Sabtu , 16 Februari 2019
Home » Daerah » Aceh » Aceh Timur » Jajaran Kodim Aceh Timur Ikuti Penyuluhan Hukum

Jajaran Kodim Aceh Timur Ikuti Penyuluhan Hukum

Pembukaan penyuluhan hukum Triwulan I tahun 2019 di Satuan Jajaran Korem 011/LW.

Langsa, sidaknews.com – Jajaran Kodim 0104/Aceh Timur mengikuti penyuluhan hukum Triwulan I tahun 2019 yang diselenggarakan Kumdam Iskandar Muda di Makodim 0104/Atim, Selasa (12/02/2019).

Penyuluhan diikuti para prajurit TNI, PNS yang bertugas di Kodim 0104/Aceh Timur dan Perwakilan Ibu Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXI.

Sedangkan Tim Penyuluhan Hukum dipimpin oleh Letkol Chk M. Irham DJ. S.H beserta Lettu Chk Bambang Ardiansyah SH dan Serka M. Rivai Purba SH.

Dandim 0104/Atim Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis dalam sambutannya mengatakan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada para prajurit, PNS serta ibu Persit sehingga akan sangat bermanfaat bagi semua.

“Manfaatkan betul-betul penyuluhan saat ini, apa yang belum mengerti ditanyakan sejelas-jelasnya kepada tim penyuluh hukum,“ tegasnya.

Tujuan utama penyuluhan hukum ini, sambung Dandim, agar prajurit, PNS dan Ibu Persit Kodim 0104/Atim memahami dan mengerti hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran.

Sementara itu, Irham menyampaikan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan saat ini adalah tentang UU ITE serta hukum tindak pidana dengan maksud untuk memberikan pengetahuan informasi elektronik agar prajurit selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Misalnya, tentang (Pasal 27 s/d 37) menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang antara lain mendistribusikan gambar atau konten yang tidak pantas, menyebarkan berita bohong (hoax), mengadu domba atau permusuhan, SARA, mencampuri program orang lain, serta tidak boleh mengancam atau menakut-nakuti seseorang melalui SMS maupun media sosial yang lain.

“Pasalnya, itu adalah bukti otentik yang sah dalam UUD ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum akan dikenakan sanksi, bahkan pidana penjara,“ terangnya.

Dampak negatif media sosial, sambung Irham, dari segi hukum sangat banyak antara lain pornografi, kekejaman, serta penipuan. “Sehingga dengan adanya UU ITE, para prajurit diharapkan berhati-hati dan memahami secara benar perbedaan antara fakta dan opini untuk melindungi privasi keluarga dan rekan serta satuan,“ tegasnya.

Selain itu, tim penyuluh hukum juga menyampaikan materi tentang UU RI No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau illegal loging.

Dalam penyuluhan itu juga tak ketinggalan pula mengenai Netralitas TNI dalam politik, dimana tidak boleh memfasilitasi berupa apapun dan tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak manapun dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Di akhir penyuluhan Irham menambahkan, mengenai hukum dari KDRT terbagi menjadi 4 yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan semua itu ada hukumannya. (Rolly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *