Marataman Siregar Beberkan Dugaan Suap ‘Ketok Palu’ LKPJ Walikota Padangsidimpuan

0
89
Anggota DPRD kota Padangsidimpuan H.Mataman siregar saat melakukan wawancara dengan media.

Sidimpuan,sidaknews.com – Dugaan kasus Suap LKPJ Walikota Padangsidimpuan bukan lagi menjadi isu belaka ditengah masyarakat atau desas desus semata kini kasus tersebut sudah ditangani kepolisian dan di laporkan Anggota DPRD kota Padangsidimpuan H.Marataman siregar.

Lewat salah satu program media ternama di chanel youtobe, Politisi partai Hanura itu blak-blakan soal suap yang di alaminya.

Marataman menyebutkan langkah untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Padangsidimpuan sebagai pintu masuk untuk mengungkap aktor di balik suap yang di Alaminya.

“Tentu, inilah pintu masuk saya karena dalam kasus itu ada beberapa saksi dan barang bukti sejumlah uang jutaan rupiah sudah di serahkan ke penyidik tipikor, kalau soal perkembangannya, sekarang ini seperti main biliar ini dek, saya tembak bola lima bisa kena bola lima belas,” ungkap H Marataman Siregar dalam wawancara via zoom, Sabtu (1/5/2021) malam kemarin.

Sebagai anggota DPRD Padangsidimpuan selama 4 periode, H Marataman merasa ada yang tidak beres dengan internal DPRD. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di DPRD selama dipimpin Ketua DPRD priode sekarang.

“Puncaknya ketika LKPJ Wali kota Padangsidimpuan disebut H Marataman sebagai LKPJ abal-abal”.

Pernyataan itu bermula dari kerja Pansus LKPJ di kota Sibolga. Rapat Pansus awalnya berjalan normal dan dihadiri Sekda, Kabag Tapem dan Ketua Baperlitbang (Bapeda), perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas pendidikan serta Asisten I Pemerintah.

Lanjut Marataman siregar sidang dibuka pukul 18 Wib sore oleh Ketua Pansus Ahmad Maulana kemudian berlanjut di bawah arahan H Marataman sekali wakil ketua Pansus. Lalu ada proses tanya jawab seputar LKPJ tersebut. Namun SKPD yang hadir tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Anggota DPRD sehingga sidang diskor.

Faktanya, setelah diskor, sidang tidak pernah lagi berlanjut sampai sekarang, Lalu keesokan harinya muncul rekomendasi yang diminta untuk ditandatangani.

“Saya harus menandatangani yang saya tidak tahu apa isinya dan belum dibahas lebih lanjut. Makanya saya tidak mau. Dan ada tiga anggota DPRD yang lain yang tidak mau,” cetusnya.

Lalu dari 9 anggota Pansus, 5 orang menandatanganinya, sehingga bergulirlah LKPJ ke sidang paripurna. Sidang tersebut berlangsung pada 26 Maret 2021 yang dipimpin Ketua DPRD Siwan Siswanto dan dihadiri Wali kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution.

Tak berselang lama, muncullah statemen H Marataman Siregar di salah satu media yang menyebut LKPJ wali kota Padangsidimpuan sebagai LKPJ abal-abal.

“Setelah pernyataan itu, saudara Ahmad Maulana datang untuk melakukan lobi-lobi termasuk kepada saya dan menawarkan uang. Katanya, menurut pimpinan (DPRD,red), abang saja yang mendapat. Yang tiga orang jangan,” jelasnya, sambil menirukan ucapan si pemberi.

Sempat Tiga Kali Ditawari namun ditolak

Ia mengaku tiga kali ditawari tapi tidak mau. Sampai akhirnya Ahmad Maulana mendatangi rumahnya dan mereka bertemu di sebuah cafe dekat rumahnya. dan Ahmad Maulana Harahap menyerahkan uang sebanyak Rp4,5 juta.

H Marataman tak spontan menerimanya. Ia menelpon Ali Hotmatua Hasibuan dan Noni Paisa. Ali datang pada malam itu dan sempat menanyakan soal untuk apa uang tersebut diberikan. Namun ia mengambilnya senilai Rp1 juta. Noni Paisa tidak bisa datang malam itu.

“Noni Paisa bilang besoklah tulang. Hari itu tanggal 11 (April), besoknya 12,” terangnya.

Lalu muncullah pernyataan Marataman di grup whatapps DPRD Padangsidimpuan yang kemudian menjadi heboh karena ada yang menyebarluaskan. Di tengah kehebohan itu, H Marataman dan tiga anggota DPRD lainnya mengembalikan uang tersebut.

“Saya anggap ini uang suap. Jadi saya kembalikan. Tujuan saya nanti kan terungkap lebar. Jadi kami menyerahkan kepada penyidik yang nantinya untuk menelusuri sumber uang tersebut,” tuturnya.

Jika dilihat dari jumlahnya, uang senilai Rp1 juta hingga Rp 1,5 juta cukup kecil dibandingkan gaji anggota DPRD yang rata-rata di atas Rp30 juta.

Namun Marataman tidak melihat hal itu, karena bisa saja jika diakumulasikan ke atas jumlahnya cukup besar. “Kita tidak tahu bagaimana hulunya,” ujar Marataman.

“Dari mana hulunya, itu kan nantinya pengembangan,” tambahnya.

Sebelumnya Marataman melaporkan kasus Suap ini (21/4/2021) lalu berdasarkan nomor STPL/B/114/IV/2021/SPKT POLRES PSP POLDA SUMUT. (*/sabar)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here