Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Walikota Siantar Diminta Tegas Non Jobkan Drs. Esron Sinaga.M.Si

Walikota Siantar Diminta Tegas Non Jobkan Drs. Esron Sinaga.M.Si

keterangan gambar Kantor BPPT Siantar jalan Melanthon Siregar diduga gudang Pungli.
keterangan gambar Kantor BPPT Siantar jalan Melanthon Siregar diduga gudang Pungli.

Siantar,Sidaknews.com – Banyak penilaian berbagai elemen sangat buruknya kinerja Kepala BPPT Kota Pematangsiantar, Drs.Esron Sinaga,M.Si yang mengeluarkan IMB – HO terhitung sejak Januari 2014 tidak dapat diterima kebenaranya bahkan Aspal.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar dengan bermodalkan Perwa 01 Tahun 2014 tentang IMB dan SK Walikota Nomor 800/001/I/WK-Thn 2014 tentang Tim Teknis Pemberian IMB yang menerangkan bahwa Kabid Verifikasi dan Perizinan BPPT bertugas selaku Koordinator.

Dengan beranggotakan Camat, Kabid Rekomendasi Izin Bangunan dan Pemanfaatan Ruang Distarukim, Kasubbid Pengendalian BPPT, Kasubbid Verifikasi BPPT, Kasubbid Pelaporan BPPT, kasei Rekomendasi IMB Distarukim, serta satu orang staff BPPT dan Distarukim.

Namun BPPT Kota Pematangsiantar yang beralamat dijalan Melathon Siregar Siantar Marihat dalam penerbitan IMB-HO sejak ditetapkanya Perwa dan SK Walikota tidak mengikut sertakan anggota tim satu orang pun dari Dinas Tarukim.

Tanpa adanya peran serta Dinas Tarukim dalam penerbitan IMB seharusnya bertugas sesuai fungsi yang diatur didalam Perwa 28 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dab Fungsi Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagai penerbit Advis Planning, Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan serta Gambar Permohonan yang bertanda tangan.

IMB sejak bulan Januari 2014 yang diterbitkan Drs.Esron Sinaga, M.Si menjadi potret kerakusan serta penyalah gunaan jabatan serta wewenang untuk kepentingan tertentu. Bahkan berdampak semakin seberawut tata kota akan banyak bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan serta berdiri dilahan Hijau maupun DAS.

Mardiana,SH Kabid Verifikasi dan Perizinan yang sering disapa dengan “BUNDA PERIZINAN” terlihat telah melanggar dan mengkangkangi Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Perizinan Terpadu Didaerah serta mengkangkangi Perwa 28 Tahun 2011, serta Lampiran SK Walikota Nomor 800/001/I/WK-Thn 2014.

Gagalnya penataan ruang kota Pematangsintar dikarenakan ulah sok penguasa Drs.Esron Sinaga,M.Si yang diprakarsai oleh Mardiana,SH mengeluarkan surat yang bukan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kredibilitas Walikota Siantar, Hulam Sitorus.SE saat ini dipertanyakan untuk bertindak dan menata bawahnya para SKPD yang bekerja tidak sesuai peraturan, alasan yang sering terdengar akan tidak bersedianya Walikota menonjobkan seorang pejabat eselon hanya rasa iba / kasihan.

Warga Siantar resah akan IMB aspal maupun bodong dan apabila adanya prosedur yang menyalah tak bisa dipungkiri semua pemilik IMB akan berbondong bondong mendatangi kantor BPPT serta meminta uang retribusi kembali karena sudah dibohongi.

Beberapa bangunan yang menyalah terlihat diberbagai sudut kota seperti terbitnya IMB Perumahan jalan Panei diatas DAS, IMB bangunan Ruko di persimpangan jalan Karo melanggar GSB, IMB rumah gandeng jalan Sudirman yang terlambat terbit, didapatinya gudang diberbagai tempat yang sesuai perda tidak diperuntukkan lokasi gudang, anehnya banyaknya bangunan pendirian Menara Telekomunikasi tanpa persetujuan warga dan Advis Plenning berkop surat BPPT dan tertanda tangan Camat setempat.

Alasan Ka. BPPT Kota Pematangsiantar melalui Kabid Verifikasi dan Perizinan, Mardiana,SH jauh hari sebelumnya menerbitkan IMB – HO khusus untuk Menara Telekomunikasi tanpa menyertakan tim dari Distarukim hanya sudah terbitnya SKB 4 Menteri tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Tidak mengertinya Ka.BPPT begitu juga dengan Kabid Verifikasi Perizinan akan Perwa, Permendagri yang masih aktif berlaku dengan mengkambing hitamkan SK Walikota yang nyata dilanggar menjadi pencitraan bobroknya instansi perizinan Kota Pematangsiantar.

R. Simbolon (35) warga kecamatan Siantar Sitalasari dijumpai dikediamanya, Rabu (24/9) pukul 10.00win merasakan dampak keserakahan Pemko Petangsiantar akan pendirian Menara Telekomunikasi / tower tanpa adanya persetujuan warga bahkan merasakan ancaman dari perusahaan pendiri tower.

“Layak lah pak Hulman Sitorus,SE mencopot jabatan Drs.Esron Sinaga,M.Si dari Ka.BPPT begitu juga dengan Mardiana,SH selaku Kabid Verifikasi yang menghalalkan segala cara tanpa mematuhi. Peraturan yang berlaku karena sudah disuguhi ikatan uang kertas merah” jelasnya.

“Masa Esron Sinaga akan menerbitkan IMB – HO PT. Padi Mekatel untuk bangunan tower jalan Komando Kelapa Dua -Bahkapul setelah warga nantinya akan mulai jenuh dan bosan padahal warga radius 90% tidak setuju dan sudah keluar Surat Penghentian pembangunan tower dari Setdako Nomor 503/5407/IX/2014 tertanggal 3 September 2014 dutujukan kepda Kakan Satpol PP selaku penegak peraturan tembusan ke Walikota, DPDRD, BPPT, Camat dan Lurah, apa tidak ada arti surat itu ya bukan kah surat Setdako sudah setara dengan surat Walikota” tegasnya.

Dilain tempat, Lis (36) warga Kecamatan Siantar Utara dijumpai dirumahnya, Rabu (24/9) pukul 13.35wib juga merasakan efek ketidak tahuan Mardiana,SH akan prosedur IMB-HO akan pendirian tower di jalan Sriwijaya kelurahan Melayu sangat mengancam hak hidup warga melihat mutu bangunan tidak efisien serta tidak adanya setuju dari warga.

” Kami warga Melayu yang sangat teranianya akan perilaku BPPT yang sudah meraup puluhan juta uang dari PT. Dayamitra Telekomunikasi tidak tau harus mengadu sama siapa bahkan surat penolakan kami sudah sampai kemana mana serta ke Walikota Siantar juga bahkan pasti sudah sampai tapi ga ada respon” kesalnya.

“Walikota Siantar tega menjual hak hidup layak, nyaman, aman serta jauh dari ancaman berkelanjutan warganya, mungkin karena sudah mendapat percikan uang dari pengusaha atau jangan jangan Bapak Hulman Sitorus selalu dapat setoran uang keamanan jabatan dari Esron Sinaga, makanya tidak mampu menonjobkan karena didudukan menjadi Ka.BPPT untuk mencetak uang” tuturnya.

Permasalahan akan dibalik terbitnya Perwa 01 Tahun 2014 tentang IMB dan SK Walikota Nomor 800/001/I/WK-Thn 2014 tentang Tim Teknis IMB yang disalah gunakan oleh Ka.BPPT Kota Pematangsiantar, Drs.Esron Sinaga,M.Si berkaloborasi dengan Kabid Verifikasi Perizinan BPPT, Mardiana,SH terlihat hanya untuk meraup uang dari pungutan liar diluar retribusi.

Sahata Situmorang,SH selaku Pemerhati Hukum dijumpai disalah satu cafe coffe Kota Siantar, Rabu (23/9) pukul 15.25wib membenarkan adanya kepentingan dibalik terbitnya SK Walikota 800/001/I/WK-Thn 2014, malah terlihat terkesan dipaksakan tanpa adanya uji kelayakan materinya.

“Walikota, Hulman Sitorus,SE harus secepatnya mencopot Drs. Esron Sinaga, M.Si dari jabatan strategis tersebut, supaya terlihat ketegasan kepemimpinanya pro kepada kepentingan rakyat” tegasnya

“Hanya satu kata yang perlu diungkapkan untuk Walikota Siantar ini, Copot dan Copot Esron Sinaga dari Perizinan” tutupnya.

Aliansi Rakyat Peduli Perizinan meminta dengan tegas supaya Walikota Pematangsiantar, Hulman Sitorus,SE dalam tempo waktu dekat mencopot bahkan menonjobkan Drs.Esron Sinaga,M.Si selaku Kepala Badan begitu juga dengan Mardiana,SH selaku kabid Verifikasi dan Perizinan BPPT Siantar.

“Mereka selalu mengandalkan SK Walikota tentang Tim Teknis IMB tapi mereka telah memperkosa bahkan melecehkan SK tersebut tanpa mengikut sertakan Distarukim untuk mengeluarkan IMB sejak bulan Januari 2014″ ujarnya.

“Kan tidak dapat dihanguskan Permendagri 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, kalau memang itu tidak di indahkan di hanguskanlah Permendagri tersebut, apa sekelas Kaban maupun kabid BPPT Siantar mampu meniadakan atau menghapus berlakunya” tegasnya.

“Sudah terlalu lemah seorang Walikota tidak mengerti dan memahami kinerja pejabat eselonya, jangan karena rasa kasihan tidak bersidianya Walikota menonjobkan dan mencopot si Esron Sinaga kan sudah mulai gawat perizinan di kota Siantar ini diterbitkan seenaknya, ditunjukkan lah bahwa pemerintah itu ada untuk memberikan pelayanan kepada rakyat bukan untuk dilayani toh” tambahnya.

“Lihatlah megahnya kantor BPPT dijalan Melanthon Siregar Pematangsiantar, ruang tunggu tamu aja menggunakan AC dari mana itu dibanding dengan ruang SKPD lainya bahkan di Siantar masih ada ruang kerja Kadis maupun Kaban yang tidak menggunakan pendingin, terlihat aktifitas di setiap gang kantor juga terkesan adanya proses setali dua uang, tapi apa daya mana tau mereka di instruksikan untuk menciptakan uang” tutupnya.(SyamP)

Check Also

Ketua Umum FSI Qalbun Salim (kanan) menyerahkan hasil penggalangan dana kepada Ketua FSLDK kepulauan Riau (kiri).

Peduli Somalia, FSI STIE Pembangunan Tanjungpinang Galang Dana

Tanjungpinang, sidaknews.com – Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen, Mahasiswa di STIE Pembangunan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>