Menang Dalam Perkara Gugatan, Christina Djodi Mengaku Belum Menerima Haknya

0
199
Djodi Wirahadikusuma.

Tanjungpinang,sidaknews.com – Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2015 yang memenangkan Christina Djodi dalam perkara melawan hukum yang menggugat beberapa oknum pejabat Kepri c/q Walikota Tanjungpinang dan sederet pejabat lainnya, seharusnya Christina Djodi berhak atas sejumlah ganti rugi. Namun hingga kini ganti rugi atas perintah putusan Mahkamah Agung sebesar Rp1.980.000.000 dan para oknum terkait lainnya masing-masing Rp.4.569.000 tersebut belum juga direalisasikan.

“Saya tidak tahu lagi kelanjutan perkara ini karena hingga kini keputusan perkara ganti rugi itu belum terealisasikan. Bahkan saya dengar kabar ada ganti rugi pada lahan itu. Namun saya tidak pernah terima uang ganti rugi, jika itu sudah di clear-kan saya tidak tahu apakah ada pihak yang memalsukan tanda tangan saya,” kata Djodi Wirahadikusuma selaku suami Cristian, Jum’at (23/4/21).

Ia menjelaskan kronologis perkara tersebut dimana Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjungpinang memutuskan perkara perdata gugatan nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.TPI Cristina Djodi sebagai penggugat pada tanggal 16 Januari 2014 mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanah milik DjodiBeberapa oknum pejabat Kepri yang digugat Cristina Djodi, yang masih menjabat pada saat itu yaitu Gubernur Provinsi Kepri Cq Walikota Tanjungpinang, Seketaris Daerah Kota Tanjungpinang, Kepala Kantor Dinas PU, Kepala Satpol PP kota Tanjungpinang dan beberapa anggota Dewan, Camat Tanjungpinang Timur, Kabag Hukum dan HAM, Lurah Air Raja, ketua RT dan RW Kelurahan Air Raja jl Baru KM 8 Kota Tanjungpinang beserta direktur PT Senggarang Indah.

Sebelumnya, pada tanggal 5 Februari 2013 penggugat mengemukakan duduk perkara, Tentang kepemilikan dan pemegang sertifikat hak milik nomor 892 tahun 2004 yang diterbitkan oleh BPN Kota Tanjungpinang, dalam surat ukur tanggal 8 Desember 2003 nomor : 0576/Air Raja/2003 seluas 19.962 Meter Persegi terletak di desa kelurahan Air Raja dahulu batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang dibeli Cristina Djodi dari Diana Sulastri seharga Rp 60 juta dihadapan PPAT Augi Nugroho Hartaji SH tercantum pada akte jual beli nomor 340/2006.

Dan pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan dan seijin Cristina Djodi pihak penguasa saat itu membuat jalan melalui tanah miliknya dengan memotong bagian Utara hingga luas tanah miliknya berkurang sekitar 2.475 meter persegi.

“Pada saat itu oknum pihak terkait membuat jalan di atas lahan milik saya, Maka atas inisiatif sendiri saya tahun 2010 memasang pagar kayu di sekeliling tanah milik saya, namun itupun di bongkar paksa,” ungkap Djodi Wirahadikusuma mengingatkan publik kota Gurindam atas peristiwa yang sempat bikin heboh tersebut.

Pembuatan jalan dikerjakan melalui tanah masyarakat tersebut, menurut dia dilakukan tanpa berkoordinasi dan tanpa melakukan pembebasan lahan khususnya tanah milik Djodi. Mirisnya, lanjut Djodi, diatas lahan miliknya tersebut terdapat kandungan batu bauksit yang dijual sejumlah oknum kepada salah satu perusahaan tambang tanpa seijin pihaknya.

Atas kejadian itu Cristian Djodi, mengaku, mengalami kerugian sebesar Rp.1.980.00.000 dan kerugian tanah yang diambil dan dipotong untuk jalan sebesar Rp 247.500.000 dan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan selama dari tahun 2009 hingga 2013 bila dihitung sewa 1 tahun Rp50.000.000 dikali 4 tahun Rp200.000.000.

” Dan hasil putusan dalam rapat permusyawaratan selaku ketua Majelis hakim R Aji Suryo pada sidang terbuka untuk umum tanggal 16 Januari 2014 memutuskan menghukum tergugat yaitu Walikota Tanjungpinang pada saat itu menjabat membayar ganti rugi sebesar Rp 1.980.000.000 dan para oknum terkait lainnya masing-masing Rp.4.569.000″ ujarnya.

Sekedar mengingatkan, pada Tahun 2013 pada putusan perkara perdata penggugat menang, tahun 2014 di Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara banding perdata walikota dkk melawan Cristina Djodi di tolak dan pada tahun 2015 Mahkamah Agung dalam putusan perkara kasasi perdata juga menolak permohonan kasasi dari para pemohon. Namun hingga kini ganti rugi itu belum juga terealisasikan.

Pada tahun 2015 itu juga Djodi Wirahadikusuma merasa di interfensi pada putusan perdata di MA dinyatakan menang dan putusan PTUN dinyatakan sah lahan tersebut miliknya. Namun pihak polres Tanjungpinang menerima laporan Robert tentang pemalsuan surat tanah yang dikuasai Djodi. Robert saat itu di seponsori orang nomor dua di jajaran Polda Kepri saat itu dan akhirnya Djodi ditahan sebagai tersangka pemalsuan surat tanah dan di vonis 5 bulan penjara, namun hanya menjalankan 3 bulan 15 hari kurungan karena tidak cukup bukti meyakinkan Djodi sebagai Tersangka.

“Pada saat itu pengacara saya yang dari Bali itu membela saya, bahwa saya belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena saksi lurah yang mengetahui status lahan itu belum bisa dijadikan saksi karena mengalami sakit truk saat itu dan saya dibebaskan,” kenangnya.

Ketum LSM Investigation Coruuption Transparan Independen (ICTI) Kuncus yang mengetahui jalannya perkara itu dari awal juga menduga adanya pembebasan lahan itu, namun pembayaran uang pembebasan lahan itu diberikan kepada siapa tidak jelas dan diduga adanya permainan soal pembebasan tanah itu.

” Kita akan telusuri kemana dana ganti rugi itu. Jika memang ada penggantian rugi atas tanah itu kepada siapa diberikan. Karena Djodi selaku pemilik lahan mengaku hingga kini tidak pernah menerima. Disini di duga adanya oknum yang bermain,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here