Selasa , 25 Juni 2019
Home » Berita Foto » Dewan Soroti Pembayaran Retribusi Sampah Diduga Tanpa Kwitansi

Dewan Soroti Pembayaran Retribusi Sampah Diduga Tanpa Kwitansi

Slah satu toko grosir yang berada di pasar Lingga Tiga, Kecamatan Rantau Selatan

Labuhanbatu, sidaknews.com – Diduga hampir dua tahun, sejumlah pemilik toko maupun usaha di Pasar Lingga Tiga, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu membayar retribusi sampah, namun diduga tak pernah mendapat tanda bukti kwitansi dari pemungut.

Hal tersebut, diungkapkan salah seorang pedagang toko grosir bahan makanan di pasar tersebut. Dia mengaku dipungut retribusi sampah tanpa menerima bukti kwitansi atau tanda terima lainnya.

“Kami setiap bulannya, dipungut uang kebersihan oleh orang yang mengangkat sampah di depan toko kami. Mereka minta uang sebesar Rp. 25 ribu tapi, gak ada tanda bukti (kwitansi-red) pungutan itu,” ungkap pedagang yang tak mau namanya disebutkan kepada wartawan, Minggu (12/5) kemarin.

Dia juga mengatakan bahwa, pengutipan uang sampah tersebut sudah berjalan lebih kurang dua tahun. Meski tidak diberi bukti kwitansi setiap penagihan, hal tersebut tidak menjadi permasalahan buatnya.

“Biasanya yang minta uang sampah kemari, orangnya agak tua, yang biasa mengangkut sampah dari depan toko kami, yang mengaku dari salah satu dinas,” tambahnya.

Sementara, pemilik toko pakaian, Br Harahap yang berjualan bergandengan dengan toko grosir makanan tadi juga mengaku dipungut uang kebersihan sebesar Rp 20 ribu setiap bulannya.

“Kami setiap bulannya membayar Rp 20 ribu untuk uang sampah. Namun, kami juga tidak pernah diberikan kwitansi atau tanda bukti bayar retribusi sampah tersebut,” pungkasnya.

Sampai berita ini dilansir, dihubungi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu H.Kamal Ilham belum berhasil  dikonfirmasi terkait hal ini. Meskipun sudah dicoba menghubungi ke nomor pribadinya, namun belum dijawab.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Labuhanbatu Budiono mengatakan, jika dugaan tersebut benar adanya sebagaimana pengakuan beberapa pedagang tersebut, hal itu sangat disayangkannya.

“Kalau benar terjadi seperti itu, caranya itu tidak benar tidak sesuai Perda. Retribusi sampah itu harus dilakukan oleh petugas dengan memberikan karcis yang diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu,” ujarnya,

Dikatakannya, jika benar oknum petugas tersebut dari sebuah dinas melakukan penagihan retribusi sampah tanpa karcis, ia menilai hal tersebut bertentangan dengan prosedur maupun Perda.

“Itu kan sudah tidak sesuai dengan amanah Peraturan Daerah (Perda). Disitu, juga terindikasi adanya oknum yang diduga memperkaya diri sendiri,” sebutnya.

Atas hal ini, Budiono meminta kepada Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe agar menertibkan oknum yang melakukan pengutipan yang diduga di luar prosedur tersebut.

“Diminta Plt Bupati Labuhanbatu mengambil tindakan tegas terhadap oknum petugas yang melakukan pengutipan retribusi tidak sesuai Perda,” katanya. (Dody)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *