Sabtu , 25 Mei 2019
Home » Berita Foto » Bupati Madina Tandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan BPN

Bupati Madina Tandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan BPN

Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution tandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (14/5/2019).

Madina, sidaknews.com – Bupati Mandailing Natal (Madina), Drs Dahlan Hasan Nasution tandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (14/5/2019).

Penandatangan kerjasama  antara Pemkab Madina dengan kantor BPN Madina ini dilaksanakan di ruang rapat Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, disaksikan Ketua KPK, Agus Rahardjo, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah para Wali Kota dan Bupati se-Sumut, kepala BPN Sumatera Utara, Direksi dan komisaris BUMD

Pada kesempatan itu turut juga dihadiri, Sekda, Drs. Sahnan Batubara, Kepala BPN Madina, A. Rahim Lubis, Inspektorat dan DPKAD.

Tujuan penandatangan perjanjian kerjasama tersebut untuk pendaftaran tanah, penanganan permasalahan aset tanah, pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bupati Mandailing Natal kepada wartawan menyampaikan, Pemkab Madina menyambut baik perjanjian kerjasama antara Pemkab Madina dan kantor BPN Madina tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama itu ada dua hal yang disepakati yakni penyamaan sistem yang dalam pengunaan BPHTB dan penyamaan sistem dalam aplikasi  biaya perolehan tanah dan bangunan serta pengamanan aset tanah dan bangunan Pemkab Madina.

“Untuk kemajuan daerah terutama dalam pemungutan BPHTB akan menambah PAD Madina ke depan,” katanya.

Selain itu pengamanan aset tanah Pemkab terutama tanah perkantoran, sekolah dasar dan SMP, puskesmas dan pustu dan penggunaan dinas lainnya yang diberikan dengan Hak Pakai Khusus dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk kepentingan dinas.

Sementara itu, Kepala BPN Madina, A. Rahim Lubis yang dikonfirmasi melalui selulernya menyampaikan, menyambut baik perjanjian kerjasama ini karena dinilai akan berdampak pada pendapatan asli daerah yang berasal BPHTB dan aset tanah Pemkab Madina.(Putra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *