Sabtu , 25 Mei 2019
Home » Berita Foto » Bupati Soekirman Tandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Pemkab Sergai Tahun 2019

Bupati Soekirman Tandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Pemkab Sergai Tahun 2019

Bupati Sergai Ir H Soekirman melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 bersama dengan Sekdakab dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sergai bertempat di Aula HT Rizal Nurdin Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (18/3)

Sergai, sidaknews.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) menandatangani dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 bersama kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab) di aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (18/3).

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekdakab Drs Hadi Winarno MM, para Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD se-Sergai.

Dalam sambutannya Bupati Sergai Ir H Soekrman menyampaikan bahwa perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan tertinggi yaitu Bupati, yang diarahkan kepada pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk melaksanakan program kegiatan disertai dengan indikator kinerja.

Disebutkan Bupati, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas dan fungsi dan sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, imbuh Soekirman.

Diingatkan Bupati, Pimpinan SKPD harus menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Kemudian sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja ini tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi OPD, sesuai dengan indikator yang terukur dan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD. Oleh sebab itu diharapkan agar SKPD dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian indikator kinerja, ungkap Bupati.

Untuk itu, kedepannya melalui perjanjian kinerja ini, yang juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kita berharap dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Bertuah Negeri Beradat, pungkas Bupati Soekirman. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *