Rabu , 26 Juni 2019
Home » Berita Foto » DPP MK Tanggapi Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa oleh GERAM Paluta

DPP MK Tanggapi Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa oleh GERAM Paluta

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan GERAM Paluta saat berunjuk rasa di depan kantor Kejari Paluta kemarin. Foto: Febri

Paluta, sidaknews.com – Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa (GERAM) Padang lawas utara (Paluta), Kamis (23/5/2019) berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Paluta dan Kantor Inspektorat Paluta.

Aksi tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan instansi dan lembaga-lembaga hukum di Jakarta. Salah satunya dari pengurus DPP Mahkamah Keadilan (MK) di Jakarta.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan bertujuan meminta pihak Kejari Paluta agar mengusut laporan Geram Paluta terkait kasus dugaan penyelewengan Dana Desa untuk Desa Sipirok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Paluta, Provinsi Sumatera Utara tahun 2018.

Ketua Umum DPP Mahkamah Keadilan Banua Sanjaya Hasibuan,S.H,MH menilai, Kejari Paluta dan Inspektorat Paluta terkesan lamban dalam menangani laporan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa tersebut oleh Geram Paluta.

“Kami melihat berita aksi unjuk rasa mahasiswa itu di televisi, kasus itu dilaporkan tanggal 10 Mei 2019 kemaren, kok baru ditindak lanjuti setelah mahasiswa unjuk rasa semalam,” ungkap Banua Sanjaya didampingi Sekretarisnya, Pitra Romadoni Nasution,SH,M.H kepada wartawan, Jumat (24/5/2019).

Lebih lanjut, Banua Sanjaya mengatakan, dari analisis pandangan hukumnya dengan dasar dokumentasi-dokumentasi indikasi serta kronologis yang disampaikan Ketua GERAM Paluta, Sandi Kurniawan Harahap ke DPP MK bahwa penggunanaan dana desa tersebut diduga bermasalah.

“Yang jelas tidak ada alasan Dana Desa tidak dikerjakan, kalopun tak dikerjakan tahun kemaren, tidak boleh ditarik uangnya dari rekening desa.

Seharusnya itu disilpakan dong, jangan dipegang pihak oknum pengelola. Itu dana APBN loh. Uang Negara dan bukan uang masyarakat, jadi Undang-Undanglah  yang mengatur pengelolaannya, bukan sesuka hati membuat aturan, misalnya dengan alasan atas persetujuan masyarakat,” jelas Banua.

Tidak hanya itu, sambung Banua, pihaknya telah menyampaikan seluruh salinan dokumen laporan GERAM Paluta tersebut ke Kejaksaan Agung RI dan juga ke Kementerian Desa RI serta meminta Kejaksaan Agung RI agar mengingatkan Kepala Kejari Paluta dan juga Inspektur pada Inspektorat Paluta terkait laporan GERAM Paluta tersebut.

“Sudah jelas ini ada laporan indikasi penyelewengan pada penggunaan dana desa tersebut. Kita minta segera ditangani,” jelas Banua.

Sementara itu, Kepala Kejari Paluta maupun Inspektorat Paluta belum berhasil dihubungi terkait tanggapan yang disampaikan DPP MK soal  penanganan laporan GERAM Paluta tersebut.

Namun, sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah melakukan aksi selama kurang lebih satu jam, akhirnya ratusan massa Mahasisswa GERAM Paluta diterima oleh Kepala Kejari Paluta yang diwakili Kasi Intel Kejari Paluta Sutan Sinomba Parlaungan Harahap,SH.

Ia mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan mahasiswa GERAM tersebut dan akan menyurati Inspektorat Paluta pada hari ini juga.

“Kita  akan mengusutnya jika ternyata terbukti dengan valid dan kongkrit. Hari ini juga akan kita sampaikan suratnya ke APIP yakni pihak Inspektorat Paluta,” jelas Sutan kepada massa Mahasiswa.

Usai aksi, Sutan juga menyampaikan kepada wartawan jika pihaknya akan segera mengusut kasus dugaan penyelewengan dana desa tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Yang jelas kita akan memproses laporan ini dan segera memanggil Plt Kades Sipirok, Camat Portibi dan pihak Dinas Pemdes Paluta sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” terang Sutan. (Febri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *