Selasa , 25 Juni 2019
Home » Berita Foto » Bupati Resmikan Pencanangan Zona Integritas WBK Pengadilan Negeri
'

Bupati Resmikan Pencanangan Zona Integritas WBK Pengadilan Negeri

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK, Selasa (5/3) di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun.

Karimun, sidaknews.com– Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, pencanangan zona integritas oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, dinilai sejalan dengan apa yang telah lebih dulu dilakukan Pemkab Karimun.

Sebagaimana saat proses pelantikan pejabat eselon IV, III dan II, yang disejalankan dengan penandatanganan pakta integritas dan sebelumnya wajib dibaca poin per poin.

“Seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Karimun juga telah menyatakan perang terhadap korupsi. Hal itu telah dibuktikan saat peringatan hari anti korupsi, ditandai dengan melakukan aksi penandatanganan saat apel bersama, diikuti elemen masyarakat dan FKPD di Coastal Area beberapa bulan kemarin,” ujar Rafiq saat meresmikan pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Selasa (5/3).

Dikatakan Rafiq, realisasinya di lapangan saat ini dinilai cukup baik. Hal itu dapat dilihat kondisinya hingga saat ini. “Bahkan rekan-rekan media pun dapat ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Karimun,” kata Rafiq.

Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Atmoko mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas difokuskan kepada wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun.

“Setelah pencanangan ini, kedepan kita akan kedatangan tim pengawas eksternal untuk melakukan evaluasi. Yang ditunjuk langsung dari Menpan RB melalui kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan Umum MA Republik Indonesia,” ujar Joko.

Dikatakan Joko, program yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah, penyempurnaan fasilitas-fasilitas yang ada, terutama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ada akan lebih dimaksimalkan.

“Jadi semua layanan tidak ada hubungan lagi dengan pegawai-pegawai dari pengadilan maupun hakim-hakim. Semua pelayanan masyarakat dilayani di PTSP kami.

Selain itu di PTSP, kami juga ada indeks kepuasan masyarakat, yang semua pihak boleh memilih apakah pelayanan kami puas, tidak puas atau kurang. Silahkan berikan penilaian, kami akan tetap terima apapun yang diberikan. Dan akan kita jadikan sebagai pemacu menuju wilayah bersih, bebas korupsi dan wilayah bersih melayani,” pungkasnya. (Ali)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *