dan datang kembali beserta surat Hak Guna Bangunan (HGB) yang baru pada 2009 dengan klaim 27 hektare penggunaan tidak mampu memberikan peruntukan yang jelas atas lahan yang dipersengketakan.

Atas tindakan itu, warga yang sudah puluhan tahun tinggal menetap tidak sepakat. Alasannya, berdasarkan isi ketentuan hukum agraria yang berlaku. ”Kalau warga boleh dikatakan seb Kalau boleh kami berbuat kesaksian, sudah ada warga yang mulai tinggal di sana dari tahun 1988 sampai sekarang,” bebernya.

Warga yang tinggal di lahan tersebut, lamanya tinggal bervariasi, paling lama mulai tahun 1988 sampai sekarang. ”Disinalah kami membuat kesepakatan sebagai front perjuangan pembebasan lahan terlantar. Soalnya, kami tidak diajak berunding tapi langsung main buat pagar saja. Disana sudah ada RT dan RW-nya,” bebernya.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan dari anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, Maskur Tilawahyu menyambut aspirasi masyarakat tersebut dengan membuat surat rekomendasi agar PT CDA menghentikan kegiatan pemagaran di lahan warga. Setelah tuntutan di DPRD, aksi demo juga berlanjut di kantor Wali Kota Tanjungpinang.(Rindu Sianipar)

 

Check Also

Salah satu Sertifikat praktek kerja industri.

Siswa SMKN 1 Malili Lulusan 2016 Masih Ada Yang Belum Menerima Ijazah

Lutim, sidaknews.com – Beberapa siswa SMKN 1 Malili tahun ajaran 2016 lalu, tidak menerima ijazah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>