Senin , 15 Oktober 2018
Home » Berita Foto » Fantastis, Kerugian Negara Mencapai Rp800 Juta

Fantastis, Kerugian Negara Mencapai Rp800 Juta

*Hasil Audit BPK, Terkait Miringnya Bangunan Pelantar, Proyek Penataan Kawasan Balai Adat Penyengat 2017

Proyek Penataan Kawasan Balai Adat Penyengat 2017

Tanjungpinang, sidaknews.com – Sejak berguliur dan di laporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, oleh LSM ICTI Propinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau belum lama ini melakukan audit terhadap Proyek Kegiatan Penataan Kawasan Balai Adat Pulau Penyengat tahun 2017, yang dikerjakan PT. Buana Mitra Graha, melalui APBD Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai kontrak Rp5,6 Milyar, hasilnya sungguh mengejutkan, ditaksir kerugian Negara hampir Rp800 juta, dengan rekomendasi pelantar yang miring dibongkar dan dilakukan pekerjaan kembali.

Demikian keterangan yang dapat media ini himpun dari sumber yang dapat dipercaya dan minta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurutnya berkas LHP BPK RI perwakilan Propinsi Kepulauan Riau atas Proyek Kegiatan Penataan Kawasan Balai Adat Pulau Penyengat tahun 2017 tersebut sudah di meja Gubernur Propinsi Kepulauan Riau.

“ LHP nya sudah di meja gubernur bang, “ terangnya ketika media ini coba menelisik jauh mempertanyakan hasil audit BPK tersebut. Bahkan menurutnya, telah juga dihitung kerugian negaranya, hampir Rp800 juta.

Sementara itu, terpisah Kuncus, ketua LSM ICTI Kepri, ketika diminta tanggapanya terkait temuan BPK tersebut, membenarkan bahwa dari hasil penyelusuran lembaganya, BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan audit terhadap Proyek Kegiatan Penataan Kawasan Balai Adat Pulau Penyengat tahun 2017, dengan beberapa rekomendasi tentunya.

Terpenting menurut Kuncus adalah pertanggungjawaban dan kepatuhan atas rekomendasi tersebut. Dan pihak terkait, menurut Kuncus, adalah PT. Buana Mitra Graha selaku pelaksana Kegiatan, maupun Dinas PUPR Propinsi Kepulauan Riau, dituntut tanggung jawabnya untuk patuh dan taat terhadap rekomendasi BPK tersebut.

“ Kita tunggu bukti pertanggungjawaban mereka “ tegas Kuncus.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Kuncus, Ketua LSM ICTI Provinsi Kepulauan Riau telah melaporkan terkait miring pelantar pada Proyek Kegiatan Penataan Kawasan Balai Adat Pulau Penyengat tahun 2017 dan diterima langsung Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Riau, Feritas, SH. M.Hum, Msi. Di ruang kerjanya Rabu 5 September 2018.

Kuncus dalam keterangan pers nya, membeberkan terkait miringnya lantai pelantar dan tidak kokohnya konstruksi pondasi. Tak sampai situ, LSM ICTI juga sudah memperlajari secara mendalam teknik pekerjaan berdasarkan siteplan sebagaimana dokumen. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *