Iskandarsyah: Pemprov Kepri Dihimbau Teruskan Perjuangan PI 10 Persen Dengan Refresh ke SKK Migas

0
65
Wakil Ketua DPW PKS Kepri, Iskandarsyah.

Tanjungpinang,sidaknews.com – Wakil Ketua DPW PKS Kepulauan Riau (Kepri), Iskandarsyah menghimbau Pemprov segera merefresh kembali terkait perjuangan Kepri untuk memperoleh PI 10% saham blok Migas Natuna Anambas ke SKK Migas, Minggu (02/05/2021).

Hal ini sesuai dengan Permen ESDM no 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participating interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Meskipun Pemprov dan Pansus DPRD lagi membahas ranperda tentang status BUMD perusda atau perseroda, Perjuangan PI harus tetap di lanjutkan segera.

Informasi yang diterima Iskandarsyah bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan asal Singapura, AWE Holdings Singapore Ltd yang mengambil alih dari PT. Santos.

” Tujuan pertemuan kedua pihak itu adalah membahas revisi pengembangan (PoD) Lapangan Ande-ande Lumut Blok Northwest Natuna. Tentunya Pemprov bersama BUMD Kepri harus mengupdate dan tetap mengejar potensi PI 10% ke pemerintah pusat melalui SKK Migas Kementrian ESDM RI, ” Ujar Iskandarsyah saat ditemui awak media tadi siang.

Masih sambungnya, Potensi yang diperoleh oleh pemerintah Kepri melalui BUMD adalah lebih kurang 84 Milyar perbulan atau lebih kurang 1 Triliyun pertahun untuk 1 blok Ande-ande Lumut.

Ada potensi lebih kurang 15-19 blok Migas Natuna Anambas ke depan. Tentunya, Luar biasa jika benar benar serius untuk juga berkonsentrasi dan fokus ke PI 10%. Jika satu blok saja berpotensi 1 T pertahun, Apalagi nanti ada 15-19 blok ke depan yang akan di kelola. Kepri PAD-nya luar biasa.

Perjuangan untuk mendapatkan PI 10 persen dari SKK Migas sudah dilakukan dari zaman Gubernur, H.M.Sani, Dirintis tahun 2013-2014 sebelum di keluarkan aturan yang baru permen ESDM no 37 tahun 2016.

” Harapan kepada Pemprov mampu mewujudkan ini. Kita bangga jika Gubernur Kepri berhasil dan mampu mensejahterakan masyarakatnya dan ini harus didukung penuh. Dasar hukum perjuangan dan tuntutan terkait PI jelas dan bukan di awang – awang karena regulasi jelas dan beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Timur sudah berhasil, ” Tambahnya lagi.

Perlu disampaikan bahwa dulunya di Indonesia pioneer awal berjuang untuk mendapatkan PI 10% adalah Pemprov Jawa Barat (Jabar) melalui BUMD PT Migas Hulu Jabar dan Pemprov Kepri melalui BUMD PT Pembangun Kepri North West Natuna. Namun, yang berhasil adalah Pemprov Jabar mendapatkan PI 10% pada wilayah kerja offshore North West Java (ONWJ).

Menurutnya, Pemprov Kepri belum berhasil mungkin banyak sebabnya tapi perjuangan untuk mendapatkannya tidak boleh berhenti. Ia yakin Gubernur dengan back ground ekonomi dan pernah berhasil membangun Kabupaten Bintan, adalah modal besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal. (Alek)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here