Minggu , 16 Desember 2018
Home » Berita Foto » Kontrak Berakhir, PPK dan Kontraktor Main Mata

Kontrak Berakhir, PPK dan Kontraktor Main Mata

* Terkait Proyek Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional di Natuna dan Anambas

Ilustrasi : Tiang F.

Tanjungpinang, sidaknews.com – Lagi-lagi proyek Pusat di Daerah yang kesandung masalah, kali ini Proyek Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan nasional Kabupaten Natuna, sejak kontrak pekerjaan ditandatangani 27 Maret 2018 lalu, sampai kontrak berakhir, pelaksana kegiatan PT. Berkah Bersama Kontraktor, baru saja akan memulai pekerjaan.

Lebih Ironis lagi Proyek Pengadaan dan Pemasangan perlengkapan jalan nasional di Kabupaten Anambas, belum ada tanda-tanda dimulainya kegiatan. Pelaksana kegiatan CV. Inti Nusa, belum tampak keberadaannya di Anambas.

Pantauan media ini di Kabupaten Anambas misalnya, ada tiga ruas jalan Nasional, ruas jalan Tarempa-SP Rintis, jalan Peninting-Payaklaman dan ruas jalan Payaklaman-Pelabuhan Roro, belum ada sama sekali aktifitas kegiatan proyek. Sementara itu sumber media ini di Kabupaten Natuna, menyebutkan, bahwa baru saja di mulai kegiatan pengecatan marka jalan dari Pelabuhan Selat Lampa, sementara kegiatan lainnya masih nihil. Proyek APBN 2018, Kementerian Perhubungan ini, dipastikan molor dan Pelaksana kegiatan didenda sebagaimana dokumen kontrak kerja.

“ Kita denda seper seribu di kali dengan nilai kontrak perhari “ tegas Yugo Kristianto, PPK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Propinsi Riau dan Kepulauan Riau, ketika dikonfirmasi melalui sambuangan handphone nya.

Masih menurut Yugo Kristianto, wilayah Natuna dan Anambas adalah gugusan Pulau terluar Indonesia. Cuaca dan transportasi menjadi kendala utama lambatnya pengiriman barang untuk kegiatan proyek dimaksud. Walaupun demikian jelasnya, pelaksana kegiatan walaupun harus di denda perhari, mereka tetap akan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaanya.

Sementara itu, Edy Usmira, SE, aktifis Pemuda Kabupaten Natuna, ketika diminta tanggapanya menyayangkan sikap PPK dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Propinsi Riau dan Kepulauan Riau yang tidak segera memutuskan kontrak kerja dengan pelaksana kegiatan, karena waktu pelaksanaan 5 bulan dianggapnya cukup panjang dalam menyelesaikan kegiatan proyek tersebut.

“ Ada apa dengan PPK, kenapa kontraktor pelaksana mesti diberi kompensasi untuk menyelesaikan kegiatan, seharusnya dilakukan pemutusan kontrak dan memblacklis perusahaan, jangan-jangan ada persengkongkolan antara PPK dan Pelaksana Kegiatan “ tegas Edy.

Masih menurut Edy, pihak kontraktor Pelaksana ketika proses penawaran sampai terbitnya kontrak kerja seharusnya sudah menghitung dengan matang, dari semua aspek terkait. Inilah akibatnya perusahaan luar daerah yang di menangkan, sementara masih banyak perusahaan di daerah yang punya kompetensi untuk pekerjaan ini, pungkas Edy. Bersambung. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *