Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Zaenab Membandel, Kohar Ancam Tahan

Zaenab Membandel, Kohar Ancam Tahan

Rumah Sakit Umum Daerah Daya
Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makasar.

MAKASSAR,Sidaknews.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Kohar mengisyaratkan menahan dr Zaenab, mantan Direktur Utama RS Daya Makassar, karena dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

Zaenab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RS Daya dan ia diperintahkan mengembalikan kerugian negara Rp 1,5 miliar.

“Intinya belum ada pengembalian kerugian negara sampai sekarang. Kita lihat saja nanti, kan Anda sudah tahu bagaimana prosesnya kalau kerugian negara tidak dikembalikan,” tandas Kohar seusai shalat Jumat di Kantor Kejati Sulsel, Jumat (28/3).

Menurut Kohar, pihaknya telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat mengenai kasus ini.
“Kita segera melaksanakan tindakan selanjutnya. Jadi kita tunggu saja,” ucapnya.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua tersangka. Selain mantan Direktur RSUD Daya dr Zaenab, penyidik juga menetapkan tersangka lainnya dari pihak rekanan yakni Direktur CV Berkah, Burhanuddin.

Zaenab dalam proyek ini punya lebih dari satu peran. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Fakta ini terkuak setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya. Zaenab sendiri tidak membantahnya.

Dalam keterangannya di hadapan penyidik beberapa waktu lalu, Zaenab mengakui jika ia mempunyai banyak peranan dalam proyek ini, diantaranya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas peranannya itu, Zaenab diketahui terlibat dalam kegiatan yang merugikan keuangan negara.

Diketahui, Kejati dalam perkara ini menemukan adanya pelanggaran seperti penyusunan harga perkiraan sementara (HPS) untuk kelengkapan pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan ketentuan harga standar. Akibatnya, HPS melewati pagu anggaran dan menimbulkan kemahalan harga dalam pengadaan alat kesehatan tersebut.

Pada RSUD Daya Kota Makassar, pada tahun 2012 lalu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3,9 miliar yang bersumber dari APBD Makassar untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

Hasil pengumpulan data dan bahan keterangan yang dilakukan tim penyelidik ditemukan adanya kemahalan harga atau terjadi mark up.

Proyek ini dikerjakan oleh dua rekanan yakni kontrak kerja dengan CV Mandiri Alkesindo untuk pengadaan 15 item alat kesehatan dan penunjang kerja praktik kedokteran sebesar Rp 2,7 miliar.

Kontrak lain dikerjakan oleh CV Berkah untuk pengadaan 47 item peralatan rumah sakit dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar. Beberapa item alat kesehatan yang diduga pada proses pengadaannya terjadi kemahalan harga adalah ranjang, peralatan untuk perawatan penyakit dalam, peralatan ruang gawat darurat (UGD), alat pasien monitor hingga pengadaan ranjang dan paket ranjang lainnya.(BKM)

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *