Sabtu , 25 Mei 2019
Home » Kepri » Anambas » Empat Fraksi DPRD Anambas Setujui Pemekaran Kecamatan Kute & Pembentukan BPBD

Empat Fraksi DPRD Anambas Setujui Pemekaran Kecamatan Kute & Pembentukan BPBD

Penyampaian Naskah Ranperda Oleh Wakil Bupati KKA kepada Ketua DPRD KKA.

Anambas, sidaknews.com – Setelah melalui perjuangan selama 7 tahun, akhirnya pembentukan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) disetujui oleh Pemerintah Pusat. Tindak lanjut dari proses tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA, menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembentukan Kecamatan Kute Siantan, bertempat di Ruang Rapat DPRD KKA Lantai I, Kamis (09/05/2019).

“Sebagai tindak lanjut dari proses pembentukan Kecamatan Kute Siantan, DPRD KKA menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Penjelasn Ranperda Pemekaran Kecamatan Kute Siantan oleh Bupati KKA yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati KKA,” kata Ketua DPRD KKA, Imran saat membuka Rapat Paripurna tersebut.

Pidato Penjelasan Ranperda Pemekaran Kecamatan Kute Siantan tersebut disampaikan oleh
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra menyampaikan bahwa, usulan pemekaran Kecamatan Kute Siantan tersebut saat ini sudah dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat.

“Ranperda ini disampaikan mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Nomor : 138.2/1892/BAK yang menugaskan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bahwa Pemda KKA dapat menindaklanjuti proses pembentukan Kecamatan Kute Siantan,” kata Wan

Wan menyebutkan bahwa dapat direalisasikannya pembentukan Kecamatan Kute Siantan tersebut melalui celah Kawasan Strategis Nasional (KSN). Mengingat terdapat Pulau Tokong Berlayar yang merupakan pulau terluar yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kute Siantan sebagai persyaratan pemekaran.

“Terdapat Pulau Tokong Berlayar dalam wilayah Kecamatan Kute Siantan sebagai pulau terluar yang menjadi kepentingan Strategis Nasional. Itulah persyaratan yang memungkinkan untuk dilakukan pemekaran Kecamatan Kute Siantan,” sebut Wan.

Dalam rapat paripurna tersebut, selanjutnya ada pandangan umum fraksi terhadap Ranperda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya sudah disampaikan Pemerintah daerah kepada DPRD KKA. (Edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *