Minggu , 16 Desember 2018
Home » Berita Foto » Korupsi Dana Adum, Mantan Kadinsos Karimun Dihukum 7,5 Tahun Penjara

Korupsi Dana Adum, Mantan Kadinsos Karimun Dihukum 7,5 Tahun Penjara

Indra Gunawan (pakai kopiah), terdakwa kasus korupsi dana Adum di Dinsos Karimun duduk di kursi pengunjung sebelum menjalani sidang.

Tanjungpinang, sidaknews.com – Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan dihukum majelis hakim selama tujuh tahun dan enam bulan penjara.

Indra menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Administrasi Umum (Adum) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun periode tahun 2014-2016.

Hukuman tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Iriaty Khairul Ummah ini pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (5/12).

Selain hukuman badan, terdakwa juga dikenakan hukuman membayar denda senilai Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Terdakwa juga dihukum membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara senilai Rp 2,7 miliar dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman selama tiga tahun dan enam bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Amalia Sari yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman selama delapan tahun dan enam bulan penjara.

Ia juga dituntut membayar denda senilai 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Indra juga dituntut membayar UP senilai Rp 2 miliar. Jika UP tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman empat tahun dan enam bulan kurungan.

Terdakwa Ardyansyah jalani sidang

Tidak hanya Indra, Ardyansyah yang merupakan mantan bendahara di Dinsos Karimun yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini juga telah menerima vonis. Sidangnya digelar secara terpisah.

Ardyansyah dihukum selama enam tahun dan enam bulan penjara dan membayar denda senilai Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar UP kerugian negara senilai Rp 323 juta.

Apabila UP tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman selama tiga tahun kurungan.

Sebelumnya, Ardyansyah dituntut jaksa dengan hukuman selama tujuh tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Ia juga dituntut membayar UP kerugian negara senilai Rp 1,1 miliar.

Apabila UP tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman selama tiga tahun dan sembilan bulan kurungan.

Hakim menilai kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Korupsi jo pasal 55 KUHP.

Atas putusan hakim tersebut, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya masing-masing menyatakan pikir-pikir, begitu juga dengan jaksa mengatakan hal yang sama.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan jaksa, kerugian negara yang timbul dalam kasus ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekitar Rp 3.170.740.431 juta.

Adapun motif dugaan korupsi dalam kasus ini yakni dana adminstrasi pada Dinas Sosial Karimun untuk periode 2014-2016 diduga tidak dipergunakan untuk peruntukkannya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. (Rindu Sianipar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *