Jumat , 23 Februari 2018
Home » Berita Foto » KPK Respon Laporan Kasus Dugaan Korupsi Proyek SPAM Anambas

KPK Respon Laporan Kasus Dugaan Korupsi Proyek SPAM Anambas

Ketum ICTI-Ngo Kepri, Kuncus Simatupang, Saat melaporkan kasus dugaan korupsi SPAM Anambas Tahun Anggaran 2014 dan 2015 ke KPK.

Tanjungpinang, sidakews.com – Terkait kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) IKK Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (Multi Years) Tahun Anggaran 2014 dan 2015, dengan total kontrak Rp 28 M, yang di laporkan oleh Lembaga Pemirhati anti korupsi kepulauan Riau pada tahun lalu, kini mendapat jawaban segar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh bagian pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pelapor tadi siang, Selasa (19/9/2017), dimana surat yang ditujukan oleh KPK kepada pelapor Nomor: R-3479/40-43/08/2016 tertanggal 19 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pimpinan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Ranu Mihardja.

Impormasi yang di peroleh Media ini, bahwa Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun ke Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau beberapa bulan lalu.

Menurut sumber yang layak dipercaya, ” bahwa Tim Komisi Pemberantasan Korupsi sudah turun kemari, dan kasusnya akan naik segera mungkin, “ucap sumber.

Dan, salah satu dari Tim penyidik KPK tersebut, kebetulan mantan jaksa Anambas.

Kuncus Ketum LSM ICTI-Ngo Kepri mengatakan, “Kita berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mungkin kasus ini segera ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangkanya, “tegasnya.

Dalam laporan lembaga ini yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terlapor Pengguna Anggaran (PA) Mantan Kadis PU Kabupaten Kepulauan Anambas, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana PT. Nirwana Jaya Sejati.

Dalam analisis hitungan kami, lebih dari 10 Milyar potensi kerugian negara, “ tegas Kuncus.

Secara gamblang Kuncus menjelaskan, proyek multi years tahun 2014 dan 2015 ini, berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap semua jenis pipa, baik pipa transmisi, pipa distribusi, pipa SR, maupuan eksesoris pipa tidak ditemukan pipa ber-SNI sebagaimana dimaksudkan pada spesifikasi pekerjaan, harganya pun telah di mark-up.

“ Kita sudah jelaskan ke KPK, dugaan kita semua pipa tidak ber SNI, artinya tidak sesuai spesifikasi, “ jelas Kuncus.

Lebih lanjut Kuncus juga menjelaskan adanya mark up dalam pengadaan water meter, juga pada Pengadaan dan Pemasangan Reservoar Baja kapasitas 300 M3, plat baja yang digunakan bukan plat baja ber SNI, karena bekas potongan plat nampak sudah karatan.

Sementara itu, Tim Investigasi lapangan terkait  temuan lainnya, ada hal yang tidak dilakukan penanaman (pekerjaan tanah) dengan pekerjaan galian dan urugan pasir pelindung pipa, pada Pemasangan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi, sedangkan dokumen kontrak menyebutkan adanya harga pekerjaan urugan pasir pelindung pipa.

“ Tidak hanya pekerjaan urugan pasir, banyak pipa yang tidak dilakukan penanaman kembali, “ jelasnya. (Red)

Check Also

Bupati Bintan : Program Berobat Gratis Itu Mudah dan Gampang, Tinggal Membawa KTP

Bintan, sidaknews.com – ” perlunya sosialisasi ini, karena saya melihat masih banyaknya masyarakat yang belum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *